Perdebatan mengenai relevansi program studi humaniora di perguruan tinggi kembali memanas di tengah wacana restrukturisasi kurikulum nasional yang berorientasi pada kebutuhan industri. Sastrawan dan sosiolog terkemuka, Okky Madasari, secara tegas menolak narasi bahwa program studi seperti Sastra, Sejarah, dan Antropologi adalah disiplin ilmu yang usang. Dalam forum Bincang Budaya Cultural Festival 15 yang dihelat oleh UGM Residence di Grha Sabha Pramana, Yogyakarta, pada Jumat (1/5), Okky menyoroti bahwa kebijakan yang meminggirkan ilmu sosial dan humaniora berpotensi melemahkan daya kritis generasi muda serta mengikis fondasi sosial-budaya bangsa.
Wacana mengenai penutupan atau penggabungan program studi yang dianggap "tidak relevan" dengan pasar kerja industri saat ini memang tengah menjadi topik hangat di lingkungan akademis. Pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan di sektor pendidikan tinggi kerap mendengungkan perlunya penyesuaian program studi agar lebih berorientasi pada keterampilan teknis (hard skills) yang dibutuhkan oleh pasar global. Namun, pandangan ini ditanggapi dengan skeptis oleh banyak pakar, termasuk Okky, yang berargumen bahwa keberlangsungan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi, melainkan oleh kekuatan karakter dan pemahaman budaya.
Meninjau Ulang Relevansi Humaniora dalam Ekonomi Kreatif
Dalam paparannya yang bertajuk "Bahasa dan Sastra sebagai Diplomasi Budaya", Okky Madasari, yang merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa program studi humaniora justru memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di era globalisasi. Ia menggunakan fenomena "Gelombang Korea" atau Hallyu sebagai studi kasus utama. Korea Selatan, melalui investasi besar-besaran di bidang sastra, bahasa, dan seni, berhasil mengubah citra negaranya menjadi kekuatan budaya global yang sangat menguntungkan secara ekonomi.
Data pendukung dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan menunjukkan bahwa ekspor konten budaya mereka—yang mencakup K-Pop, drama, film, dan literatur—berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Okky menekankan bahwa keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam akan kekuatan narasi, sastra, dan diplomasi budaya. Jika Indonesia ingin mencapai posisi serupa, maka pengabaian terhadap disiplin ilmu yang mempelajari akar budaya dan perilaku manusia adalah sebuah langkah mundur yang strategis.
Menurut Okky, bahasa dan sastra bukan sekadar subjek akademis yang terisolasi di ruang kelas. Keduanya adalah instrumen diplomasi yang menentukan bagaimana sebuah bangsa diposisikan dalam kancah internasional. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan keberagaman etnis dan bahasa yang luar biasa, memiliki aset "soft power" yang belum terkelola secara maksimal. Penutupan program studi yang mempelajari bahasa dan sejarah akan memutus mata rantai pemahaman kritis masyarakat terhadap identitas mereka sendiri, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.
Dinamika Bahasa di Era Digital dan Tantangan KBBI
Selain membahas nasib program studi, diskusi tersebut juga menyentuh fenomena kebahasaan di ruang digital. Muncul keresahan di kalangan akademisi mengenai degradasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akibat pengaruh media sosial. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan istilah-istilah baru akan merusak kemurnian bahasa Indonesia. Namun, Okky Madasari memberikan perspektif yang berbeda.
Ia berpendapat bahwa bahasa adalah entitas yang hidup dan terus berubah mengikuti zaman. Upaya untuk membakukan bahasa secara kaku justru akan menjauhkan bahasa dari realitas sosial penggunanya. Menurut Okky, media sosial adalah laboratorium linguistik alami di mana kosakata baru lahir dari kebutuhan komunikasi yang cepat dan konteks yang dinamis.
Peran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seharusnya adalah mencatat dan merekam dinamika tersebut, bukan membatasinya. Jika KBBI terus memperbarui lema dengan istilah-istilah yang berkembang di masyarakat, maka bahasa Indonesia akan tetap relevan sebagai alat komunikasi modern. Sikap puritan terhadap bahasa, di mana setiap bentuk komunikasi harus mengikuti kaidah baku, dianggap Okky sebagai langkah yang tidak praktis. Ia menekankan bahwa efektivitas bahasa sangat bergantung pada konteks penggunaannya; sebuah esai akademik tentu menuntut bahasa formal, namun ruang ekspresi di media sosial memiliki hukumnya sendiri yang lebih cair.
