Praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping masih menjadi momok bagi tata kelola lingkungan di Indonesia. Meskipun pemerintah melalui berbagai regulasi telah menetapkan larangan tegas terhadap metode konvensional yang menumpuk sampah tanpa perlindungan, pemilahan, maupun pengolahan lanjut, realitas di lapangan menunjukkan angka yang memprihatinkan. Laporan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengindikasikan bahwa hingga akhir 2025, baru sekitar 30 persen dari total 485 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di seluruh Indonesia yang berhasil menghentikan praktik open dumping. Angka ini menegaskan bahwa mayoritas TPA di Indonesia masih beroperasi dengan metode yang tidak ramah lingkungan, berisiko tinggi bagi ekosistem, serta melanggar kaidah hukum yang berlaku.
Akar Permasalahan: Krisis Anggaran dan Lemahnya Tata Kelola Daerah
Guru Besar Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Chandra Wahyu Purnomo, menyoroti bahwa praktik open dumping bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari ketimpangan alokasi anggaran di tingkat pemerintah daerah. Secara hukum, pemerintah daerah yang masih mempertahankan metode open dumping memiliki potensi risiko sanksi pidana. Namun, sanksi tersebut kerap terbentur oleh realitas anggaran yang sangat minim.
Menurut Prof. Chandra, alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disisihkan untuk pengelolaan sampah di banyak daerah masih sangat rendah, bahkan sering kali berada di bawah 1 persen dari total APBD. Akibatnya, pemerintah daerah terjebak pada pola operasional yang paling murah, yakni mengumpulkan sampah dari sumbernya, kemudian menumpuknya di lahan TPA tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Keterbatasan dana ini memaksa pemerintah daerah untuk mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan lingkungan demi memastikan sampah terangkut dari area pemukiman warga.
Risiko Ekologis dan Ancaman Bencana yang Terabaikan
Penerapan metode open dumping membawa ancaman yang tidak main-main, baik dari sisi keselamatan manusia maupun degradasi lingkungan. Prof. Chandra menjelaskan bahwa metode ini menciptakan cekungan lahan luas yang menjadi penampungan sampah padat. Proses degradasi sampah organik di bawah tumpukan tersebut menghasilkan gas metana, sebuah gas rumah kaca yang sangat mudah terbakar.
Dalam kondisi paparan suhu panas yang ekstrem, tumpukan sampah tersebut berpotensi memicu ledakan atau kebakaran spontan di lokasi TPA. Kasus kebakaran TPA yang sering terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata dari bahaya laten metode open dumping. Selain risiko kebakaran, akumulasi sampah tanpa pengelolaan juga berpotensi menyebabkan longsor sampah, seperti tragedi yang pernah terjadi di Leuwigajah, Jawa Barat, yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar.
Selain risiko fisik, dampak kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian serius. Penutupan TPA yang dilakukan secara mendadak tanpa solusi alternatif memicu munculnya pembakaran sampah ilegal di ruang publik. Penggunaan insinerator sederhana atau tungku bakar tanpa kendali emisi menjadi tren berbahaya. Sampah yang mengandung material klorin, jika dibakar pada suhu rendah, akan menghasilkan senyawa dioksin dan furan. Senyawa ini bersifat karsinogenik dan mampu memicu gangguan autoimun yang sulit disembuhkan bagi warga yang menghirup udara di sekitar lokasi pembakaran.
Paradigma Baru: Transisi Menuju PSEL dan PLTSa
Sebagai upaya memitigasi ketergantungan pada open dumping, pemerintah pusat saat ini tengah mengakselerasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Proyek ini dirancang untuk menangani volume sampah dalam skala besar, yakni minimal seribu ton per hari, yang tersebar di 30 daerah prioritas di Indonesia.
Program PSEL diharapkan menjadi solusi sistemik yang mengubah wajah pengelolaan sampah dari metode "kumpul-angkut-buang" menjadi metode yang menghasilkan nilai tambah berupa energi listrik. Namun, Prof. Chandra mengingatkan bahwa transisi menuju PSEL harus dibarengi dengan standarisasi alat dan pembenahan sistem di tingkat hilir agar tidak menimbulkan masalah lingkungan baru akibat emisi yang tidak terkontrol.
