Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Langkah strategis ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam pidato yang menjabarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan regulasi DHE bukan sekadar langkah teknis administratif, melainkan manifestasi dari amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan memperketat arus devisa dari sektor komoditas, pemerintah berupaya memperkuat cadangan devisa nasional yang menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Konteks Historis dan Evolusi Kebijakan DHE
Kebijakan DHE sumber daya alam bukanlah hal baru dalam peta jalan ekonomi Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk memastikan eksportir menyimpan hasil devisanya di dalam sistem keuangan domestik. Langkah ini diambil untuk menekan volatilitas nilai tukar rupiah dan memberikan likuiditas valuta asing yang memadai bagi kebutuhan industri dalam negeri.
Sebelumnya, kewajiban DHE telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan eksportir SDA memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah Presiden Prabowo kali ini mempertegas komitmen tersebut dengan menyempurnakan regulasi yang ada, merespons tantangan ekonomi global yang kian kompleks di tahun 2026. Penyesuaian ini mencakup penguatan pengawasan serta mekanisme pelaporan yang lebih transparan, guna memastikan bahwa setiap dolar hasil ekspor komoditas strategis—seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, dan tembaga—turut memperkuat fundamental ekonomi domestik.
Visi Ekonomi Jalan Tengah: Indonesia Incorporated
Di balik penguatan kebijakan devisa, Presiden Prabowo meluruskan persepsi mengenai peran negara dan sektor swasta. Ia menekankan bahwa intervensi pemerintah dalam pengelolaan SDA tidak boleh dimaknai sebagai upaya meminggirkan sektor swasta. Sebaliknya, Presiden mempromosikan konsep Indonesia Incorporated, di mana sinergi antara negara dan korporasi menjadi motor penggerak pertumbuhan yang inklusif.
Prabowo menguraikan filosofi ekonomi yang ia sebut sebagai "jalan tengah". Konsep ini memadukan keunggulan sosialisme, seperti peran negara dalam perlindungan dan pemerataan, dengan efisiensi kapitalisme, yakni dorongan inovasi dan inisiatif dari pihak swasta. Dalam pandangan Presiden, negara wajib hadir untuk melakukan pengawasan dan memberikan keberpihakan kepada rakyat kecil, namun di saat yang sama harus menyediakan iklim usaha yang dinamis bagi para pengusaha.
Sektor swasta, menurut Presiden, tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan memacu inovasi. Namun, peran tersebut harus dibingkai dalam semangat gotong royong, di mana kelompok usaha yang kuat secara manajerial dan finansial diharapkan dapat mengangkat pelaku ekonomi kecil, seperti koperasi, untuk tumbuh bersama dalam ekosistem ekonomi yang adil.
Analisis Dampak Terhadap Stabilitas Fiskal
Penguatan kebijakan DHE memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas fiskal dan moneter Indonesia. Dengan menahan devisa tetap berada di dalam negeri, Bank Indonesia dan pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden juga menyinggung proyeksi nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sebuah target yang memerlukan manajemen devisa yang disiplin.
Dari sisi fiskal, peningkatan cadangan devisa akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aliran modal asing yang bersifat jangka pendek (hot money). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam membiayai belanja negara tanpa harus selalu bergantung pada pembiayaan eksternal yang rentan terhadap guncangan pasar keuangan global. Secara jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan terukur.
Tantangan Implementasi dan Pengawasan
Meskipun kebijakan ini secara teoritis menguntungkan, tantangan implementasi di lapangan tetap ada. Pelaku usaha di sektor komoditas sering kali menghadapi kendala terkait likuiditas dan biaya modal jika hasil ekspor mereka "terkunci" di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penguatan regulasi ini diiringi dengan harapan adanya insentif yang proporsional bagi eksportir yang patuh.
Pemerintah diprediksi akan memperkuat sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinkronisasi data antara ekspor barang dan arus masuk valuta asing menjadi kunci keberhasilan. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan DHE diharapkan dapat meminimalisir celah kebocoran devisa serta meningkatkan efisiensi proses administrasi bagi para pelaku usaha.
Reaksi Pasar dan Proyeksi Masa Depan
Pelaku pasar menanggapi penguatan kebijakan ini dengan cukup positif, meski tetap memantau detail teknis peraturan pemerintah yang baru. Para ekonom menilai bahwa kepastian hukum mengenai DHE akan memberikan sentimen stabilisasi bagi pasar keuangan. Selain itu, penegasan Presiden mengenai pentingnya sektor swasta memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak berniat melakukan nasionalisasi yang ekstrem, melainkan mencari keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan pertumbuhan bisnis.
Target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,0-6,5 persen pada 2027 menjadi latar belakang utama mengapa kebijakan ekonomi harus diarahkan pada optimalisasi SDA. Tanpa pengelolaan devisa yang ketat, sumber kekayaan alam Indonesia berisiko hanya menjadi komoditas yang nilai tambahnya dinikmati pihak luar. Dengan memperkuat DHE, pemerintah berharap dapat membiayai program-program hilirisasi industri yang lebih masif, yang pada akhirnya akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Kesimpulan dan Prospek Ekonomi
Pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI mencerminkan pergeseran paradigma menuju ekonomi yang lebih berdaulat. Kebijakan DHE SDA bukan sekadar aturan teknis perbankan, melainkan strategi besar untuk memastikan bahwa setiap tetes sumber daya alam Indonesia memiliki kontribusi terukur bagi kemakmuran rakyat.
Melalui konsep Indonesia Incorporated, pemerintah berupaya menciptakan harmoni antara tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat dengan kebebasan kreatif sektor swasta untuk berekspansi. Keberhasilan kebijakan ini di masa depan akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan serta efektivitas insentif yang diberikan kepada sektor swasta. Jika mampu dijalankan dengan baik, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat posisi rupiah, tetapi juga meletakkan fondasi bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas dengan fondasi ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan.
Langkah ini menjadi penanda krusial bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tidak hanya akan mengandalkan kekayaan alam sebagai komoditas mentah, tetapi juga mengelolanya sebagai aset strategis untuk memenangkan persaingan di panggung ekonomi global. Dengan kombinasi antara regulasi yang ketat dan kemitraan strategis dengan sektor swasta, Indonesia diproyeksikan mampu menjaga stabilitas di tengah badai ekonomi dunia, sekaligus mengakselerasi pembangunan manusia melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.
