Sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah berada dalam fase krusial transformasi. Di satu sisi, geliat inisiatif masyarakat dalam menciptakan destinasi wisata baru di kawasan perbukitan Menoreh tumbuh secara organik dan masif. Namun, di sisi lain, muncul kritik tajam dari legislatif mengenai minimnya kehadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo dalam melakukan intervensi kebijakan, pembangunan infrastruktur, hingga standarisasi tata kelola di tingkat akar rumput. Ketimpangan antara kecepatan pertumbuhan destinasi berbasis komunitas dengan dukungan regulasi serta infrastruktur publik menjadi sorotan utama yang berpotensi menghambat potensi wilayah sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, secara terbuka menyatakan bahwa dalam setahun terakhir, upaya Pemkab untuk mendongkrak industri pariwisata belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, meskipun puluhan objek wisata baru bermunculan—seperti Pule Payung, Gunung Gajah, hingga kawasan agrowisata kopi dan teh di Kecamatan Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh—kehadiran Dinas Pariwisata (Dispar) sebagai regulator dan fasilitator masih dianggap absen. Kondisi ini menciptakan celah operasional di mana pengelolaan destinasi sepenuhnya bergantung pada swadaya masyarakat tanpa adanya pendampingan teknis yang memadai.
Menelisik Dinamika Pariwisata Berbasis Masyarakat
Perkembangan pariwisata di Kulon Progo pasca-pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) memang menunjukkan tren positif dari sisi kuantitas kunjungan. Masyarakat lokal merespons peluang ekonomi dengan mengubah lahan perbukitan menjadi spot swafoto, kedai kopi, dan ekowisata. Namun, ketiadaan intervensi pemerintah dalam aspek infrastruktur penunjang, seperti aksesibilitas jalan yang layak dan fasilitas sanitasi, menjadi titik lemah yang krusial.
Akhid Nuryati menyoroti bahwa semangat Bupati Kulon Progo untuk mewujudkan pariwisata berbasis kerakyatan belum terimplementasi secara teknis di lapangan. Sebagai wilayah penyangga KSPN Borobudur, semestinya Pemkab telah melakukan pemetaan strategis terkait peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan pembenahan infrastruktur dasar. Ketidakhadiran aspek-aspek tersebut menyebabkan objek-objek wisata di Menoreh berisiko terjebak pada pertumbuhan jangka pendek tanpa keberlanjutan.
Salah satu poin krusial yang juga disorot adalah sistem penarikan retribusi wisata. Hingga saat ini, sistem yang diterapkan masih dianggap konvensional dan rentan terhadap kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Tidak adanya pembaruan sistem digitalisasi dalam manajemen tiket masuk menyebabkan potensi pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan destinasi justru terbuang percuma. Meski demikian, pihak DPRD memberikan apresiasi terhadap efektivitas tim promosi daerah yang dinilai cukup agresif dalam memperkenalkan potensi Menoreh ke kancah nasional, meski promosi tersebut belum dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai di lapangan.
Strategi Bedah Menoreh sebagai Solusi Integratif
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menegaskan bahwa Pemkab tidak tinggal diam. Pemerintah saat ini sedang menggenjot program unggulan yang dinamakan "Bedah Menoreh". Program ini dirancang bukan sekadar untuk sektor pariwisata, melainkan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan infrastruktur jalan, pengembangan perkebunan, penguatan moda transportasi, hingga revitalisasi nilai-nilai budaya lokal.
Program Bedah Menoreh difokuskan pada pembangunan jalur strategis yang menghubungkan bandara di Temon dengan kawasan Borobudur di Jawa Tengah. Rute yang direncanakan mencakup Temon–Kokap–Girimulyo–Samigaluh–Kalibawang–Borobudur. Pembangunan aksesibilitas ini dianggap sebagai urat nadi ekonomi yang akan mengubah status Kulon Progo dari sekadar wilayah transit penumpang pesawat menjadi destinasi wisata utama yang layak singgah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dalam kerangka ini, koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Pemkab Kulon Progo secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan penyelesaian infrastruktur jalan berjalan tepat waktu. Pembangunan akses ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas antar-objek wisata, sehingga distribusi wisatawan tidak hanya menumpuk di satu titik saja.
Transformasi Menoreh Menjadi Penyangga Utama Borobudur
Kawasan perbukitan Menoreh secara geografis memiliki nilai strategis yang tinggi sebagai penyangga KSPN Borobudur. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemkab Kulon Progo mulai menyeleksi beberapa kawasan unggulan, seperti Kebun Teh Nglinggo dan Tritis, untuk dikembangkan dengan standar profesionalisme yang lebih tinggi.
Di Kecamatan Girimulyo, setidaknya terdapat 15 objek wisata yang sedang dipersiapkan untuk naik kelas. Berbagai destinasi yang mencakup wisata gua, air terjun (curug), hingga wisata religi kini tengah disiapkan agar memiliki standar pelayanan yang ramah wisatawan. Fokus utama pemerintah adalah pada pelatihan pelaku wisata agar mampu menjaga keindahan alam sembari memberikan edukasi kepada pengunjung, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga di tengah lonjakan kunjungan.
Analisis Implikasi dan Tantangan Masa Depan
Dilihat dari perspektif ekonomi makro, tantangan yang dihadapi Kulon Progo adalah bagaimana menyelaraskan kecepatan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan kesiapan masyarakat lokal. Fenomena "wisata organik" yang tumbuh di Menoreh merupakan aset berharga, namun tanpa adanya intervensi kebijakan yang terukur, destinasi tersebut berpotensi mengalami saturasi atau penurunan kualitas pelayanan.
Implikasi dari keterlambatan respons pemerintah terhadap pengelolaan destinasi masyarakat adalah risiko ketimpangan ekonomi antarwilayah. Jika hanya kawasan tertentu yang tersentuh pembangunan infrastruktur, maka kesenjangan kesejahteraan di tingkat kecamatan akan semakin lebar. Selain itu, masalah retribusi yang disoroti oleh legislatif merupakan indikator perlunya percepatan digitalisasi pelayanan publik. Implementasi sistem tiket elektronik (e-ticketing) yang terintegrasi di seluruh destinasi wisata di bawah naungan Pemkab dapat menjadi solusi untuk menutup celah kebocoran pendapatan sekaligus menyediakan data akurat mengenai profil wisatawan.
Dalam jangka panjang, keberhasilan integrasi Bedah Menoreh dengan KSPN Borobudur akan sangat bergantung pada tiga pilar utama:
- Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Memastikan jalan yang dibangun tidak merusak ekosistem bukit yang rawan longsor.
- Kapasitas Kelembagaan: Mengubah peran kelompok masyarakat dari pengelola "seadanya" menjadi pengelola profesional yang memiliki standar keamanan dan pelayanan tinggi.
- Sinergi Kebijakan: Menyelaraskan visi antara Pemkab, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang justru menghambat investasi swasta di kawasan penyangga.
Kesimpulannya, perdebatan antara DPRD dan Pemkab Kulon Progo mengenai tata kelola wisata mencerminkan dinamika transisi daerah yang sedang mencoba beradaptasi dengan perubahan skala ekonomi pasca-beroperasinya bandara internasional. Meskipun saat ini masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi legislatif dan realisasi eksekutif, program "Bedah Menoreh" menjadi pertaruhan besar bagi masa depan ekonomi Kulon Progo. Keberhasilan program ini tidak hanya akan diukur dari panjang jalan yang terbangun, tetapi sejauh mana masyarakat lokal mampu menjadi tuan rumah yang berdaya saing di tengah arus wisatawan global yang akan mengalir menuju destinasi super prioritas Borobudur.
