Di Jagoi Babang, sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kedaulatan sebuah negara tidak hanya diukur dari patok besi atau keberadaan pos penjagaan militer. Di tempat ini, kedaulatan juga tercermin dari mata uang yang berpindah tangan di pasar-pasar tradisional. Bagi Carsan, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Asep Dea, seorang pendidik di SDN 08 Risau, batas negara adalah realitas cair di mana sinyal telepon seluler operator Malaysia sering kali lebih kuat dibandingkan layanan domestik, dan Ringgit Malaysia menjadi mitra setia Rupiah dalam transaksi harian.
Fenomena ini bukan sekadar anomali geografis, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang telah berlangsung selama puluhan tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap ekonomi negara tetangga merupakan hasil dari kedekatan akses fisik dan kesenjangan infrastruktur layanan keuangan yang sempat timpang. Namun, upaya untuk memperkuat eksistensi Rupiah di garda terdepan terus digencarkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat, sebagai bagian dari upaya menjaga martabat ekonomi nasional.
Dinamika Ekonomi di Tapal Batas
Kawasan Jagoi Babang memiliki karakteristik ekonomi yang unik. Kedekatan geografis dengan Pasar Serikin di Sarawak, Malaysia, menjadikan warga setempat memiliki akses pasar yang lebih mudah dibandingkan harus menempuh perjalanan jauh ke pusat ekonomi di wilayah Indonesia. Komoditas unggulan seperti hasil kebun, sayur-mayur, buah-buahan, dan kerajinan tangan lokal sering kali bermuara di Serikin.
Dalam transaksi ini, Ringgit Malaysia sering kali menjadi mata uang pilihan karena stabilitas dan kemudahan penggunaan di pasar tersebut. Hal ini sempat menciptakan ketergantungan sistemik, di mana warga perbatasan terbiasa memegang Ringgit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, narasi ini mulai berubah seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan penguatan akses layanan perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Jejak Pengabdian dan Saksi Perubahan
Asep Dea, yang telah mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan sejak 2002, merupakan saksi hidup transisi tersebut. Kariernya yang berpindah-pindah dari SD Wirata 3 di Sambas hingga menetap di Jagoi Babang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kemajuan.
Menurut Asep, tantangan terbesar warga perbatasan di masa lalu adalah minimnya infrastruktur perbankan. "Dahulu, untuk mengakses layanan perbankan saja, warga harus menempuh jarak yang sangat jauh. Wajar jika kemudian mereka lebih akrab dengan mata uang yang beredar di pasar terdekat, yaitu Ringgit," ujarnya.
Namun, ia mencatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat perbaikan signifikan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan peningkatan konektivitas jalan telah membuka ruang bagi kehadiran lembaga keuangan nasional. Keberadaan agen bank dan kemudahan akses transaksi non-tunai kini mulai mengubah perilaku masyarakat secara perlahan namun pasti.
Kronologi Penguatan Kedaulatan Rupiah
Upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan tidak dilakukan secara instan. Berikut adalah garis waktu kebijakan yang menjadi tonggak penting:
- Era 2000-an hingga 2010-an: Fokus pemerintah masih pada pembangunan fisik dasar. Pada masa ini, Rupiah masih sangat terbatas aksesnya di pedalaman perbatasan, menyebabkan ketergantungan tinggi pada mata uang asing.
- 2016: Bank Indonesia meluncurkan kebijakan "Rupiah di Perbatasan" yang secara sistematis mulai memetakan daerah-daerah yang terpapar mata uang asing.
- 2020-2023: Akselerasi pembangunan PLBN di berbagai titik perbatasan, termasuk di Jagoi Babang. Pembangunan ini menjadi pintu masuk bagi bank-bank BUMN untuk membuka kantor cabang pembantu atau agen laku pandai.
- Juni 2026: Melalui kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat yang melibatkan Bank Indonesia dan TNI AL, pemerintah terus memastikan pasokan uang kartal yang layak edar sampai ke pelosok kepulauan dan perbatasan darat.
Peran Bank Indonesia dan Sinergi Lintas Sektoral
Bank Indonesia memegang peranan krusial sebagai otoritas moneter dalam memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar. Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan langkah strategis untuk menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Secara logis, kehadiran fisik kas keliling atau agen bank di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan distribusi uang. Ini adalah instrumen nasionalisme. Ketika warga perbatasan dapat menukarkan uang mereka di bank resmi, mendapatkan uang Rupiah yang baru dan layak, serta menggunakan layanan perbankan domestik, maka rasa keterikatan terhadap ekonomi nasional akan menguat.
Pemerintah juga menyadari bahwa penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI merupakan pelanggaran terhadap UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Namun, pendekatan yang dilakukan tidak bersifat represif. Sebaliknya, pemerintah menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif melalui penyediaan alternatif layanan keuangan yang lebih baik.
Analisis Implikasi: Mengapa Rupiah Harus Berdaulat?
Kedaulatan Rupiah di perbatasan memiliki implikasi makroekonomi yang luas bagi Indonesia:
- Stabilitas Moneter: Dengan meminimalisir peredaran mata uang asing, BI memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kebijakan moneter domestik.
- Integrasi Ekonomi Nasional: Penggunaan Rupiah memperkuat rantai pasok nasional. Ketika transaksi dilakukan dalam Rupiah, dana tersebut akan berputar kembali ke dalam sistem perbankan nasional, yang pada gilirannya dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) bagi warga setempat.
- Keamanan Nasional: Mata uang adalah simbol kedaulatan. Penggunaan Rupiah yang dominan di perbatasan adalah bentuk nyata dari pengakuan warga bahwa mereka adalah bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia.
Tantangan ke Depan
Meskipun progres telah terlihat, tantangan tetap ada. Konektivitas digital menjadi medan pertempuran baru. Jika sinyal operator asing masih jauh lebih kuat dibandingkan operator dalam negeri, maka literasi keuangan digital—seperti penggunaan QRIS atau mobile banking—akan terhambat. Oleh karena itu, penguatan Rupiah harus berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Rupiah harus terus dilakukan. Hal ini tidak hanya melibatkan guru seperti Asep Dea di sekolah, tetapi juga tokoh masyarakat, perangkat desa, dan aparat keamanan yang bertugas di perbatasan.
Menatap Masa Depan Perbatasan
Kisah Asep Dea di SDN 08 Risau menjadi representasi dari ribuan warga perbatasan lainnya yang sedang berproses menjadi lebih "Indonesia". Perjalanan menuju kedaulatan penuh Rupiah memang masih panjang, namun langkah-langkah yang telah diambil sudah berada di jalur yang benar.
Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik dan komitmen kuat dari Bank Indonesia, harapan agar setiap transaksi di tanah perbatasan menggunakan Rupiah bukan lagi sekadar impian. Di tangan para pendidik, pedagang, dan warga yang tinggal di garis depan, Rupiah akan terus dijaga, bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap berdiri tegak di tapal batas negara.
Kesuksesan ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang di Jagoi Babang dan wilayah perbatasan lainnya, memastikan bahwa meskipun mereka tinggal di ujung negeri, mereka tetap berada di pusat perhatian dan perlindungan ekonomi Indonesia.
