Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengeluarkan seruan tegas mengenai pentingnya menjadikan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 sebagai fondasi utama perombakan sistem pendidikan nasional. Pernyataan ini disampaikan menyusul rampungnya proses asesmen massal yang melibatkan lebih dari 8,7 juta murid jenjang SD dan SMP di seluruh penjuru Indonesia. Lestari menekankan bahwa data yang telah dikumpulkan bukan sekadar statistik administratif, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) krusial untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Rekapitulasi Data Nasional: Sebuah Potret Realitas Pendidikan
Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pelaksanaan TKA 2026 mencatatkan rekor partisipasi yang sangat tinggi, yakni mencapai 98,51 persen secara nasional. Angka ini merepresentasikan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat bahkan provinsi dengan partisipasi terendah pun mampu menembus angka di atas 95 persen.
Hasil asesmen yang dirilis menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi sistem pendidikan kita. Rata-rata skor literasi nasional berada di angka 60 untuk jenjang SD dan 60,83 untuk jenjang SMP. Sementara itu, performa di bidang numerasi menunjukkan angka yang lebih mengkhawatirkan, yakni 43,41 untuk tingkat SD dan 40,34 untuk tingkat SMP. Data ini menegaskan bahwa kemampuan logika matematis dan pemecahan masalah numerik menjadi titik kritis yang membutuhkan intervensi mendesak.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengonfirmasi bahwa data ini akan diproses lebih lanjut sebagai bahan baku kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan yang lahir di masa mendatang tidak lagi bersifat spekulatif, melainkan presisi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Kronologi dan Latar Belakang Pelaksanaan TKA 2026
Pelaksanaan TKA 2026 bukanlah inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian evaluasi pendidikan nasional yang lebih luas. Sejak awal tahun 2026, Kemendikdasmen telah merancang instrumen asesmen yang dirancang untuk mengukur kompetensi inti tanpa membebani siswa dengan ujian yang bersifat menghukum (punitive).
Pada bulan Februari 2026, sosialisasi teknis dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Tahap pengumpulan data dimulai pada awal Mei 2026, dengan pengawasan ketat dari tim independen untuk menjaga integritas hasil tes. Setelah data terkumpul dan divalidasi pada pertengahan Mei, hasil awal dipublikasikan pada 26 Mei 2026. Kini, fokus pemerintah telah bergeser dari tahap pengumpulan data menuju tahap analisis mendalam dan perancangan strategi tindak lanjut yang akan diimplementasikan pada tahun ajaran mendatang.
Analisis Implikasi: Mengapa Data Harus Berujung pada Intervensi?
Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyoroti bahaya laten dari "kebijakan seragam" yang selama ini sering diterapkan. Ia memberikan ilustrasi konkret: jika sebuah wilayah memiliki tingkat literasi yang memadai namun skor numerasinya rendah, maka memberikan pelatihan pengajaran literasi yang berlebihan akan menjadi pemborosan sumber daya.
"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," tegasnya. Implikasi dari pandangan ini adalah perlunya desentralisasi kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel. Pemerintah daerah harus diberikan otoritas untuk mengalokasikan anggaran remedial sesuai dengan profil masalah yang ditemukan di daerahnya masing-masing.
Dampak jangka panjang dari ketidaksesuaian intervensi ini adalah stagnasi kualitas pendidikan. Jika pemerintah hanya berhenti pada tahap pemetaan tanpa memberikan program remedial yang spesifik, maka dana besar yang digelontorkan untuk asesmen akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, penganggaran di masa depan harus diarahkan pada program-program perbaikan berbasis data, seperti pelatihan guru khusus numerasi, distribusi alat peraga pendukung, dan modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Transformasi Peran Guru dan Paradigma Pendidikan
Salah satu poin krusial yang ditegaskan oleh pimpinan MPR RI tersebut adalah perubahan mendasar pada pendekatan guru di kelas. Selama ini, sistem pendidikan cenderung terjebak pada kultur mengejar nilai (grade-oriented) yang sering kali mengorbankan pemahaman mendalam.
Guru kini dituntut untuk bergeser dari peran sebagai penyampai materi (transmitter) menjadi fasilitator yang menumbuhkan nalar kritis. Evaluasi guru di masa depan harus mencakup kemampuan mereka dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendorong siswa untuk bertanya, bereksperimen, dan memecahkan masalah secara mandiri, bukan sekadar menghafal definisi atau rumus.
Selain itu, integritas dan karakter harus ditempatkan sebagai pilar utama. Di era di mana informasi dapat diakses dengan mudah, kemampuan untuk memproses informasi dengan jujur dan beretika menjadi kompetensi yang jauh lebih berharga daripada sekadar angka di atas kertas raport.
Peran Strategis Orang Tua dan Komunitas
Sistem pendidikan yang ideal tidak mungkin berdiri sendiri di ruang hampa. Rerie menegaskan bahwa orang tua memegang peranan vital dalam mengawal kebijakan pendidikan di tingkat rumah tangga. Orang tua diharapkan tidak lagi memberikan tekanan berlebihan kepada anak demi mengejar peringkat, melainkan mendukung proses belajar yang bermakna.
Dukungan orang tua dapat diwujudkan melalui:
- Pendampingan Psikologis: Memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi minat tanpa takut akan kegagalan nilai.
- Literasi Keluarga: Menciptakan budaya membaca di rumah sebagai pendukung utama kemampuan literasi sekolah.
- Pengawasan Kebijakan: Orang tua harus aktif berpartisipasi dalam komite sekolah untuk memastikan kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kompetensi siswa.
Tantangan Implementasi: Menjaga Komitmen Kolektif
Tantangan terbesar setelah selesainya TKA 2026 adalah menjaga momentum. Sejarah menunjukkan bahwa sering kali inisiatif besar dalam dunia pendidikan kehilangan taji setelah pergantian periode anggaran atau perubahan kebijakan politik.
Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan komitmen lintas sektoral yang kuat. Pemerintah pusat perlu memberikan insentif bagi daerah yang mampu menunjukkan perbaikan performa literasi dan numerasi berdasarkan data asesmen. Selain itu, transparansi data harus dipertahankan agar publik, akademisi, dan praktisi pendidikan dapat ikut memantau perkembangan dan memberikan masukan konstruktif.
Lestari Moerdijat menutup pernyataannya dengan sebuah pesan yang menggugah: "Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat untuk menjalankan kebijakan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ambisi sesaat. TKA sudah memberi kita peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah."
Kesimpulan dan Arah Kebijakan Mendatang
Hasil TKA 2026 merupakan titik balik bagi arah pendidikan nasional. Dengan skor numerasi yang berada di bawah rata-rata, langkah pemerintah selanjutnya harus difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran matematika dan sains dengan metode yang lebih kontekstual dan relevan bagi kehidupan sehari-hari siswa.
Pemerintah diprediksi akan segera menyusun panduan teknis bagi Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan pemetaan internal berdasarkan hasil TKA ini. Diharapkan, pada akhir tahun 2026 atau awal 2027, sudah muncul prototipe metode pembelajaran baru yang lebih efektif di wilayah-wilayah dengan skor terendah.
Secara keseluruhan, keberhasilan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada keberanian semua pemangku kepentingan untuk mengakui kelemahan yang ada, meninggalkan pola lama yang tidak lagi relevan, dan berkomitmen pada transformasi yang berbasis data dan integritas. Pendidikan bukan sekadar angka partisipasi atau nilai ujian, melainkan proses panjang pembentukan karakter dan nalar bangsa yang harus dikawal secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026
