Skandal dugaan korupsi yang melanda Kebun Binatang Surabaya (KBS) kini memasuki babak baru yang menyita perhatian publik dan legislatif. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk membongkar tuntas praktik lancung penyelewengan dana pakan satwa yang diduga telah berlangsung selama delapan tahun, yakni sejak 2016 hingga 2024. Nilai kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp10,2 miliar, sebuah angka yang dinilai sangat fantastis untuk operasional sebuah lembaga konservasi satwa.
Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan karena nominal kerugian keuangan negaranya, tetapi juga menyangkut nasib ratusan satwa yang menghuni KBS. Rajiv menekankan bahwa penyidikan oleh aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada satu atau dua tersangka saja. Ia menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan, pengawasan, dan keterlibatan dalam manajemen pengelolaan anggaran pakan di KBS selama hampir satu dekade terakhir.
Kronologi dan Lingkup Penyidikan
Dugaan penyelewengan anggaran ini mencuat setelah adanya temuan ketidaksesuaian antara alokasi dana pakan dalam rencana kerja anggaran dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan data awal, periode 2016-2024 menjadi fokus utama penyidik karena rentang waktu tersebut dianggap sebagai masa di mana tata kelola keuangan KBS menunjukkan anomali yang konsisten.
Sejauh ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tengah mendalami mekanisme pengadaan pakan yang diduga dimanipulasi. Modus yang disinyalir digunakan oleh oknum terkait meliputi penggelembungan harga (markup) pakan, pengurangan volume pakan yang seharusnya diberikan kepada satwa, hingga pemalsuan laporan pertanggungjawaban. Pihak kejaksaan kini sedang memanggil sejumlah saksi dari pihak internal manajemen KBS serta vendor penyedia pakan untuk mengonfirmasi aliran dana tersebut.
Penyidikan ini dipandang sebagai ujian bagi integritas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang konservasi. Mengingat KBS merupakan salah satu kebun binatang tertua dan terbesar di Indonesia, setiap keputusan yang diambil di dalamnya memiliki dampak sistemik terhadap reputasi nasional di mata organisasi konservasi internasional.
Dampak Biologis dan Kesejahteraan Satwa
Selain kerugian finansial negara, dampak yang paling memprihatinkan dari kasus ini adalah penurunan kualitas hidup satwa. Rajiv menegaskan bahwa korupsi di lembaga konservasi adalah tindakan yang sangat kejam karena menyentuh hak dasar makhluk hidup. Penurunan nutrisi yang diterima satwa secara terus-menerus selama bertahun-tahun diduga menjadi penyebab utama menurunnya kondisi kesehatan satwa, peningkatan angka kematian, hingga terhambatnya proses pengembangbiakan.
Kondisi fisik kandang yang tidak terawat dan fasilitas pendukung yang rusak juga menjadi indikator bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan telah disalahgunakan. Dalam dunia konservasi, setiap satwa memiliki standar kebutuhan gizi (dietary requirement) yang ketat. Jika standar ini dilanggar, dampaknya tidak hanya pada kesehatan individu satwa, tetapi juga pada keberlangsungan genetik populasi di bawah perawatan manusia (ex-situ).
Kerangka Hukum dan Pelanggaran Etika Konservasi
Secara yuridis, tindakan korupsi ini berpotensi melanggar tidak hanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 15 Tahun 2023, setiap lembaga konservasi wajib memenuhi standar etika dan kesejahteraan satwa.
Penyelewengan dana pakan secara otomatis menggugurkan kewajiban lembaga konservasi untuk memberikan perawatan yang layak sesuai dengan standar kesehatan satwa. Dari perspektif konservasi, pengurangan anggaran pakan merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi keanekaragaman hayati. Rajiv menambahkan bahwa kasus ini harus dilihat dari perspektif pidana khusus, di mana pelakunya harus dikenakan sanksi maksimal jika seluruh dakwaan terbukti di pengadilan, sebagai efek jera bagi pengelola lembaga konservasi lainnya di Indonesia.
Evaluasi Tata Kelola Lembaga Konservasi Nasional
Kasus KBS ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Selama ini, manajemen kebun binatang sering kali terjebak dalam dualisme kepentingan antara fungsi bisnis (profitabilitas) dan fungsi konservasi (nirlaba/penyelamatan satwa).
Analisis menunjukkan bahwa ketimpangan tata kelola sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya transparansi anggaran. Ke depan, diperlukan digitalisasi sistem pelaporan logistik pakan dan pengawasan berbasis teknologi (IoT) untuk memastikan bahwa apa yang dianggarkan benar-benar sampai kepada satwa.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan oleh pengamat lingkungan pasca-kasus ini meliputi:
- Audit Forensik Berkala: Melibatkan pihak independen untuk memeriksa laporan keuangan lembaga konservasi setiap semester.
- Standardisasi Logistik: Menerapkan sistem e-katalog untuk pengadaan pakan satwa guna menghindari praktik markup harga.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Memastikan posisi manajerial diisi oleh individu dengan kompetensi konservasi, bukan sekadar kepentingan politis.
- Transparansi Publik: Mewajibkan lembaga konservasi membuka laporan operasional secara berkala kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Implikasi dan Harapan Publik
Masyarakat dan komunitas pemerhati satwa berharap bahwa proses hukum ini tidak akan menemui jalan buntu. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan KBS sebagai lembaga konservasi kebanggaan Jawa Timur sedang dipertaruhkan. Jika proses hukum ini berjalan transparan dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku, hal ini akan menjadi preseden positif bagi penegakan hukum di sektor lingkungan hidup.
Sebaliknya, jika kasus ini tidak tuntas, akan muncul persepsi negatif mengenai perlindungan satwa di Indonesia. DPR RI, melalui Komisi IV, berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyidikan ini. Rajiv menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga perkara ini diputuskan di pengadilan.
Sebagai lembaga yang memegang fungsi penyelamatan satwa, KBS seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi flora dan fauna. Ketika fungsi tersebut dikhianati oleh tangan-tangan yang mencari keuntungan pribadi, maka yang dirugikan adalah masa depan konservasi bangsa. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat segera mengambil langkah korektif untuk memastikan bahwa meskipun kasus hukum sedang berjalan, operasional kesejahteraan satwa di KBS tidak boleh terabaikan atau menjadi korban lanjutan dari penyelewengan ini.
Dukungan anggaran negara bagi KBS harus dipastikan tersalurkan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pakan harus diawasi dengan ketat, karena di setiap lembar uang tersebut terdapat hak hidup satwa yang tidak bisa bersuara. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pihak bahwa integritas dalam pengelolaan lingkungan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan kepentingan ekonomi sesaat.
