Peringatan dua dekade gempa bumi Yogyakarta yang mengguncang pada 27 Mei 2006 menjadi momentum refleksi mendalam bagi kalangan akademisi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Dalam diskusi panel bertajuk Peran Budaya dalam Membangun Ketangguhan Bencana yang diselenggarakan di Kampus ISI Yogyakarta, Jumat (8/5/2026), para pakar menyoroti urgensi integrasi antara pendekatan artistik dan manajemen risiko bencana. Mikke Susanto, staf pengajar Jurusan Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta, secara tegas mendorong agar seni tidak lagi dipandang sekadar sebagai karya estetika, melainkan sebagai medium strategis untuk edukasi publik, advokasi, serta pemulihan psikologis bagi masyarakat terdampak.
Refleksi Dua Dekade Gempa Yogyakarta 2006
Gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 merupakan salah satu bencana geologi paling mematikan dalam sejarah modern Indonesia. Data resmi menunjukkan bahwa peristiwa tersebut menelan korban jiwa lebih dari 6.200 orang dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif, dengan lebih dari 400.000 rumah hancur atau rusak berat. Kawasan Bantul dan Klaten menjadi wilayah dengan dampak paling parah.
Dua puluh tahun berselang, memori kolektif masyarakat Yogyakarta masih lekat dengan peristiwa tersebut. Namun, para akademisi berargumen bahwa sekadar mengingat bencana tidaklah cukup. Dibutuhkan pendekatan baru agar masyarakat memiliki "daya tahan" (resiliensi) yang lebih baik. Di sinilah peran seni dianggap krusial sebagai jembatan komunikasi antara kebijakan teknis penanggulangan bencana dan realitas sosial masyarakat di akar rumput.
Seni sebagai Instrumen Resiliensi Masyarakat
Mikke Susanto memaparkan tiga pilar relasi antara seni dan kebencanaan yang menjadi landasan teoritis gagasannya. Pertama, seni sebagai representasi bencana. Dalam konteks ini, karya seni berfungsi sebagai dokumentasi sejarah yang mampu menangkap emosi, trauma, dan kearifan lokal yang tidak terjangkau oleh data statistik. Seniman memiliki kapasitas untuk merekam narasi manusia di balik angka-angka statistik bencana.
Kedua, seni sebagai medium pemulihan emosional. Mikke mencontohkan pengalamannya saat berada di kawasan Sewon, Bantul, tepat setelah gempa 2006. Di tengah kepanikan dan kegelapan total, suara karawitan yang dimainkan warga secara sederhana di reruntuhan rumah memberikan efek penenang yang luar biasa. Menurutnya, ketenangan emosional adalah syarat mutlak sebelum seseorang dapat bertindak rasional untuk menyelamatkan diri atau memulihkan lingkungannya.
Ketiga, seni sebagai alat advokasi publik. Literasi budaya visual, menurut Mikke, merupakan kunci untuk menyebarkan informasi mengenai mitigasi bencana. Informasi teknis mengenai cara penyelamatan diri seringkali terasa kering dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dengan mengemas pesan edukasi melalui karya visual, pertunjukan, atau konten kreatif, risiko bencana dapat dikomunikasikan secara lebih persuasif dan mudah diterima oleh berbagai lapisan usia.
Mengintegrasikan Pendidikan Seni dan Kebencanaan
Salah satu poin paling krusial dalam diskusi tersebut adalah usulan formal untuk memasukkan materi kebencanaan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi seni. Mikke Susanto mengusulkan pembentukan mata kuliah khusus mengenai "Seni dan Kebencanaan". Mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api pasifik, penguasaan atas literasi kebencanaan bagi mahasiswa seni menjadi investasi strategis.
"Kita berada di lokasi yang paling utama, di mana risiko bencana selalu ada. Jika seniman dibekali pemahaman mengenai manajemen risiko, mereka bisa menjadi agen perubahan yang sangat efektif dalam masyarakat," ungkapnya.
