Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara resmi mengklarifikasi posisi pemerintah terkait polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (14/5/2026), Yusril menegaskan bahwa tidak ada instruksi terpusat baik dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum untuk melarang pemutaran film tersebut di ruang publik atau lingkungan akademis.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas serangkaian laporan mengenai adanya intervensi atau pembubaran paksa kegiatan diskusi dan pemutaran film dokumenter tersebut di sejumlah perguruan tinggi. Yusril menekankan bahwa tindakan yang terjadi di lapangan tidak mencerminkan kebijakan nasional dan kemungkinan besar bersifat insidental atau terkait dengan masalah administratif internal masing-masing institusi.
Dinamika Pemutaran Film di Lingkungan Akademis
Fenomena pemutaran film dokumenter ini memang menunjukkan pola yang tidak seragam di berbagai daerah. Berdasarkan penelusuran, di beberapa lokasi seperti Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, kegiatan nobar memang mengalami kendala dan berujung pada penghentian. Namun, menurut Yusril, hambatan tersebut lebih dikarenakan persoalan prosedur administratif kampus yang belum terpenuhi, bukan karena pelarangan atas substansi film.
Kontras dengan situasi di Mataram, pemutaran film yang sama di sejumlah kampus di Bandung dan Sukabumi dilaporkan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pihak mana pun. Variasi respons ini memperkuat argumen pemerintah bahwa tidak ada komando nasional untuk melakukan penyensoran terhadap karya kreatif tersebut. Kebebasan akademik, yang menjadi nafas utama perguruan tinggi, tetap diakui oleh pemerintah sebagai elemen penting dalam demokrasi Indonesia.
Konteks Film dan Kritik terhadap Proyek Strategis Nasional
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mengangkat narasi kritis terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan. Film ini menyoroti dampak pembukaan lahan berskala besar yang menurut pembuatnya berpotensi merusak ekosistem hutan tropis, mengancam hak ulayat masyarakat adat, serta memicu degradasi lingkungan hidup yang masif.
Proyek di Papua Selatan yang menjadi objek kritik dalam film tersebut bukanlah inisiatif baru. Pembukaan lahan di wilayah tersebut sejatinya telah dimulai sejak tahun 2022 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, bertepatan dengan kebijakan pemekaran daerah otonom baru di Papua. Pemerintahan saat ini memilih untuk melanjutkan proyek tersebut dengan kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan energi nasional.
Yusril menegaskan bahwa penggunaan istilah kolonialisme dalam film tersebut adalah narasi yang keliru dan provokatif. Ia menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proyek yang dijalankan oleh pemerintah saat ini merupakan upaya pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang secara teknis serupa dengan proyek strategis yang dilakukan di Kalimantan atau wilayah lainnya di Indonesia. Pemerintah menolak disamakan dengan kolonial Belanda yang pernah menduduki wilayah tersebut sebagai Nederlands Nieuw Guinea.
Pentingnya Dialog dan Tanggung Jawab Moral Seniman
Yusril menyoroti pemilihan judul film yang dinilai sengaja dirancang untuk memancing perhatian publik. Menurutnya, penggunaan diksi Pesta Babi memiliki makna yang multitafsir dan dapat menimbulkan spekulasi yang tidak produktif di masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar sutradara, penulis skenario, serta produser film tersebut lebih terbuka dalam menjelaskan maksud dan tujuan dari karya mereka.
Dalam sebuah negara demokrasi, keterbukaan adalah jalan dua arah. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam menjalankan kebijakan publik, namun pihak seniman dan sineas juga memiliki tanggung jawab moral atas karya yang dihasilkan. Yusril menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan atau provokatif tanpa disertai dengan kesediaan untuk berdiskusi dan memberikan klarifikasi secara objektif.
"Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas, dan di sisi lain, seniman juga tidak bisa berlindung di balik kebebasan berekspresi tanpa mau mempertanggungjawabkan muatan karya yang mereka buat," tegas Yusril.
Implikasi Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Demokrasi
Kejadian ini memberikan pelajaran berharga bagi iklim demokrasi di Indonesia. Pemerintah, melalui Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa kritik dalam bentuk apa pun—termasuk film dokumenter—dapat menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek di lapangan. Jika memang terdapat langkah-langkah dalam pelaksanaan PSN yang dinilai kurang tepat atau merugikan warga, pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan.
Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing oleh judul atau narasi provokatif. Sebaliknya, masyarakat diharapkan dapat menonton, mendiskusikan, dan melakukan debat kritis terhadap konten tersebut secara rasional. Dengan demikian, kualitas literasi media dan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dapat terus meningkat.
Kronologi dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah saat ini tengah memantau perkembangan diskusi mengenai film tersebut di ruang publik. Yusril menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah represif selama kegiatan tersebut dilakukan dalam koridor hukum dan tidak melanggar ketertiban umum. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa setiap pembangunan, termasuk PSN di Papua, berjalan dengan kajian yang matang dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Secara teknis, pembukaan lahan untuk ketahanan pangan di Papua Selatan adalah proyek jangka panjang yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Data menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menekan ketergantungan impor pangan nasional serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ke depannya, pemerintah berharap agar para pelaku industri kreatif terus berkarya dengan semangat edukatif. Ruang untuk mengkritik pemerintah selalu terbuka, namun diharapkan kritik tersebut disampaikan dengan data yang akurat dan cara yang konstruktif. Pemerintah, menurut Yusril, akan terus memegang komitmen untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dengan catatan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral demi menjaga keutuhan bangsa.
Sebagai penutup, polemik mengenai film Pesta Babi ini diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak—baik pemerintah maupun elemen masyarakat sipil—untuk lebih mengedepankan dialog daripada tindakan konfrontatif. Dengan keterbukaan dan transparansi, perbedaan pandangan mengenai kebijakan pembangunan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme diskusi yang sehat, bukan melalui pembubaran kegiatan yang justru dapat mencederai semangat demokrasi yang sedang dibangun bersama.