Implikasi Kebijakan Pendidikan terhadap Masa Depan Bangsa
Implikasi dari wacana penutupan program studi humaniora tidak bisa dipandang sebelah mata. Secara sosiologis, kebijakan ini dapat menciptakan kesenjangan kognitif dalam masyarakat. Jika perguruan tinggi hanya fokus mencetak tenaga kerja yang terampil secara teknis namun minim kemampuan berpikir kritis (critical thinking), maka bangsa ini berisiko kehilangan kemampuan untuk merefleksikan perubahan sosial yang terjadi. Ilmu sejarah, antropologi, dan sastra memberikan kerangka berpikir untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" suatu perubahan sosial terjadi, sesuatu yang tidak selalu bisa dijawab oleh ilmu-ilmu teknis.
Dari perspektif kebijakan pendidikan, tren pengurangan prodi humaniora sering kali didorong oleh indikator kinerja utama (IKU) universitas yang menuntut angka keterserapan lulusan di industri. Namun, industri kreatif saat ini sebenarnya sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki literasi budaya, kemampuan menulis, dan pemahaman sosiologis yang kuat. Industri periklanan, penyiaran, desain, hingga kebijakan publik membutuhkan para pemikir yang mampu membaca tren budaya dan menerjemahkannya menjadi nilai ekonomi.
Kronologi dan Latar Belakang Perdebatan
Perdebatan mengenai relevansi prodi di Indonesia mencapai puncaknya dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan implementasi kebijakan "Kampus Merdeka". Pemerintah mendorong universitas untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Di satu sisi, langkah ini berhasil meningkatkan link and match antara pendidikan tinggi dan industri teknologi. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa disiplin ilmu dasar (basic sciences) dan humaniora mulai kehilangan pendanaan serta peminat karena dianggap tidak memberikan prospek karier yang instan.
Beberapa universitas di luar negeri, seperti di Jepang, sempat menerapkan kebijakan pengurangan kuota untuk jurusan humaniora atas desakan pemerintah untuk fokus pada riset yang lebih praktis. Dampaknya, kebijakan tersebut menuai kritik keras dari kalangan intelektual karena dianggap sebagai bentuk komodifikasi pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai humanisme. Fenomena serupa inilah yang tampaknya ingin dihindari oleh para pengamat pendidikan di Indonesia, termasuk Okky Madasari.
Analisis Strategis: Menuju Ekosistem Pendidikan yang Holistik
Melihat fakta-fakta di atas, solusi yang ditawarkan bukanlah mempertahankan status quo yang kaku, melainkan merevitalisasi kurikulum humaniora agar mampu berdialog dengan kebutuhan zaman. Program studi sastra, misalnya, bisa mengintegrasikan kurikulumnya dengan industri digital, seperti penulisan skenario, manajemen konten, atau diplomasi budaya digital.
Pernyataan Okky Madasari menjadi pengingat penting bagi para pengambil kebijakan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang melampaui siklus ekonomi jangka pendek. Budaya adalah wajah bangsa di panggung internasional. Tanpa kemampuan untuk mengolah budaya, bahasa, dan sejarah menjadi aset yang bermakna, sebuah negara hanya akan menjadi konsumen budaya asing alih-alih produsen budaya yang berpengaruh.
Sebagai kesimpulan, penekanan Okky mengenai "ruang berekspresi" bagi bahasa dan sastra harus diterjemahkan ke dalam dukungan nyata dari institusi pendidikan. Universitas tidak boleh hanya menjadi pabrik tenaga kerja, melainkan harus tetap menjadi pusat pemikiran kritis. Keberagaman program studi, termasuk yang dianggap "tidak relevan" oleh standar industri sempit, adalah kekayaan intelektual yang justru akan menjamin ketahanan nasional di masa depan. Bahasa yang dinamis dan sastra yang hidup akan menjadi penanda bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga matang secara kebudayaan.
Ke depan, dialog antara praktisi pendidikan, pemerintah, dan budayawan seperti Okky Madasari perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa arah pendidikan tinggi di Indonesia tetap seimbang. Tantangan di masa depan bukan hanya soal menciptakan robot atau sistem digital yang canggih, melainkan soal bagaimana manusia Indonesia tetap memiliki akar yang kuat untuk memahami kemanusiaan di tengah gempuran arus modernisasi yang tidak terbendung. Kebijakan pendidikan yang bijak akan selalu memberikan tempat bagi humaniora, karena di sanalah letak jantung peradaban sebuah bangsa.
