Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi memberikan klarifikasi terkait dugaan manipulasi data riset atau fraud yang menyeret nama salah satu alumninya, Prihantini, dalam ajang konferensi internasional International Symposium on Pneumococcal and Pneumococcal Diseases (ISPPD) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, pada 17-21 Mei 2026. Pihak kampus menegaskan bahwa keterlibatan yang bersangkutan dalam insiden tersebut merupakan murni tindakan pribadi dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan aktivitas akademik maupun riset yang dilakukan selama menempuh pendidikan di ITB.
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB, Aep Patah, dalam keterangan resmi yang disampaikan di Bandung pada Kamis (28/5/2026), menyatakan bahwa institusinya telah melakukan penelusuran internal terhadap rekam jejak akademik Prihantini. Hasil penelusuran mengonfirmasi bahwa Prihantini adalah alumni Program Magister Matematika FMIPA ITB angkatan 2020 yang telah menyelesaikan masa studinya pada tahun 2022.
Aep menegaskan bahwa materi yang dipresentasikan oleh Prihantini di Kopenhagen sama sekali tidak bersinggungan dengan tesis yang pernah ia susun. Tesis asli Prihantini berjudul "Kajian Analitik Gelombang Air Akibat Longsoran pada Pantai Miring", sebuah topik yang berada di ranah matematika terapan dan tidak memiliki relevansi dengan topik kesehatan atau pneumonia yang diangkat dalam konferensi internasional tersebut.
Kronologi Terungkapnya Dugaan Manipulasi Data
Kasus ini mencuat ke publik setelah dua akademisi asal Indonesia, Ida Bagus Mandhara Brasika dan Wa Ode Dwi Daningrat, yang merupakan dosen dan peneliti dari Departemen Ilmu Kelautan Universitas Udayana, membagikan temuan mereka melalui platform media sosial Thread pada Senin (25/5/2026). Keduanya mengaku hadir langsung di lokasi konferensi ISPPD di Kopenhagen dan mencurigai adanya kejanggalan dalam presentasi kelompok peneliti asal Indonesia yang terdiri dari Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti.
Menurut laporan saksi mata di lapangan, kelompok tersebut mengklaim telah menemukan temuan medis yang luar biasa terkait pneumonia. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap metodologi dan data yang dipaparkan, para akademisi tersebut menemukan indikasi kuat bahwa data yang disajikan adalah hasil fabrikasi atau rekayasa. Modus yang diduga digunakan adalah memanipulasi hasil riset demi mendapatkan dana hibah (grant) atau penghargaan dari konferensi ilmiah prestisius tersebut.
Keberanian para akademisi ini dalam mengungkap kejanggalan di forum internasional dianggap sebagai bentuk kontrol sosial di dunia akademik. Tindakan tersebut memicu diskusi luas di kalangan peneliti Indonesia mengenai pentingnya integritas dan verifikasi data sebelum sebuah hasil riset dibawa ke panggung global.
Tanggapan Kementerian Diktisaintek dan Implikasi Nasional
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Brian Yuliarto, turut angkat bicara mengenai insiden ini. Dalam pernyataan resminya, Brian memastikan bahwa pemerintah memantau perkembangan kasus ini dengan sangat serius. Berdasarkan pendataan awal oleh kementerian, ketiga nama yang disebut dalam laporan tersebut—Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti—tidak tercatat sebagai dosen aktif atau peneliti di perguruan tinggi mana pun di Indonesia.
Meskipun pelaku tidak terafiliasi secara institusional dengan kampus di dalam negeri, Kementerian Diktisaintek menilai bahwa kasus ini memiliki dampak sistemik terhadap reputasi riset nasional. Brian menekankan bahwa persepsi internasional terhadap kualitas dan kejujuran peneliti asal Indonesia dapat terdegradasi jika isu semacam ini tidak ditangani dengan tegas. Pemerintah akan terus memperkuat sistem pemantauan dan edukasi terkait etika riset agar citra peneliti Indonesia tetap terjaga di kancah global.