Tantangan di Tingkat Hulu: Budaya Pemilahan yang Belum Terbentuk
Persoalan sampah di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan membangun teknologi canggih di hilir. Masalah mendasar justru terletak di hulu, yakni rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Saat ini, sistem pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih sangat bergantung pada Pengelola Sampah Mandiri (PSM) atau jasa angkut informal.
Ketidakteraturan sistem pemilahan sejak dari sumber menyebabkan sampah yang sampai di TPA sudah tercampur (mixed waste). Sampah yang tercampur akan menyulitkan proses daur ulang atau pengolahan lebih lanjut di fasilitas PLTSa. Prof. Chandra menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah pola kerja PSM dari yang saat ini bersifat informal menjadi semi-formal. Pemerintah harus hadir untuk memberikan pembinaan, standarisasi alat kerja, dan integrasi data agar alur sampah dari rumah tangga menuju TPS hingga TPA dapat terpantau dengan jelas.
Surat edaran atau instruksi kepala daerah mengenai darurat sampah seringkali tidak efektif karena masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Warga yang bersedia memilah sampah seringkali mendapati bahwa sampah mereka tetap disatukan kembali oleh pihak pengangkut. Oleh karena itu, ketegasan aturan mengenai waktu pemilahan, jenis sampah, dan mekanisme pengangkutan menjadi prasyarat mutlak sebelum kebijakan sanksi diterapkan kepada masyarakat.
Sinergi Akademisi dan Inovasi Teknologi Skala Kecil
Selain skala industri seperti PSEL, Prof. Chandra menekankan pentingnya pengembangan teknologi berbasis riset untuk skala kecil dan menengah. Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dapat menghasilkan solusi yang lebih aplikatif di tingkat komunitas. Sebagai contoh, teknologi pirolisis dapat dikembangkan untuk mengubah sampah plastik tertentu menjadi bahan bakar minyak (BBM). Namun, teknologi ini memerlukan bahan baku yang bersih dan terpilah dengan baik agar hasilnya optimal dan tidak menghasilkan residu beracun.
Pemanfaatan teknologi tepat guna lainnya, seperti pengolahan sampah menjadi paving block, pupuk kompos, biogas, hingga bahan bakar gas, dapat diterapkan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Dengan pendekatan ini, beban operasional TPA dapat dikurangi secara signifikan. Sinergi ini menuntut adanya keberpihakan anggaran yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk riset dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah mandiri.
Analisis Implikasi dan Proyeksi Masa Depan
Kegagalan untuk segera menghentikan praktik open dumping secara total akan berdampak buruk pada target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah berkomitmen dalam Nationally Determined Contributions (NDC) untuk menurunkan emisi dari sektor limbah. Jika 70 persen TPA lainnya belum beralih dari open dumping pada 2030, maka target tersebut akan sulit tercapai.
Implikasi ekonomi dari pengelolaan sampah yang buruk juga cukup besar. Selain biaya kesehatan akibat polusi udara dan air tanah yang terkontaminasi lindi (leachate), penurunan kualitas lingkungan akan berdampak langsung pada sektor pariwisata dan produktivitas masyarakat. Penanganan sampah yang modern memerlukan investasi modal yang besar, namun biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan akibat open dumping jauh lebih mahal.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah harus mulai mengalihkan fokus dari "biaya angkut" menuju "biaya pengolahan". Anggaran daerah tidak boleh hanya habis untuk bahan bakar truk sampah, melainkan harus mulai dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu yang dilengkapi dengan sistem pemilahan yang ketat.
Kesimpulannya, penutupan praktik open dumping adalah sebuah keharusan yang mendesak. Sinergi antara kebijakan pusat yang progresif, alokasi anggaran daerah yang proporsional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah di hulu adalah kunci utama. Tanpa perbaikan sistemik yang mencakup seluruh rantai pasok pengelolaan sampah, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus darurat sampah yang membahayakan kesehatan generasi mendatang. Pemerintah daerah kini dituntut untuk berinovasi dan tidak lagi menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk membiarkan sampah menumpuk dan mencemari lingkungan.
