Kesenjangan antara inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata dengan dukungan struktural dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kini menjadi sorotan tajam di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, secara terbuka mengkritik minimnya kehadiran pemerintah daerah dalam mengelola destinasi wisata yang tumbuh secara organik di kawasan Bukit Menoreh. Fenomena ini menciptakan paradoks; di satu sisi, kemandirian warga dalam mengelola objek wisata seperti Pule Payung dan Gunung Gajah mendapatkan apresiasi, namun di sisi lain, ketidakhadiran intervensi kebijakan pemerintah dikhawatirkan akan menghambat keberlanjutan sektor pariwisata daerah di masa depan.
Kawasan Bukit Menoreh yang membentang di wilayah Kecamatan Kokap, Girimulyo, hingga Samigaluh, dalam satu tahun terakhir memang menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Puluhan destinasi baru, mulai dari wisata alam, agrowisata kopi dan teh, hingga kawasan bunga krisan, bermunculan tanpa adanya perencanaan induk (master plan) yang komprehensif dari Dinas Pariwisata. Akhid menekankan bahwa sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Kulon Progo seharusnya telah memiliki peta jalan yang matang dalam menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan kelembagaan kepariwisataan yang mumpuni.
Tantangan Infrastruktur dan Sistem Tata Kelola
Permasalahan utama yang mengemuka dalam evaluasi DPRD Kulon Progo adalah absennya sentuhan infrastruktur yang memadai. Banyak destinasi wisata yang dikelola masyarakat saat ini masih memiliki aksesibilitas terbatas. Jalan menuju lokasi yang sempit dan curam, minimnya fasilitas umum, serta ketiadaan sistem mitigasi bencana di area perbukitan menjadi catatan kritis yang belum tertangani oleh dinas terkait.
Selain infrastruktur fisik, Akhid Nuryati juga menyoroti kelemahan sistemik dalam penarikan retribusi wisata. Hingga saat ini, tata kelola pungutan retribusi dinilai masih konvensional dan rentan terhadap kebocoran. Ketidakefisienan ini secara langsung berdampak pada minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Padahal, dengan sistem digitalisasi atau e-ticketing yang terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan akurasi data kunjungan wisatawan.
Ironisnya, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, tim promosi pariwisata Kulon Progo justru dinilai cukup berhasil dalam memasarkan destinasi-destinasi tersebut ke ranah publik, baik melalui media sosial maupun kampanye digital. Namun, Akhid mengingatkan bahwa promosi yang masif tanpa didukung oleh kualitas destinasi dan sistem pelayanan yang memadai hanya akan menjadi kontraproduktif. Pengalaman buruk wisatawan saat berkunjung karena ketidaksiapan infrastruktur akan memicu kekecewaan yang justru merusak citra pariwisata Kulon Progo dalam jangka panjang.
Program Bedah Menoreh sebagai Solusi Strategis
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo saat itu, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemkab Kulon Progo tengah menggulirkan program strategis bertajuk "Bedah Menoreh". Program ini dirancang bukan sekadar untuk sektor pariwisata, melainkan sebuah upaya holistik yang mencakup pengembangan infrastruktur jalan, revitalisasi sektor perkebunan, integrasi moda transportasi, hingga penguatan nilai budaya lokal.
Program Bedah Menoreh memiliki urgensi tinggi mengingat posisi geografis Kulon Progo yang strategis, terutama dengan kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Pembangunan akses jalan utama yang menghubungkan Temon menuju Borobudur—melintasi Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang—menjadi tulang punggung proyek ini. Dengan selesainya jalur ini, diharapkan wisatawan yang mendarat di YIA tidak hanya menjadikan Kulon Progo sebagai tempat transit, melainkan sebagai destinasi utama yang menawarkan pengalaman wisata berkelanjutan.
Dalam rencana induk tersebut, kawasan Kebun Teh Nglinggo-Tritis di Samigaluh telah ditetapkan sebagai salah satu titik sentral penyangga KSPN Borobudur. Fokus pengembangan di kawasan ini mencakup peningkatan kapasitas SDM lokal agar mampu mengelola wisata secara profesional namun tetap mempertahankan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mengedepankan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) yang ramah lingkungan dan inklusif.
