Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan percepatan program peremajaan lahan tebu di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan pada impor gula dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden di sela-sela kegiatan Panen Raya Serentak bersama TNI yang berlangsung di Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti stagnasi yang terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, selama 12 tahun terakhir, tidak ada upaya peremajaan tebu yang signifikan dilakukan, yang berimplikasi pada penurunan produktivitas lahan secara nasional. "Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki," tegas Presiden di hadapan para prajurit dan petani yang hadir.
Percepatan Target Replanting: Dari Empat Tahun Menjadi Dua Tahun
Salah satu poin krusial dalam arahan Presiden adalah akselerasi durasi pelaksanaan peremajaan lahan. Awalnya, Kementerian Pertanian menyusun skema peremajaan untuk 100 ribu hektare per tahun yang diproyeksikan selesai dalam jangka waktu empat tahun. Namun, Presiden Prabowo mendorong efisiensi dan percepatan operasional di lapangan.
Dalam dialog langsung di lokasi panen raya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyanggupi tantangan Presiden untuk memangkas waktu pengerjaan menjadi dua tahun. "Tadi saya tanya lagi, dan beliau dengan gagah serta berani mengatakan bahwa kita bisa menuntaskan ini dalam dua tahun," ujar Presiden. Langkah ini dinilai sebagai respons cepat pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis pangan global yang memerlukan intervensi kebijakan yang radikal namun terukur.
Konteks Latar Belakang dan Tantangan Industri Gula
Industri gula nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Data Kementerian Pertanian per November 2025 mencatat, terdapat sekitar 796.621 petani tebu yang mengelola lahan panen seluas 520.823 hektare. Angka ini mencerminkan struktur pertanian rakyat yang dominan dalam industri gula nasional.
Namun, rendahnya produktivitas lahan dan penggunaan varietas tebu yang sudah berumur tua menyebabkan rendemen gula tidak optimal. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih harus mengandalkan impor untuk menutupi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri makanan dan minuman. Program peremajaan yang dicanangkan Presiden ini diharapkan mampu mengganti tanaman lama dengan varietas unggul yang memiliki kadar sukrosa lebih tinggi dan ketahanan terhadap iklim yang lebih baik.
Sinergi TNI dalam Ketahanan Pangan
Keterlibatan TNI dalam program pangan nasional bukan merupakan hal baru, namun intensitasnya terus ditingkatkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam acara di Malang tersebut, Presiden memberikan apresiasi khusus atas peran aktif TNI dalam pendampingan terpadu kepada para petani.
Data pendampingan menunjukkan kontribusi signifikan TNI dalam mengawal produksi pangan strategis:
- TNI Angkatan Udara (AU): Berperan aktif dalam pendampingan produksi tebu di lahan seluas 236.048 hektare. Dari total luas tersebut, diproyeksikan potensi produksi mencapai 18,386 juta ton tebu, atau setara dengan 1,36 juta ton gula.
- TNI Angkatan Laut (AL): Melakukan pendampingan terhadap lahan kedelai seluas 2.432 hektare, sebagai upaya diversifikasi komoditas pangan.
- TNI Angkatan Darat (AD): Sepanjang Januari hingga Juni 2026, TNI AD telah mendampingi pengelolaan lahan padi seluas 6,26 juta hektare.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor pertanian adalah bentuk nyata bahwa institusi keamanan negara kini telah bertransformasi menjadi pilar pendukung utama bagi ekonomi kerakyatan. "TNI dan Polri tidak hanya penjaga kedaulatan, mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Sinergi dengan BUMN, sektor swasta, akademisi, dan petani adalah kunci utama kita dalam mengatasi kesulitan pangan," tambah Presiden.
Implikasi Ekonomi dan Masa Depan Swasembada Gula
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa peremajaan lahan tebu secara masif akan memberikan efek domino (multiplier effect) bagi perekonomian pedesaan. Pertama, peningkatan rendemen gula akan meningkatkan pendapatan petani tebu secara langsung. Kedua, stabilisasi pasokan gula nasional akan menekan inflasi pangan yang sering kali dipicu oleh fluktuasi harga gula impor.
Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini akan mengubah posisi tawar Indonesia di pasar komoditas global. Dengan luas lahan yang mencapai ratusan ribu hektare, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen gula yang kompetitif jika teknologi budidaya dan manajemen pascapanen ditingkatkan secara simultan.
Namun, keberhasilan program dua tahun ini akan sangat bergantung pada koordinasi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan kesiapan bibit unggul. Tantangan logistik, ketersediaan pupuk, serta sistem irigasi di sentra-sentra tebu, terutama di Jawa dan luar Jawa, akan menjadi variabel penentu dalam mencapai target yang ambisius tersebut.
Reaksi dan Harapan Sektor Terkait
Pengamat pertanian menilai kebijakan Presiden Prabowo ini sebagai langkah "shock therapy" yang diperlukan untuk menggairahkan kembali industri gula. Asosiasi petani tebu menyambut baik rencana peremajaan tersebut, dengan catatan bahwa akses terhadap pembiayaan (kredit usaha rakyat) dan kepastian harga beli di tingkat pabrik gula harus dijaga agar petani tidak merugi selama masa transisi tanam.
Pihak swasta dan BUMN Perkebunan juga diharapkan untuk berperan aktif dalam menyediakan pabrik gula dengan teknologi modern yang mampu mengolah tebu hasil peremajaan secara efisien. Sinergi antara pemerintah sebagai regulator, TNI sebagai fasilitator di lapangan, dan korporasi sebagai pengolah hasil, menjadi model kolaborasi baru yang diharapkan mampu memecah kebuntuan produktivitas yang selama ini terjadi.
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya
Program peremajaan tebu nasional ini merupakan bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi dan pangan. Dengan target penyelesaian dalam waktu dua tahun, pemerintah menunjukkan urgensi yang tinggi untuk segera melepaskan ketergantungan pada pasar internasional.
Langkah konkret selanjutnya yang dinantikan publik adalah distribusi bibit unggul ke wilayah-wilayah sentra tebu dan pengawalan ketat di lapangan oleh satuan-satuan TNI yang telah ditugaskan. Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya akan diukur dari luas lahan yang ditanami, tetapi dari peningkatan volume produksi gula nasional yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkelanjutan.
Pemerintah diprediksi akan melakukan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk memastikan bahwa target peremajaan 100 ribu hektare per tahun dapat tercapai, bahkan melampaui ekspektasi. Dengan dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, harapan untuk melihat Indonesia kembali berdaulat dalam komoditas gula kini menjadi agenda nasional yang sangat krusial dan dinantikan realisasinya oleh seluruh lapisan masyarakat.
