Pengadilan Militer II-08 Jakarta secara resmi menjatuhkan vonis kepada empat oknum personel TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu, 10 Juni 2026, majelis hakim menyatakan para terdakwa bersalah karena melakukan penyiraman air keras sebagai bentuk tindakan main hakim sendiri yang direncanakan.
Keputusan ini menjadi sorotan publik mengingat posisi korban sebagai aktivis hak asasi manusia dan keterlibatan aktif institusi militer dalam perkara tersebut. Majelis hakim yang dipimpin oleh Kolonel Corps Hukum (Chk) Fredy Ferdian Isnartanto memberikan vonis bervariasi dengan pertimbangan peran masing-masing terdakwa dalam insiden tersebut.
Rincian Vonis dan Sanksi Disiplin
Majelis hakim menetapkan hukuman pidana penjara bagi keempat terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Sersan Dua Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya divonis 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
Selain hukuman kurungan, majelis hakim memberikan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi. Keputusan pemecatan ini didasarkan pada peran kunci keduanya sebagai perancang atau "otak" di balik aksi penyiraman air keras tersebut. Hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga mencoreng marwah TNI sebagai pelindung rakyat.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) jo. Pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu.
Latar Belakang dan Pemicu Konflik
Peristiwa tragis yang menimpa Andrie Yunus bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Berdasarkan fakta persidangan, motif di balik penganiayaan ini berakar dari sentimen subjektif para terdakwa terhadap sikap kritis Andrie Yunus terhadap institusi TNI.
Konflik memuncak pada 16 Maret 2025, ketika Andrie Yunus melakukan aksi interupsi saat rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Jakarta. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap institusi militer oleh para terdakwa. Tidak berhenti di sana, serangkaian tindakan Andrie lainnya—seperti menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), melayangkan tuduhan terkait aksi teror di kantor KontraS, serta narasi kerasnya mengenai antimiliterisme—dinilai oleh para pelaku sebagai ancaman yang harus "diberi pelajaran".
Penyiraman air keras dipilih sebagai metode untuk memberikan "efek jera" kepada korban. Para terdakwa merencanakan aksi tersebut dengan kesadaran penuh bahwa cairan kimia yang digunakan akan mengakibatkan luka bakar permanen dan dampak fisik yang berat bagi korbannya.
Kronologi Singkat Peristiwa
- 16 Maret 2025: Andrie Yunus melakukan interupsi dalam rapat revisi UU TNI, memicu kemarahan internal yang menjadi bibit rencana penganiayaan.
- Agustus 2025: Ketegangan meningkat seiring dengan tuduhan keterlibatan elemen militer dalam kerusuhan akhir Agustus 2025.
- Akhir 2025 – Awal 2026: Proses investigasi intensif dilakukan oleh tim penyidik militer setelah laporan penganiayaan masuk ke ranah hukum.
- Maret 2026: Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- 10 Juni 2026: Pembacaan putusan sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Analisis Hukum dan Implikasi Terhadap Institusi TNI
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap keempat personel TNI ini memberikan pesan tegas mengenai supremasi hukum di lingkungan militer. Penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, apalagi aktivis yang sedang melakukan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik prajurit dan hukum nasional.
Secara sosiologis, kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Ketika anggota TNI merasa perlu melakukan tindakan represif untuk merespons kritik, hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pemahaman mengenai demokrasi dan kebebasan berpendapat di internal institusi.
Pakar hukum tata negara menyebutkan bahwa langkah pengadilan militer ini merupakan upaya untuk menjaga legitimasi TNI di mata publik. "Pemecatan terhadap aktor utama adalah langkah prosedural yang benar untuk menunjukkan bahwa TNI tidak melindungi anggotanya yang melakukan kriminalitas murni," ujar seorang pengamat hukum yang enggan disebut namanya. Namun, ia juga menambahkan bahwa pembenahan secara kultural di dalam barisan militer mengenai cara merespons kritik tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat mendesak.
Tanggapan Pihak Terkait dan Harapan Publik
Hingga berita ini diturunkan, pihak KontraS belum memberikan pernyataan resmi mengenai putusan tersebut, namun secara umum, kelompok aktivis hak asasi manusia memantau ketat proses ini sejak awal. Publik menantikan apakah vonis ini akan menjadi preseden bagi kasus-kasus kekerasan lain yang melibatkan oknum aparat.
Di sisi lain, bagi pihak militer, kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap personel di lapangan. Penggunaan kekerasan untuk membungkam kritik adalah antitesis dari doktrin TNI sebagai tentara rakyat yang bertugas melindungi kedaulatan negara, bukan mengintimidasi warga negara yang berpartisipasi dalam proses politik.
Vonis 1,5 hingga 3 tahun ini memang lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang meminta hukuman 2,5 tahun bagi seluruh terdakwa. Variasi hukuman ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa secara individual, mulai dari eksekutor hingga perencana.
Penutup: Mengembalikan Kepercayaan Publik
Kasus penganiayaan terhadap Andrie Yunus ini telah menjadi catatan kelam dalam sejarah interaksi aparat dengan aktivis sipil. Keputusan pengadilan militer yang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada dua terdakwa utama merupakan langkah drastis yang menunjukkan ketegasan hukum.
Ke depan, tantangan bagi institusi militer adalah memastikan bahwa tidak ada lagi personel yang mengambil jalan pintas melalui kekerasan fisik dalam merespons dinamika politik maupun kritik sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara sangat bergantung pada bagaimana mereka menempatkan diri sebagai subjek hukum yang setara, tunduk pada konstitusi, dan menghormati hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali.
Dunia internasional juga menaruh perhatian pada kasus ini, mengingat rekam jejak Indonesia dalam perlindungan aktivis HAM. Vonis ini setidaknya menunjukkan bahwa sistem peradilan militer Indonesia mampu memberikan pertanggungjawaban hukum, meskipun tuntutan untuk transparansi dan keadilan yang lebih mendalam bagi korban tetap akan terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil di masa depan.