Kronologi Pengembangan dan Dinamika Lapangan
Sejak diresmikannya bandara YIA, dinamika pariwisata di Kulon Progo mengalami pergeseran drastis. Berikut adalah kronologi perkembangan yang memengaruhi kebijakan daerah:
- Fase Pertumbuhan (2018-2019): Masyarakat di sepanjang perbukitan Menoreh secara swadaya mulai mengubah lahan pertanian dan hutan rakyat menjadi destinasi wisata swafoto (selfie spot) yang populer di media sosial.
- Fase Ekspansi (2020): Munculnya puluhan objek wisata baru, mulai dari gua, air terjun (curug), hingga wisata religi. Namun, perkembangan ini tidak diimbangi dengan regulasi tata ruang yang ketat.
- Fase Evaluasi (2021-2022): DPRD mulai melakukan pengawasan intensif terhadap keterlibatan Dispar. Ditemukan bahwa peran pemerintah masih sebatas pada sisi promosi, sementara pembinaan kelembagaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masih sangat minim.
- Fase Integrasi (Rencana Strategis): Pemkab melakukan koordinasi dengan Pemda DIY dan Kementerian PUPR untuk akselerasi pembangunan jalan Bedah Menoreh sebagai urat nadi konektivitas antar-destinasi.
Implikasi Ekonomi dan Masa Depan Pariwisata
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kulon Progo memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB jika dikelola secara terintegrasi. Namun, tanpa adanya standarisasi pelayanan (service excellence), Kulon Progo berisiko kehilangan momentum persaingan dengan destinasi di sekitar Borobudur seperti Magelang atau Sleman.
Implikasi dari ketidakhadiran pemerintah dalam pengembangan wisata masyarakat adalah ketidakpastian kualitas produk wisata. Jika pengelolaan tetap berjalan tanpa supervisi teknis, potensi bahaya bagi wisatawan—seperti kerusakan akses jalan atau kegagalan struktur fasilitas—menjadi risiko yang nyata. Selain itu, aspek lingkungan di kawasan perbukitan yang rawan longsor memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah, terutama terkait izin pembangunan struktur bangunan di lahan miring.
DPRD Kulon Progo mendorong agar Dinas Pariwisata segera melakukan audit menyeluruh terhadap destinasi-destinasi wisata yang dikelola masyarakat. Audit ini harus mencakup aspek keselamatan, sanitasi, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan teknis kepada Pokdarwis agar mereka memiliki kapasitas manajerial yang standar.
Tanggapan Pihak Terkait dan Harapan Masyarakat
Para pelaku wisata di lapangan menyambut positif niat Pemkab untuk merealisasikan program Bedah Menoreh. Namun, mereka juga berharap bahwa pemerintah tidak mematikan kreativitas warga dengan regulasi yang terlalu birokratis. Harapan masyarakat adalah adanya kolaborasi yang sehat: pemerintah memfasilitasi infrastruktur dasar dan promosi global, sementara masyarakat diberikan ruang untuk mengelola keunikan lokal yang menjadi daya tarik utama.
Di sisi lain, akademisi pariwisata menilai bahwa kunci sukses pengembangan wisata Menoreh terletak pada konektivitas. Wisatawan yang datang ke Kulon Progo membutuhkan pengalaman yang berkesinambungan (seamless experience). Oleh karena itu, pembangunan jalan Bedah Menoreh harus segera diselesaikan dan diikuti dengan penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dari bandara menuju titik-titik wisata utama.
Kesimpulan: Menuju Sinergi yang Berkelanjutan
Pertikaian narasi antara DPRD dan Pemkab Kulon Progo mengenai tata kelola pariwisata sejatinya merupakan sinyal bahwa sektor ini sedang berada dalam masa transisi yang krusial. Keberhasilan Kulon Progo sebagai destinasi wisata masa depan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah daerah dapat merespons dinamika masyarakat di Bukit Menoreh dengan langkah-langkah nyata.
Tugas berat kini ada di pundak dinas terkait untuk segera melakukan transformasi sistem, dari sekadar promosi menjadi pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur yang substansial. Dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat dan kreativitas warga lokal, Bukit Menoreh berpotensi menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya berkontribusi pada pendapatan daerah, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat perbukitan secara merata dan berkelanjutan. Sinergi ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan Kulon Progo siap menangkap peluang emas dari geliat pariwisata pasca-pandemi dan kehadiran bandara internasional.
