Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia secara agresif memperluas jangkauan ekspor produk perikanan nasional ke pasar China. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penambahan izin resmi bagi unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi standar internasional, dengan total mencapai 638 unit per Mei 2026. Upaya ini merupakan bagian dari misi besar pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok pangan global.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, mengonfirmasi bahwa penambahan delapan UPI baru yang disetujui oleh General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) pada 11 Mei 2026 menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral sektor perikanan. Dengan diterbitkannya register number bagi kedelapan perusahaan tersebut, Indonesia kini memiliki infrastruktur ekspor yang lebih kuat untuk memenuhi permintaan pasar Tiongkok yang sangat masif.
Kronologi dan Mekanisme Akses Pasar
Proses pengajuan izin ekspor ke China tidaklah sederhana. Indonesia, melalui Badan Mutu KKP sebagai otoritas kompeten (competent authority/CA), harus melalui serangkaian audit ketat. Mekanisme ini dijalankan melalui jalur bilateral Mutual Recognition Arrangement (MRA). Dalam skema ini, KKP bertindak sebagai penjamin bahwa setiap produk yang keluar dari UPI yang terdaftar telah memenuhi standar sanitasi, higiene, dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh pemerintah China.
Delapan perusahaan yang baru mendapatkan izin tersebut adalah PT Duta Mitra Semesta, PT BPH Global Indonesia, CV Daniel Nathania Fishery, PT Bintang Samudera Pratama, PT Ramantha Kawanua Indonesia, PT Marindo Jaya Maros, PT Jaya Mega Samudra, dan PT Zhongyi Supply Chain Services. Perusahaan-perusahaan ini telah melalui proses verifikasi mendalam, mulai dari penilaian fasilitas produksi hingga uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan. Keberhasilan delapan entitas ini menambah daftar panjang UPI Indonesia yang kini diakui oleh otoritas pabean Tiongkok.
Data Kinerja dan Komoditas Unggulan
Pasar China merupakan salah satu tujuan ekspor perikanan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data kinerja tahun 2025, volume ekspor perikanan Indonesia ke negara tersebut tercatat mencapai 491.528 ton dengan nilai ekonomi sebesar 1,04 miliar dolar AS atau setara dengan Rp17,46 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang sehat antara kebutuhan protein Tiongkok dan kapasitas produksi perikanan Indonesia.
Saat ini, terdapat sekitar 1.080 jenis komoditas perikanan yang dikirimkan ke China. Dari ribuan varian tersebut, terdapat 10 komoditas utama yang mendominasi pasar, di antaranya adalah cumi-cumi beku (frozen squid), rumput laut jenis Eucheuma cottonii dan Gracilaria, ikan layur (frozen ribbon fish), serta berbagai jenis ikan tangkapan lainnya seperti ikan croaker dan leather jacket. Dominasi rumput laut dan komoditas beku ini menunjukkan bahwa diversifikasi produk perikanan Indonesia telah berjalan cukup baik, tidak hanya mengandalkan ikan konsumsi segar, tetapi juga produk olahan industri.
Standar Keamanan Pangan sebagai Syarat Mutlak
Keberhasilan menembus pasar China tidak lepas dari komitmen KKP dalam menjaga standar mutu. Ishartini menegaskan bahwa setiap UPI yang telah mendapatkan register number diwajibkan untuk menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen keamanan pangan. Standar sanitasi dan higiene bukan sekadar formalitas untuk memenuhi regulasi, melainkan instrumen untuk menjaga keberterimaan produk di pasar internasional.
Dalam konteks pasar global, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Ketika sebuah produk perikanan Indonesia terbukti aman dan higienis, hal itu akan memicu efek domino bagi reputasi produk perikanan nasional lainnya. Oleh karena itu, KKP terus memberikan bimbingan teknis dan pengawasan berkala kepada seluruh UPI agar tidak terjadi pelanggaran standar yang dapat berujung pada penangguhan izin ekspor oleh pihak GACC.
Visi Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan telah menegaskan pentingnya penguatan kualitas produk. Menurutnya, industri perikanan Indonesia harus mampu bertransformasi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk bernilai tambah tinggi. Visi ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menghadapi era pasar bebas, di mana persaingan antarnegara penghasil ikan semakin kompetitif.
Penguatan posisi di pasar China hanyalah satu dari banyak agenda besar KKP. Menteri Trenggono menaruh perhatian besar pada modernisasi unit pengolahan agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar-pasar premium lainnya seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Dengan memperkuat posisi di China, Indonesia secara tidak langsung membangun kerangka kerja (framework) standarisasi yang dapat diadaptasi untuk memenuhi persyaratan pasar global lainnya yang memiliki regulasi lebih ketat.
Analisis Implikasi Ekonomi dan Strategis
Secara ekonomi, perluasan akses ekspor ke China memberikan implikasi positif bagi neraca perdagangan nasional. Dengan nilai ekspor yang menembus triliunan rupiah, sektor perikanan menjadi tulang punggung bagi kesejahteraan nelayan dan pekerja di sektor hilir. Terbukanya pasar bagi delapan UPI baru tersebut juga berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tempat unit pengolahan tersebut berada.
Secara strategis, hubungan dagang yang intensif dengan China di sektor perikanan memperkuat posisi tawar Indonesia. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dan potensi kelautan yang melimpah, Indonesia memiliki posisi tawar yang unik. China, yang memiliki permintaan konsumsi protein hewani sangat tinggi, membutuhkan stabilitas pasokan dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan akses pasar yang stabil untuk menyerap hasil tangkapan nelayan dan produksi budidaya agar harga di tingkat nelayan tetap terjaga.
Namun, tantangan ke depan tetap ada. Perubahan regulasi pangan internasional yang dinamis menuntut pelaku usaha perikanan di Indonesia untuk terus melakukan inovasi teknologi pengolahan. Penggunaan teknologi rantai dingin (cold chain) yang lebih efisien, penerapan digitalisasi dalam pelacakan (traceability) produk, serta kepatuhan terhadap praktik perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) menjadi prasyarat jika Indonesia ingin mempertahankan dan bahkan meningkatkan pangsa pasar di Tiongkok.
Kesimpulan dan Langkah ke Depan
Penambahan 638 UPI yang memiliki izin ekspor ke China mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi KKP dalam sektor kelautan. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga pada peningkatan standar industri perikanan nasional secara keseluruhan.
Ke depan, KKP diharapkan terus melanjutkan pendampingan bagi UPI-UPI lainnya yang belum memiliki akses ekspor. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam riset serta pengembangan produk perikanan harus diperkuat. Jika momentum ini dapat dijaga dengan konsistensi pada kualitas dan keamanan pangan, Indonesia diprediksi akan semakin kokoh memimpin pasar ekspor perikanan di kawasan Asia Pasifik. Kepercayaan yang telah dibangun dengan otoritas Tiongkok saat ini menjadi modal dasar yang sangat berharga untuk memperluas cakupan ekspor ke negara-negara lain dengan standar yang sama ketatnya.
