Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan urgensi pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pengusaha importasi barang, Heri Setiyono alias Heri Black, menyusul serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan di kediaman pribadinya di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (11/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif lembaga antirasuah dalam membongkar jejaring tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi yang diduga mengakar di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/5/2026), menegaskan bahwa keterangan Heri Black menjadi kunci krusial untuk menyinkronkan temuan penyidik di lapangan dengan keterangan para tersangka yang telah diamankan sebelumnya. Menurut Budi, peran pihak swasta dalam skandal importasi ini sangat signifikan dalam menjelaskan alur perputaran uang dan modus operandi yang digunakan untuk memuluskan barang-barang ilegal masuk ke wilayah Indonesia.
Kronologi Kasus dan Operasi Senyap KPK
Skandal yang menyeret nama Heri Black bermula dari sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 4 Februari 2026. KPK mencium adanya praktik suap sistemik yang melibatkan pejabat tinggi hingga level teknis dalam pengurusan dokumen impor.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 17 orang, namun setelah melalui proses gelar perkara, status hukum ditingkatkan terhadap enam orang. Di antara mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rizal, mantan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat yang menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024 hingga awal 2026. Selain Rizal, KPK juga menjerat Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan) dan Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai).
Sektor swasta yang terlibat dalam pusaran ini diidentifikasi berasal dari pihak Blueray Cargo, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri, dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan. Penetapan tersangka terus berkembang hingga 26 Februari 2026, ketika KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai, sebagai tersangka ketujuh dalam kasus ini.
Perkembangan penyidikan mencapai titik krusial pada 27 Februari 2026, saat KPK menyita uang tunai sebesar Rp5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper di sebuah rumah di Ciputat, Tangerang Selatan. Temuan ini menjadi bukti kuat adanya aliran dana fantastis dari praktik pengurusan cukai ilegal yang diduga telah berlangsung dalam durasi yang cukup lama.
Signifikansi Penggeledahan di Semarang
Penggeledahan rumah Heri Black di Semarang pada Senin (11/5/2026) bukanlah tindakan tanpa dasar. Penyidik KPK menemukan sejumlah catatan transaksi, dokumen kontrak importasi, serta berbagai barang bukti elektronik yang diduga memuat jejak komunikasi antara pihak swasta dengan oknum internal Bea Cukai.
KPK mencatat bahwa Heri Black sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada 8 Mei 2026. Namun, yang bersangkutan memilih untuk mangkir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakhadiran ini dipandang sebagai indikasi awal adanya upaya untuk menghambat jalannya penyidikan. Informasi yang dihimpun tim penyidik di lapangan bahkan menunjukkan adanya indikasi pihak-pihak eksternal yang berusaha merintangi proses pengumpulan bukti pasca-penggeledahan, sebuah tindakan yang dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai obstruction of justice.
Analisis Implikasi: Integritas Layanan Publik
Kasus yang menimpa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola ekonomi nasional. Importasi barang merupakan gerbang utama masuknya produk ke pasar domestik. Ketika gerbang tersebut dikendalikan oleh oknum yang korup, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian negara dari sektor cukai dan pajak, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat.
Pengusaha yang patuh terhadap aturan akan dirugikan karena harus bersaing dengan pelaku usaha yang menggunakan jalur "belakang" atau suap untuk meminimalkan beban biaya masuk barang. Kondisi ini secara langsung melemahkan daya saing produk lokal dan berpotensi menciptakan pasar gelap yang tidak terkendali.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterlibatan pejabat eselon di level direktorat dalam kasus ini menunjukkan adanya celah sistemik dalam sistem pengawasan internal Bea Cukai. Penggunaan teknologi digital (e-customs) yang seharusnya meminimalisir interaksi fisik antara petugas dan importir ternyata masih bisa dimanipulasi melalui intervensi pada level kebijakan maupun data intelijen.
Respons Pihak Terkait dan Harapan Publik
Hingga saat ini, pihak kuasa hukum Heri Black belum memberikan pernyataan resmi mengenai posisi kliennya terkait panggilan KPK. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar agar KPK tidak berhenti pada penetapan tersangka dari level menengah ke bawah. Fokus penyidikan kini diarahkan untuk melihat apakah terdapat aliran dana yang mengalir ke pihak yang lebih tinggi atau apakah pola serupa terjadi di kantor wilayah lain di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dikabarkan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penindakan di Bea Cukai sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Langkah Strategis KPK Selanjutnya
Ke depan, KPK diprediksi akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Pemanggilan Paksa: Jika Heri Black kembali mangkir dari panggilan kedua, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Penelusuran Aset (Asset Tracing): Mengingat jumlah uang yang disita sebelumnya mencapai angka miliaran rupiah, penyidik kemungkinan besar akan melacak aset-aset lainnya yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi, termasuk melalui skema tindak pidana pencucian uang (TPPU).
- Pemeriksaan Lanjutan: Menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli di bidang kepabeanan untuk memberikan perspektif teknis mengenai kejanggalan dalam prosedur impor yang dilakukan oleh Blueray Cargo dan entitas bisnis lainnya yang terafiliasi dengan tersangka.
Kasus ini menjadi ujian bagi KPK di bawah kepemimpinan saat ini untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti bea dan cukai dapat dilakukan hingga ke akar-akarnya. Transparansi dalam proses pemeriksaan Heri Black akan menjadi indikator utama sejauh mana lembaga tersebut mampu mengungkap tabir gelap di balik praktik importasi yang selama ini diselimuti oleh konspirasi birokrasi dan kepentingan bisnis swasta.
Seluruh elemen masyarakat kini menantikan langkah konkret selanjutnya dari penyidik KPK. Apakah Heri Black akan kooperatif dalam pemeriksaan mendatang, ataukah KPK harus mengambil langkah hukum yang lebih tegas untuk memastikan keadilan bagi negara dan pelaku usaha yang jujur? Jawaban atas pertanyaan tersebut kemungkinan besar akan terjawab dalam waktu dekat seiring dengan semakin terangnya konstruksi perkara yang disusun oleh tim penyidik KPK.
Dengan total tujuh tersangka yang telah ditetapkan, KPK menunjukkan bahwa kasus ini bukanlah perkara tunggal, melainkan sebuah struktur kejahatan yang terorganisir. Ketegasan dalam menindak setiap pihak yang menghalangi penyidikan menjadi bukti bahwa lembaga ini tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba memutarbalikkan fakta atau menutupi keterlibatan oknum dalam skandal korupsi yang merugikan keuangan negara.