Rektor ISI Yogyakarta, Irwandi, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, memberikan sinyal positif terhadap usulan tersebut. Ia mengakui bahwa peran perguruan tinggi seni harus bertransformasi menjadi lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan.
Perspektif Sosiologi dan Kebijakan Publik
Diskusi tersebut juga menghadirkan Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, Syamsul Maarif, serta Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo. Syamsul Maarif menekankan bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan peristiwa sosial. Kesiapsiagaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur budaya dan tradisi lokal.
Senada dengan itu, Andre Notohamijoyo dari Kemenko PMK menyambut baik inisiatif akademisi seni. Menurutnya, pemerintah selama ini seringkali terkendala dalam mensosialisasikan kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) karena pendekatannya yang terlalu birokratis dan kaku. Pelibatan seniman dan budayawan diyakini dapat menciptakan narasi yang lebih "membumi" dan dapat diterima secara kultural.
Analisis Implikasi: Mengapa Seni Penting untuk Mitigasi?
Dalam kajian sosiologi bencana, dikenal istilah "kebudayaan keselamatan". Ini merujuk pada kondisi di mana setiap individu dalam komunitas memiliki pemahaman intuitif dan perilaku yang otomatis untuk meminimalisir risiko bencana. Seni memiliki kemampuan untuk membentuk kebudayaan tersebut melalui repetisi simbolis.
Misalnya, melalui media mural, komik edukasi, atau teater rakyat, konsep-konsep rumit seperti mitigasi gempa atau jalur evakuasi dapat ditanamkan ke dalam ingatan jangka panjang masyarakat. Berbeda dengan selebaran instruksi yang seringkali dibuang atau diabaikan, karya seni yang menarik perhatian cenderung lebih mudah diingat dan didiskusikan oleh masyarakat.
Secara ekonomi, penggunaan seni dalam mitigasi bencana juga lebih efisien dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur fisik semata. Mengubah pola pikir masyarakat (mindset) agar lebih waspada terhadap bencana melalui pendekatan kultural akan menekan angka kerugian dan korban jiwa secara signifikan saat bencana benar-benar terjadi.
Tantangan ke Depan
Tantangan utama dalam menerapkan konsep ini adalah kolaborasi lintas sektor. Seringkali, terdapat sekat pemisah antara dunia seni yang bersifat reflektif-estetis dengan dunia manajemen bencana yang bersifat teknis-operasional. Untuk menjembatani hal ini, diperlukan platform dialog yang berkelanjutan antara seniman, akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana seperti BNPB.
Selain itu, standarisasi konten edukatif berbasis seni juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pesan-pesan mitigasi yang disampaikan melalui seni justru menjadi bias atau tidak akurat secara sains. Oleh karena itu, keterlibatan pakar geologi dan kebencanaan dalam proses kreatif seniman menjadi elemen krusial agar pesan yang sampai ke masyarakat tetap berbasis fakta ilmiah.
Menuju Masyarakat yang Tangguh (Resilient)
Peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan "human-centric" dalam manajemen bencana. Seni adalah bahasa universal yang mampu menyentuh sisi manusiawi dari setiap individu. Ketika sebuah masyarakat mampu mengintegrasikan pengetahuan teknis tentang kebencanaan dengan kearifan lokal dan ekspresi seni, maka resiliensi bukanlah sekadar slogan, melainkan bagian dari gaya hidup.
Langkah yang digagas oleh akademisi ISI Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi kreatif mahasiswa dan dosen, pendidikan tinggi seni dapat bertransformasi menjadi pusat edukasi kebencanaan yang adaptif, inovatif, dan berdampak luas bagi ketangguhan bangsa menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya akan memiliki sistem peringatan dini yang canggih secara teknologi, tetapi juga memiliki masyarakat yang secara mental dan kultural siap menghadapi tantangan alam. Pada akhirnya, seni akan terus menjadi cermin sekaligus pelita, mengingatkan kita bahwa di balik setiap kehancuran, selalu ada ruang untuk membangun kembali dengan lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih peduli.