Upaya Penguatan Budaya Integritas Akademik di ITB
Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi teknik tertua dan paling bereputasi di Indonesia, ITB menyatakan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi segala bentuk pelanggaran etika ilmiah. Dekan FMIPA ITB, Aep Patah, menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi momentum bagi ITB untuk melakukan evaluasi dan memperketat standardisasi pengawasan karya ilmiah.
Langkah-langkah yang diambil oleh pihak rektorat meliputi:
- Peningkatan Audit Etika: Memperkuat pengawasan terhadap publikasi yang mengatasnamakan alumni untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan nama institusi.
- Edukasi Berkelanjutan: Mengintensifkan sosialisasi mengenai integritas riset, plagiarisme, dan fabrikasi data kepada mahasiswa aktif dan alumni.
- Pemisahan Ranah: Mengedukasi publik untuk membedakan antara tindakan hukum individu dengan kebijakan atau aktivitas resmi institusi.
Pihak ITB juga menegaskan bahwa mereka sangat menghormati proses hukum yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain, ITB menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas terkait untuk menindaklanjuti secara profesional.
Dampak pada Ekosistem Riset Global
Dugaan pemalsuan riset dalam konferensi skala internasional seperti ISPPD bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran berat terhadap etika sains global. Dalam dunia riset, kepercayaan (trust) adalah mata uang utama. Ketika seorang peneliti melakukan manipulasi data, ia tidak hanya merusak kredibilitas dirinya sendiri, tetapi juga memberikan efek domino yang merugikan bagi rekan sejawat dari negara yang sama.
Fenomena "riset instan" atau riset fiktif yang dilakukan demi mendapatkan grant merupakan ancaman serius bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Konferensi ilmiah internasional biasanya menjadi ajang berbagi temuan yang akan menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan atau inovasi teknologi di masa depan. Jika data yang masuk ke dalam sistem tersebut adalah data palsu, maka kebijakan yang disusun berdasarkan data tersebut bisa berujung pada kerugian nyata di sektor kesehatan masyarakat.
Pakar pendidikan tinggi menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh komunitas akademik di Indonesia untuk lebih skeptis dan kritis dalam menelaah publikasi ilmiah. Kolaborasi antarpeneliti harus disertai dengan sistem peer-review yang lebih ketat, bahkan sebelum riset tersebut dipresentasikan di forum internasional.
Menjaga Reputasi di Tengah Kompetisi Global
Penting bagi publik untuk memahami bahwa reputasi sebuah universitas dibangun selama puluhan tahun melalui dedikasi ribuan mahasiswa dan dosen. Namun, reputasi tersebut dapat tercederai dalam waktu singkat oleh tindakan oknum individu. Oleh karena itu, langkah ITB dalam memisahkan diri dari tindakan Prihantini merupakan langkah prosedural yang tepat untuk melindungi integritas lembaga.
Ke depan, tantangan bagi universitas di Indonesia adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran ilmiah tidak hanya dipahami sebagai teori di bangku kuliah, tetapi diinternalisasi sebagai karakter utama setiap lulusan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan atribut almamater di luar lingkungan kampus juga menjadi salah satu poin krusial yang harus diatur dalam regulasi internal kampus-kampus besar di Indonesia.
Publik diharapkan tetap objektif dalam menyikapi kasus ini. Meskipun insiden ini melibatkan nama besar ITB, fakta bahwa individu tersebut telah menyelesaikan studinya beberapa tahun lalu dan tidak memiliki ikatan kerja dengan institusi harus menjadi catatan penting. Fokus utama saat ini seharusnya tetap pada penegakan etika ilmiah dan memastikan bahwa para pelaku mendapatkan konsekuensi yang setimpal sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun dalam konteks hukum internasional jika diperlukan.
Kasus di Kopenhagen ini adalah pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, setiap tindakan yang dilakukan di panggung internasional akan terpantau dan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui batas geografis. Integritas riset bukan sekadar kewajiban moral, melainkan prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara sehat dan bermartabat dalam komunitas ilmuwan dunia. Dengan dukungan dari Kementerian Diktisaintek dan komitmen teguh dari institusi pendidikan, diharapkan praktik-praktik kecurangan serupa dapat diminimalisir di masa depan.
