Jakarta—Di bawah terik matahari yang menyengat di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Ocim (53) berdiri tegak di tengah debu jalanan. Tangannya yang kasar memberi isyarat kepada pengendara motor untuk berhenti, sementara telinganya awas menangkap deru mesin kereta rel listrik (KRL) yang akan melintas. Bagi Ocim, perlintasan kereta api sebidang yang tidak berpalang pintu ini bukan sekadar jalan pintas, melainkan medan taruhan nyawa yang ia jaga setiap hari demi mengais rezeki sekitar Rp50 ribu.
Pekerjaan yang ia lakoni selama lebih dari 15 tahun ini mencerminkan potret realitas keselamatan transportasi publik di pinggiran ibu kota. Tanpa seragam resmi, tanpa perlindungan asuransi, dan tanpa gaji dari negara, Ocim bersama sembilan rekannya menjadi "penjaga sukarela" yang berdiri di garda terdepan guna meminimalisir risiko kecelakaan di titik yang dianggap rawan tersebut.
Anatomi Kerawanan di Perlintasan Tanah Kusir
Perlintasan sebidang di Tanah Kusir merupakan salah satu dari sekian banyak titik perlintasan liar atau perlintasan tidak resmi yang tersebar di sepanjang jalur kereta api di Indonesia. Secara teknis, perlintasan ini tidak memiliki fasilitas pendukung keselamatan standar seperti palang pintu otomatis, sistem peringatan dini (early warning system), atau lampu sinyal.
Pos jaga yang sempat berdiri di lokasi tersebut kini hanya menyisakan kerangka besi tua yang tidak lagi berfungsi. Tanpa infrastruktur yang memadai, ketergantungan pada intuisi manusia menjadi satu-satunya pertahanan bagi para pengguna jalan. Ocim dan rekannya mengandalkan "kearifan lokal" dalam mendeteksi kereta: mulai dari mendengarkan getaran kabel listrik aliran atas (LAA), memperhatikan arah embusan angin, hingga mengenali ritme klakson lokomotif dari kejauhan.
Jalur rel di kawasan Tanah Kusir memiliki karakteristik geometris yang cukup menantang karena tikungan yang tajam. Kondisi ini mempersempit jarak pandang masinis maupun pengendara, sehingga risiko "blind spot" menjadi ancaman nyata yang setiap detik mengintai nyawa mereka yang melintas.
Data dan Statistik: Krisis Keselamatan di Perlintasan Sebidang
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, perlintasan sebidang merupakan salah satu titik dengan tingkat kecelakaan tertinggi di sektor transportasi darat. Fenomena yang dialami Ocim bukanlah kasus terisolasi. Secara nasional, terdapat ribuan perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun liar, yang menjadi titik rawan kecelakaan.
Data menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan di perlintasan sebidang terjadi akibat faktor kelalaian pengguna jalan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa absennya infrastruktur keselamatan di titik-titik yang padat lalu lintas—seperti di Tanah Kusir—memperbesar probabilitas terjadinya insiden fatal. Rasio antara jumlah kereta yang melintas dengan volume kendaraan di jalur ini seringkali tidak berbanding lurus dengan fasilitas pengamanan yang tersedia, menciptakan ketimpangan keselamatan yang kronis.
Kronologi dan Evolusi Pengamanan Swadaya
Sejarah penjagaan sukarela di perlintasan Tanah Kusir dimulai lebih dari satu dekade lalu, tepatnya saat intensitas perjalanan KRL di jalur tersebut meningkat drastis. Awalnya, warga berinisiatif menjaga perlintasan karena kekhawatiran akan tingginya angka kecelakaan yang menimpa warga sekitar.
Garis waktu inisiatif ini bermula dari kerja bakti warga hingga akhirnya berkembang menjadi kelompok penjaga swadaya. Meskipun tidak terikat kontrak kerja, kelompok ini memiliki sistem piket mandiri. Mereka beroperasi dengan pola bergantian untuk memastikan bahwa selama 24 jam atau pada jam-jam sibuk, selalu ada "mata" yang memantau pergerakan kereta.
