Sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo saat ini tengah berada pada titik krusial dalam peta pariwisata nasional. Seiring dengan beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA) dan penetapan kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), wilayah perbukitan Menoreh menjadi sorotan utama sebagai penyangga destinasi kelas dunia. Namun, di balik pesatnya kemunculan objek wisata yang digerakkan secara swadaya oleh masyarakat lokal, muncul kritik tajam mengenai minimnya peran strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan intervensi kebijakan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.
Kritik tersebut dilontarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, yang menyoroti adanya kesenjangan antara semangat kemandirian masyarakat dalam membangun destinasi wisata dengan realitas dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, dalam satu tahun terakhir, meski pertumbuhan destinasi di wilayah seperti Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh sangat impresif, kehadiran Dinas Pariwisata belum terasa secara signifikan di lapangan.
Evolusi Destinasi Berbasis Masyarakat di Kawasan Menoreh
Kawasan Bukit Menoreh dalam beberapa tahun terakhir mengalami transformasi drastis. Dari sebuah wilayah yang sebelumnya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, kini berubah menjadi hub pariwisata yang menawarkan keindahan lanskap alam, wisata minat khusus, hingga agrowisata. Fenomena ini didorong oleh inisiatif kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat yang melihat potensi ekonomi dari keunikan geografis daerah mereka.
Beberapa objek wisata yang kini menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara meliputi Pule Payung, Gunung Gajah, serta berbagai destinasi berbasis kebun teh dan kopi. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan bunga krisan dan wisata religi di Kecamatan Girimulyo juga mulai menarik perhatian pasar yang lebih luas. Namun, keberhasilan ini dinilai oleh pihak legislatif sebagai capaian murni dari kreativitas masyarakat, tanpa ada campur tangan berarti dari pemkab dalam hal standardisasi kualitas layanan maupun manajemen destinasi.
Kesenjangan Antara Promosi dan Kesiapan Destinasi
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh DPRD adalah ketidakseimbangan antara gencarnya promosi wisata yang dilakukan pemerintah dengan kesiapan infrastruktur serta tata kelola di tingkat tapak. Akhid Nuryati mengakui bahwa upaya promosi yang dilakukan oleh tim pemerintah daerah sudah berada di jalur yang benar. Namun, promosi tersebut ibarat pisau bermata dua jika tidak dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.
Risiko yang muncul adalah kekecewaan wisatawan akibat ketimpangan antara narasi promosi dengan realitas lapangan, seperti akses jalan yang sempit, minimnya fasilitas sanitasi standar, hingga ketidaksiapan sistem manajemen pengunjung. Lebih jauh, Akhid juga menyoroti carut-marutnya sistem penarikan retribusi. Ketidakmampuan pemerintah dalam memodernisasi sistem retribusi dianggap sebagai celah yang memicu kebocoran pendapatan daerah (PAD), sekaligus menghambat upaya evaluasi jumlah kunjungan yang akurat. Tanpa data kunjungan yang valid, sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di masa depan.
Respon Pemerintah: Proyek Strategis Bedah Menoreh
Menanggapi kritik tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Bupati menegaskan komitmennya untuk melakukan akselerasi pembangunan melalui program unggulan yang disebut "Bedah Menoreh". Program ini dirancang bukan sekadar sebagai proyek perbaikan jalan, melainkan sebagai upaya holistik untuk mengintegrasikan infrastruktur, sektor pariwisata, perkebunan, hingga moda transportasi.
Fokus utama dari Bedah Menoreh adalah pembangunan akses jalan strategis yang menghubungkan Bandara YIA di Temon menuju kawasan Borobudur di Jawa Tengah. Rute yang direncanakan melintasi jalur strategis: Temon – Kokap – Girimulyo – Samigaluh – Kalibawang – hingga tembus ke Borobudur. Pembangunan jalur ini diharapkan mampu mengubah status Kulon Progo dari sekadar "wilayah transit" menjadi "destinasi tujuan utama".
Bupati menegaskan bahwa pemkab tengah berupaya keras mengoordinasikan penyelesaian jalan tersebut dengan melibatkan Pemerintah Daerah DIY serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Keterlibatan pemerintah pusat menjadi krusial mengingat skala proyek yang melintasi kawasan perbukitan yang memiliki tantangan geografis tinggi, seperti risiko tanah longsor dan kebutuhan akan struktur jalan yang kokoh.
Strategi Menuju KSPN Borobudur
Dalam kerangka KSPN Borobudur, Kulon Progo diposisikan sebagai wilayah penyangga yang vital. Wilayah seperti Kebun Teh Nglinggo-Tritis di Samigaluh telah ditetapkan sebagai salah satu titik unggulan yang akan dikembangkan secara profesional. Langkah ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wisata, penataan kelembagaan, serta penguatan narasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pemerintah berencana untuk menata setidaknya 15 titik destinasi di Kecamatan Girimulyo yang mencakup gua, curug (air terjun), dan situs religi. Harapannya, dengan penataan yang sistematis, destinasi-destinasi tersebut dapat naik kelas dan memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan untuk menarik wisatawan kelas atas serta turis mancanegara yang berkunjung ke Borobudur.
Tantangan Sinergitas dan Keberlanjutan
Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata di Kulon Progo sangat bergantung pada sinergitas antara tiga aktor utama: pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Selama ini, masyarakat telah membuktikan kapasitasnya sebagai penggerak utama (bottom-up). Namun, tanpa dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang kondusif, investasi infrastruktur, dan pendampingan profesional, pertumbuhan pariwisata berisiko stagnan atau bahkan mengalami degradasi lingkungan akibat pengelolaan yang tidak terstandarisasi.
Implikasi dari minimnya intervensi pemerintah juga menyentuh aspek keselamatan wisatawan. Mengingat sebagian besar objek wisata di Kulon Progo berada di medan perbukitan yang menantang, standardisasi keamanan (safety management) menjadi harga mati. Pemerintah daerah dituntut untuk segera menerbitkan panduan teknis bagi para pengelola wisata swadaya agar mampu mengelola risiko dengan lebih baik.
Selain itu, tantangan integrasi digital dalam sistem ticketing dan informasi pariwisata menjadi agenda yang mendesak. Digitalisasi tidak hanya akan meningkatkan transparansi retribusi, tetapi juga akan memberikan data profil wisatawan yang sangat berguna bagi pengembangan produk wisata ke depan.
Kesimpulan dan Pandangan Kedepan
Perdebatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencerminkan dinamika yang wajar dalam sebuah transisi besar menuju ekonomi pariwisata. Kritik dari legislatif harus dipandang sebagai katalisator untuk mempercepat langkah eksekutif dalam menepati janji pembangunan. Di sisi lain, proyek Bedah Menoreh yang sedang berjalan menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemkab Kulon Progo untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan masyarakat yang tidak hanya sekadar slogan.
Ke depan, Kulon Progo memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang terintegrasi dengan skala nasional. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi tanpa mendominasi, serta mendukung tanpa mematikan kreativitas warga lokal. Jika sinergi ini dapat terbangun, kawasan Menoreh bukan tidak mungkin akan menjadi destinasi penyeimbang bagi Borobudur, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Kulon Progo secara berkelanjutan.
Sejarah mencatat bahwa destinasi wisata yang sukses adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian. Dengan dukungan infrastruktur yang kini sedang diakselerasi, serta penguatan tata kelola dari dinas terkait, Kulon Progo diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut sebelum momentum emas pasca-pandemi dan beroperasinya bandara internasional benar-benar berlalu.
