Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi melontarkan gagasan strategis untuk membentuk entitas baru bernama Danantara Syariah guna mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi dan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Usulan ini disampaikan di sela-sela Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (24/7/2026), sebagai respons atas fragmentasi pengelolaan aset dan potensi ekonomi umat yang dinilai belum terintegrasi secara optimal dalam ekosistem nasional.
Konsep Danantara Syariah diproyeksikan menjadi pilar khusus di bawah payung Daya Anagata Nusantara (Danantara)—lembaga yang saat ini memegang mandat sebagai super holding untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional. MUI memandang bahwa tanpa wadah khusus yang memahami karakteristik unik ekonomi syariah, potensi besar yang dimiliki Indonesia—sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—akan terus berjalan secara parsial dan tidak memberikan dampak sistemik yang signifikan bagi kesejahteraan umat.
Latar Belakang: Mengapa Ekonomi Syariah Perlu Konsolidasi?
Selama ini, ekosistem ekonomi syariah di Indonesia terbagi ke dalam berbagai sektor yang bergerak sendiri-sendiri, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Selain itu, terdapat sektor ekonomi sosial yang sangat masif, yakni pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Secara teoretis, jika seluruh komponen ini disinergikan di bawah satu komando manajerial, efisiensi biaya pendanaan (cost of fund) akan dapat ditekan. Selama ini, fragmentasi menyebabkan setiap entitas harus menanggung biaya operasional yang tinggi dan kurangnya daya tawar dalam proyek-proyek strategis nasional berskala besar. MUI berargumen bahwa dengan adanya Danantara Syariah, Indonesia akan memiliki instrumen yang kuat untuk masuk ke proyek-proyek infrastruktur atau industri strategis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada skema pendanaan konvensional yang sering kali memiliki karakteristik berbeda dengan prinsip syariah.
Data dan Statistik: Potensi Ekonomi Umat yang Terpendam
Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Cholil Nafis, memaparkan data yang cukup mencengangkan mengenai besarnya perputaran dana syariah di Indonesia. Menurut catatan MUI, dana syariah yang dikelola oleh negara saja—khususnya di sektor pendidikan—telah mencapai angka sekitar Rp930 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar jika diakumulasikan dengan sektor swasta yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp2.000 triliun.
Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional secara mandiri melalui instrumen syariah. Namun, tanpa adanya holding yang mengonsolidasikan aset-aset tersebut, dana-dana ini tersebar di berbagai instrumen yang kurang memiliki daya ungkit ekonomi secara kolektif. Dengan pembentukan Danantara Syariah, dana-dana yang saat ini "terparkir" atau terpecah dapat diintegrasikan menjadi modal kerja yang mampu menggerakkan sektor riil, khususnya bagi UMKM dan masyarakat akar rumput.
Struktur Organisasi dan Fungsi Danantara Syariah
Dalam usulan MUI, Danantara Syariah dirancang untuk beroperasi di bawah payung Danantara sebagai super holding. Secara hierarkis, Danantara tetap menjadi entitas induk yang mengonsolidasikan BUMN dan aset nasional lainnya, sementara Danantara Syariah akan bertindak sebagai sub-holding atau holding khusus yang fokus pada sektor ekonomi umat.
Karakteristik utama yang membedakan Danantara Syariah dari entitas lainnya adalah orientasi bisnisnya. Jika entitas ekonomi konvensional cenderung fokus pada akumulasi profit di pasar modal global, Danantara Syariah difokuskan pada penguatan literasi keuangan, penyaluran kredit kerakyatan, dan pemberdayaan sektor konsumen di tingkat akar rumput. Model bisnis ini dianggap lebih selaras dengan prinsip syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan yang merata.
Tanggapan Pimpinan MUI dan Urgensi Implementasi
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menegaskan bahwa gagasan ini bukanlah sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Menurutnya, meskipun Indonesia memiliki keunggulan demografis, namun optimalisasi ekonomi syariah belum mencapai titik yang diharapkan oleh masyarakat.
"Ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah Danantara Syariah Indonesia. Kami mohon dukungan dari semua pihak dalam rangka mengoptimalkan ekonomi syariah agar terkoordinir dengan sebaik-baiknya," ujar Anwar Iskandar. Ia optimistis bahwa jika usulan ini mendapat lampu hijau dari pemerintah, Danantara Syariah akan menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang mampu mengangkat harkat dan martabat umat, serta memperkecil ketimpangan ekonomi nasional.
Implikasi bagi Kebijakan Pemerintah
Usulan MUI ini muncul di tengah momentum positif transformasi BUMN di bawah naungan Danantara. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan langkah drastis dengan memangkas jumlah BUMN menjadi lebih ramping dan efisien. Keberhasilan konsolidasi ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk DPR, yang menilai bahwa langkah tersebut telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan performa aset negara.
Namun, memasukkan unsur syariah ke dalam struktur besar tersebut menuntut kebijakan regulasi yang sinkron. Pemerintah perlu meninjau kembali regulasi terkait perbankan syariah, pasar modal, dan pengelolaan dana sosial agar dapat terintegrasi ke dalam model holding yang diusulkan. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga independensi syariah tetap terjaga di tengah dinamika bisnis korporasi yang sering kali menuntut fleksibilitas tinggi.
Analisis: Dampak bagi Stabilitas Ekonomi Nasional
Secara ekonomi makro, pembentukan Danantara Syariah dapat memberikan beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia:
- Ketahanan Ekonomi: Dengan basis pendanaan yang berasal dari dana umat (zakat, wakaf, dan tabungan syariah), Indonesia memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak pasar modal global atau fluktuasi suku bunga perbankan konvensional.
- Inklusi Keuangan: Fokus Danantara Syariah pada penyaluran kredit kerakyatan akan mempercepat akses modal bagi pelaku UMKM yang selama ini sering terbentur oleh persyaratan perbankan konvensional.
- Efisiensi Biaya Proyek: Konsolidasi aset syariah akan memungkinkan negara membiayai proyek infrastruktur dengan skema sukuk atau pembiayaan syariah lainnya yang lebih kompetitif dari sisi biaya pendanaan.
- Optimalisasi ZISWAF: Pengelolaan dana sosial yang terintegrasi di bawah satu holding akan meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran dana zakat dan wakaf untuk pengentasan kemiskinan.
Namun, terdapat pula tantangan yang harus diantisipasi. Pertama, masalah tata kelola (governance) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Danantara induk dengan Danantara Syariah. Kedua, perlunya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yakni ahli dalam pengelolaan korporasi modern dan sekaligus memahami fikih muamalah secara mendalam.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Respons Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail teknis usulan MUI tersebut. Namun, dengan semakin kuatnya narasi mengenai perlunya kemandirian ekonomi nasional, gagasan Danantara Syariah ini kemungkinan akan menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan ekonomi umat dalam beberapa bulan ke depan.
Apabila pemerintah memutuskan untuk menindaklanjuti usulan ini, langkah awal yang diperlukan adalah pembentukan tim transisi atau gugus tugas yang melibatkan pakar ekonomi syariah, praktisi keuangan, serta otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa struktur baru yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu berjalan secara berkelanjutan.
Kesimpulan
Gagasan MUI untuk membentuk Danantara Syariah merepresentasikan ambisi besar umat Islam Indonesia untuk memiliki instrumen ekonomi yang mandiri, efisien, dan berkeadilan. Di tengah lanskap ekonomi global yang penuh ketidakpastian, penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui konsolidasi yang sistematis adalah langkah yang relevan. Jika terealisasi, Danantara Syariah tidak hanya akan menjadi pembeda bagi Indonesia di kancah ekonomi global, tetapi juga menjadi instrumen nyata bagi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fokus pada sektor kerakyatan menjadi poin krusial yang diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan ekonomi di Tanah Air, sekaligus menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama dalam pembangunan nasional ke depan.
