Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara tegas menempatkan riset dan inovasi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana di masa depan. Penegasan ini disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Riset Kebencanaan ke-9 yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Acara yang berlangsung di Yogyakarta pada 6-8 Mei 2026 ini menjadi forum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merespons tantangan krisis iklim global yang kian mengancam stabilitas ketahanan nasional.
Urgensi Berbasis Data di Tengah Krisis Iklim
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyatakan bahwa kebijakan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif atau sekadar mengandalkan intuisi. Di tengah dinamika perubahan iklim yang ekstrem, kebijakan yang lahir harus didasarkan pada sains yang kuat (science-based policy). Menurutnya, IABI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara dunia akademis dan pembuat kebijakan dalam menerjemahkan data riset menjadi langkah mitigasi yang taktis di lapangan.
Krisis iklim yang melanda dunia saat ini membawa implikasi pada pola bencana yang lebih sulit diprediksi. Frekuensi hidrometeorologi yang meningkat, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan, menuntut adanya pembaruan dalam tata kelola risiko bencana. Kemenko PMK menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor—melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga relawan—adalah satu-satunya cara untuk menciptakan ketangguhan nasional yang berkelanjutan.
Refleksi Dua Dekade Gempa Yogyakarta 2006
Pertemuan tahunan kali ini memiliki nilai historis yang mendalam karena bertepatan dengan momentum peringatan 20 tahun Gempa Yogyakarta 2006. Peristiwa tektonik yang terjadi pada 27 Mei 2006 tersebut menjadi catatan kelam sekaligus titik balik bagi sistem manajemen bencana di Indonesia. Gempa berkekuatan 5,9 Skala Richter yang berpusat di Bantul tersebut mengakibatkan lebih dari 6.000 korban jiwa dan kehancuran ribuan infrastruktur rumah tinggal.
Refleksi ini bukan hanya untuk mengenang duka, melainkan untuk mengevaluasi kembali prinsip Build Back Better (membangun kembali lebih baik) yang dicanangkan pasca-bencana. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah belajar banyak mengenai pentingnya konstruksi bangunan tahan gempa, zonasi tata ruang yang berbasis peta risiko, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam evakuasi mandiri. Pengalaman pahit 2006 telah membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat akar rumput dan kearifan lokal adalah modalitas utama dalam fase tanggap darurat dan pemulihan.
Peran IABI dalam Ekosistem Kebencanaan Nasional
Ketua Umum IABI, Prof. Harkunti P. Rahayu, dalam sambutannya menekankan bahwa risiko bencana tidak muncul secara tunggal dari fenomena alam semesta. Sebaliknya, risiko tersebut merupakan akumulasi dari kerentanan manusia yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang tidak berperspektif bencana. Tata kelola yang buruk dalam pembangunan wilayah seringkali meningkatkan paparan penduduk terhadap bahaya.
Oleh karena itu, PIT ke-9 ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis untuk membedah tantangan tersebut. Dengan menghadirkan sekitar 500 peserta dari BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi, forum ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) yang komprehensif. Melalui serangkaian agenda seperti pelatihan peta risiko bencana, call for papers, dan Forum PRB Nasional, IABI berupaya mendorong para ahli untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan langsung oleh pemerintah daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.
Analisis: Implikasi Kebijakan Berbasis Riset
Langkah Kemenko PMK untuk mendorong budaya riset memiliki implikasi besar terhadap anggaran dan prioritas pembangunan nasional. Selama ini, tantangan terbesar dalam penanggulangan bencana di Indonesia sering kali terletak pada gap antara hasil penelitian di universitas dengan implementasi di tingkat birokrasi daerah. Seringkali, data yang dihasilkan oleh ilmuwan hanya berakhir sebagai publikasi jurnal tanpa diserap menjadi regulasi atau kebijakan teknis di lapangan.
Dengan adanya dorongan ini, pemerintah diharapkan dapat:
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk riset kebencanaan yang aplikatif.
- Memperkuat integrasi data antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
- Mewajibkan penggunaan analisis risiko bencana dalam setiap perizinan pembangunan infrastruktur skala besar.
Jika rekomendasi berbasis riset ini diintegrasikan secara penuh, Indonesia berpotensi menurunkan kerugian ekonomi akibat bencana yang setiap tahunnya mencapai angka triliunan rupiah. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk pemetaan risiko dan sistem peringatan dini berbasis internet of things (IoT) menjadi masa depan yang perlu didorong secara masif.
Tantangan Menuju Ketangguhan Jangka Panjang
Meskipun riset menjadi kunci, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala besar, terutama menyangkut disparitas kemampuan antarwilayah di Indonesia. Beberapa daerah mungkin telah memiliki kapasitas riset yang mumpuni, namun daerah lainnya masih tertinggal dalam hal pemetaan bahaya dan kesiapsiagaan bencana.
Kemenko PMK menekankan perlunya pemerataan kapasitas. Budaya riset tidak boleh terpusat di kota-kota besar saja, melainkan harus menyentuh hingga ke level desa melalui perangkat desa yang dibekali literasi bencana. Pendidikan kebencanaan di sekolah dan keterlibatan sektor swasta dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) yang berfokus pada mitigasi menjadi elemen pelengkap yang tidak bisa diabaikan.
Penutup
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Riset Kebencanaan ke-9 di Yogyakarta menegaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam transisi paradigma penanggulangan bencana. Dari paradigma yang bersifat "tanggap darurat" menuju paradigma "pengurangan risiko berbasis sains". Perjalanan dua puluh tahun pasca-Gempa Yogyakarta menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan politik yang berpihak pada keselamatan warga, serta semangat gotong royong yang terjaga.
Dengan komitmen yang kuat dari Kemenko PMK dan dukungan penuh dari komunitas ahli seperti IABI, diharapkan Indonesia dapat lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Riset, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kompas yang menentukan arah kebijakan pembangunan nasional agar tetap aman dari ancaman bencana di masa depan. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari forum ini diharapkan dapat segera diturunkan ke dalam regulasi yang mengikat, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki fondasi mitigasi yang kokoh demi keberlanjutan masa depan bangsa.