Namun, keberadaan mereka berada dalam zona abu-abu secara regulasi. Pemerintah melalui UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebenarnya mengamanatkan bahwa perlintasan sebidang harus dibuat tidak sebidang (flyover atau underpass) atau dilengkapi dengan pengamanan standar. Namun, keterbatasan anggaran, kendala pembebasan lahan, dan kompleksitas teknis di lapangan seringkali menghambat realisasi perbaikan infrastruktur tersebut.
Tanggapan Resmi dan Kebijakan Publik
Dalam perspektif otoritas transportasi, keberadaan penjaga perlintasan swadaya diakui sebagai bentuk kepedulian masyarakat, namun bukan merupakan solusi permanen. Pihak PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara konsisten mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang.
Secara teoritis, tanggung jawab pengamanan perlintasan sebidang berada pada penyelenggara jalan, yakni pemerintah daerah atau pusat, sesuai dengan kewenangan status jalannya. Pemerintah pusat melalui program "keselamatan perlintasan" sebenarnya telah melakukan upaya penutupan perlintasan liar secara bertahap. Namun, penutupan perlintasan di wilayah padat penduduk seperti Tanah Kusir seringkali mendapat resistensi dari warga karena alasan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi.
Ahli keselamatan transportasi berpendapat bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan "penjaga sukarela". Pembangunan infrastruktur fisik seperti pintu perlintasan otomatis, pemasangan rambu peringatan, hingga pembangunan jalan layang menjadi keharusan. Implikasi dari pembiaran perlintasan tidak standar ini adalah terus berulangnya tragedi kemanusiaan yang sebenarnya bisa dicegah melalui intervensi teknis yang tepat.
Analisis Implikasi: Antara Kebutuhan dan Keamanan
Secara sosiologis, apa yang dilakukan Ocim adalah cerminan dari kegagalan sistem dalam menyediakan infrastruktur publik yang aman bagi warga. Pendapatan Rp50 ribu per hari yang ia kumpulkan dari sukarela pengguna jalan tidak sebanding dengan risiko kematian yang ia hadapi setiap hari.
Implikasi sosial dari fenomena ini adalah ketergantungan warga pada sistem pengamanan informal. Jika kelompok penjaga seperti Ocim berhenti beroperasi, maka tingkat risiko kecelakaan di titik tersebut diprediksi akan meningkat secara signifikan. Namun, mengandalkan mereka juga bukan praktik yang berkelanjutan.
Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh titik perlintasan sebidang di Jakarta. Pemerintah harus mempertimbangkan opsi untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi warga yang secara sukarela menjaga perlintasan, sembari mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan nasional.
Menutup Celah Kerentanan
Kisah Ocim adalah pengingat bagi publik dan pemerintah bahwa keselamatan transportasi adalah hak setiap warga negara. Di tengah deru kereta yang terus melintas, harapan akan adanya sistem yang lebih baik tetap menjadi impian bagi mereka yang bertaruh nyawa setiap hari.
Pemerintah kota diharapkan tidak hanya melihat perlintasan Tanah Kusir sebagai angka dalam statistik kecelakaan, melainkan sebagai tantangan manajemen tata kota yang harus segera diselesaikan. Pemasangan sistem peringatan dini yang terintegrasi, perbaikan lampu penerangan di malam hari, dan koordinasi yang lebih erat dengan masyarakat lokal dapat menjadi langkah awal yang konkret sebelum solusi permanen berupa infrastruktur fisik dapat terealisasi.
Pada akhirnya, Rp50 ribu yang diterima Ocim hanyalah penambal kebutuhan ekonomi harian, namun keberadaannya di perlintasan tersebut adalah simbol tanggung jawab sosial yang ia pikul sendiri—sebuah tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh sistem keamanan transportasi yang lebih tangguh dan terencana. Jakarta, dengan segala kemajuannya, masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memastikan bahwa setiap nyawa yang melintas di atas rel kereta api terlindungi dengan standar keselamatan yang tak bisa ditawar.
