Yogyakarta menjadi sorotan nasional dalam pengembangan industri perfilman tanah air setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Sinema Yogyakarta pada Jumat, 5 Juni 2026. Fokus utama dari kunjungan tersebut adalah membedah potensi keberhasilan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) untuk direplikasi ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mendesentralisasi industri kreatif agar tidak terpusat di kota-kota besar, melainkan menyebar hingga ke pelosok daerah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menekankan bahwa keberhasilan Yogyakarta dalam mengelola festival film berskala internasional merupakan model ideal yang perlu diadopsi oleh provinsi lain. Menurutnya, festival film bukan sekadar ajang pertunjukan karya seni, melainkan motor penggerak ekonomi kreatif yang mampu menciptakan ekosistem distribusi film yang lebih luas dan jaringan industri yang lebih inklusif.
Menelisik Jejak JAFF sebagai Model Keberhasilan
Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) selama ini telah memposisikan diri sebagai salah satu festival film paling bergengsi di Asia. Sejak pertama kali diselenggarakan, JAFF tidak hanya menjadi ruang temu bagi para sineas, tetapi juga menjadi inkubator bagi talenta muda perfilman nasional. Kesuksesan JAFF dalam membangun narasi kultural dan keterlibatan komunitas lokal menjadi studi kasus yang menarik bagi pemerintah pusat.
DPR RI melihat adanya urgensi untuk mentransformasi model festival serupa di wilayah lain, seperti Lampung, Riau, dan daerah lainnya yang memiliki potensi budaya serta infrastruktur kreatif yang belum tergarap secara optimal. Dengan adanya festival di daerah, distribusi film nasional diharapkan tidak hanya bergantung pada jaringan bioskop komersial di kota-kota besar, melainkan menciptakan ruang apresiasi bagi penonton di daerah yang selama ini minim akses terhadap sinema alternatif.
Kronologi dan Fokus Kunjungan Kerja Panja Komisi VII
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Jumat (5/6/2026) ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Panja untuk menyerap aspirasi dari para pelaku industri film. Yayasan Sinema Yogyakarta, sebagai pengelola JAFF, memberikan paparan mendalam mengenai tantangan operasional, kebijakan pendanaan, serta kendala distribusi yang masih dihadapi oleh pegiat film di Indonesia.
Pihak Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa temuan di lapangan akan menjadi bahan utama dalam pembahasan tingkat Panja bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
- Regulasi pendanaan untuk komunitas film independen.
- Fasilitasi infrastruktur pemutaran film di daerah.
- Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait perizinan acara seni.
- Penguatan ekosistem distribusi film nasional untuk menembus pasar internasional.
DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat top-down, melainkan berdasarkan kebutuhan riil yang disampaikan oleh komunitas film di lapangan.
Data Pendukung: Urgensi Desentralisasi Film
Data menunjukkan bahwa industri perfilman Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya merata. Berdasarkan laporan data industri, mayoritas penayangan film nasional masih terkonsentrasi di pulau Jawa, khususnya di wilayah metropolitan.
Dengan melibatkan sekitar 60 hingga 70 komunitas film dari seluruh Indonesia, dialog yang dibangun oleh Komisi VII DPR RI bertujuan untuk memetakan "titik-titik pertumbuhan" baru. Harapannya, setiap daerah mampu menampilkan identitas lokal melalui medium film, yang nantinya dapat dipasarkan ke tingkat nasional maupun global. Investasi dalam bentuk festival film terbukti memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor pariwisata, UMKM lokal, dan ekonomi kreatif daerah secara keseluruhan.
Analisis Implikasi bagi Industri Kreatif Nasional
Upaya untuk membawa festival film ke daerah-daerah memiliki implikasi jangka panjang yang sangat positif bagi ekosistem industri kreatif. Pertama, dari sisi penonton, hal ini akan meningkatkan literasi media dan apresiasi terhadap karya sineas lokal. Kedua, bagi sineas daerah, festival di tingkat regional akan memberikan panggung yang lebih mudah dijangkau untuk memamerkan karya mereka sebelum melangkah ke panggung nasional.
Namun, terdapat tantangan besar yang harus diatasi, yakni mengenai keberlanjutan (sustainability). Festival film membutuhkan dukungan pendanaan yang stabil, baik dari pemerintah maupun sektor swasta (Corporate Social Responsibility). Oleh karena itu, Panja Komisi VII DPR RI sedang merancang skema kebijakan yang memungkinkan kolaborasi antara pemangku kepentingan pusat dan daerah agar penyelenggaraan festival di daerah tidak hanya bersifat sporadis atau satu kali jalan, melainkan menjadi agenda tahunan yang mapan.
Tanggapan Pemangku Kepentingan dan Harapan Sineas
Para pelaku industri film yang hadir dalam dialog tersebut menyambut baik inisiatif DPR RI. Mereka menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi "ruang aman" bagi kebebasan berekspresi sekaligus memberikan payung hukum yang kuat bagi organisasi seni. Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah kemudahan akses bagi komunitas dalam mendapatkan izin keramaian dan dukungan logistik saat mengadakan festival berskala besar.
Pihak Kementerian Ekonomi Kreatif, melalui koordinasi dengan Panja, diharapkan dapat segera menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan festival film nasional. Langkah ini mencakup penyediaan hibah kompetitif bagi festival-festival di daerah yang telah menunjukkan kredibilitas dan dampak sosial yang nyata.
Tantangan di Masa Depan: Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Selain pendanaan, aspek sumber daya manusia (SDM) menjadi krusial. Mengelola sebuah festival film berskala nasional membutuhkan manajemen yang profesional, mulai dari kurasi film, manajemen acara, hingga pemasaran digital. Komisi VII DPR RI menyadari bahwa pelatihan bagi penyelenggara festival di daerah harus menjadi prioritas.
Pemerintah berencana untuk memfasilitasi program transfer pengetahuan (knowledge transfer) dari penyelenggara JAFF di Yogyakarta kepada para pegiat film di daerah lain. Hal ini dilakukan agar standar kualitas penyelenggaraan festival tetap terjaga, baik dari segi teknis maupun nilai artistik.
Kesimpulan: Menuju Pemerataan Sinema Nasional
Keinginan DPR RI agar festival film nasional tumbuh di berbagai daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan budaya bangsa. Film adalah cermin dari realitas sosial, dan dengan tersebarnya festival film, maka keberagaman cerita dari setiap sudut Indonesia dapat terekam dan terdistribusi dengan baik.
Jika rencana ini berhasil diimplementasikan, Indonesia tidak hanya akan memiliki pasar film yang lebih besar, tetapi juga ekosistem kreatif yang tangguh dan tidak mudah goyah oleh fluktuasi pasar global. Dengan sinergi antara kebijakan legislatif yang suportif, dukungan eksekutif yang nyata, dan semangat komunitas yang kreatif, masa depan industri perfilman Indonesia diharapkan tidak lagi terpusat di pusat kekuasaan, melainkan menyebar ke seluruh pelosok tanah air.
Langkah selanjutnya bagi Panja Komisi VII adalah menggodok hasil kunjungan kerja ini ke dalam dokumen rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada kementerian terkait. Publik kini menanti realisasi konkret dari komitmen ini, yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan sinema daerah di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Fokus utama tetap pada bagaimana memastikan bahwa setiap festival film yang tumbuh di daerah memiliki keberlanjutan ekonomi yang mandiri dan relevansi sosial yang kuat bagi masyarakat setempat.
