Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Hermawati Setyorinny, menyoroti fenomena memprihatinkan di sektor ekonomi akar rumput Indonesia. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini berada dalam posisi yang sangat rentan akibat derasnya arus barang impor yang masuk ke pasar domestik. Tekanan kompetisi harga yang tidak seimbang ini memaksa para pelaku usaha untuk bersikap sangat hati-hati, terutama dalam hal pengelolaan modal dan pengambilan kebijakan pembiayaan melalui lembaga perbankan.
Ketidakmampuan produk lokal untuk bersaing secara harga dengan barang impor yang jauh lebih murah menjadi faktor utama menyusutnya pasar bagi produk UMKM. Kondisi ini pada akhirnya memicu keengganan pelaku usaha untuk mengambil pinjaman perbankan. Mereka lebih memilih mengandalkan modal pribadi atau dana internal sebagai strategi bertahan hidup, demi menghindari risiko gagal bayar yang dapat menghancurkan keberlangsungan usaha mereka di tengah pasar yang tidak menentu.
Dominasi Produk Impor dan Dampaknya terhadap Industri Lokal
Laju masuknya barang impor ke pasar Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Barang-barang ini seringkali membanjiri pasar dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi (cost of production) yang harus dikeluarkan oleh perajin maupun pengusaha kecil lokal. Tanpa adanya regulasi atau kebijakan "rem" yang efektif, produk UMKM lokal perlahan-lahan tergeser dari rak-rak toko, baik di pasar tradisional maupun platform perdagangan elektronik (e-commerce).
Hermawati menegaskan bahwa perlindungan terhadap produk dalam negeri masih sangat minim dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki kebijakan proteksionis yang ketat. Di banyak negara maju atau negara dengan industri lokal yang kuat, pemerintah menerapkan skema harga di mana produk impor dikenakan tarif atau pajak tambahan sehingga harga jualnya di pasar domestik lebih mahal daripada produk lokal. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlangsungan ekonomi produsen domestik. Di Indonesia, mekanisme perlindungan seperti ini dinilai masih belum optimal, sehingga produsen lokal sering kali dipaksa bertarung dalam medan permainan yang tidak adil.
Fenomena Keengganan Kredit Perbankan
Data dari Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memberikan gambaran nyata mengenai perubahan perilaku finansial pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan oleh Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas, Aviliani, tercatat sebanyak 88 persen pelaku UMKM informal lebih memilih menggunakan dana pribadi daripada mengakses fasilitas kredit perbankan.
Angka 88 persen ini menjadi sinyal kuat bagi industri perbankan nasional. Dominasi pendanaan mandiri ini mencakup berbagai sumber internal, mulai dari tabungan pribadi, hasil penjualan aset, hingga dukungan dari keluarga. Sementara itu, hanya sekitar 12 persen pelaku UMKM yang berani mengambil risiko dengan memanfaatkan dana eksternal, di mana perbankan hanya mengambil porsi sekitar 49 persen dari total 12 persen tersebut, sisanya berasal dari pinjaman kerabat, lembaga keuangan mikro, dan sumber lainnya.
Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM ini bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari ketidakpercayaan atau ketakutan pelaku usaha terhadap beban cicilan di tengah pendapatan yang tergerus oleh serbuan produk impor. Perbankan pun mengalami kontraksi dalam penyaluran kredit ke sektor ini karena risiko kredit macet yang meningkat seiring dengan melemahnya daya saing UMKM.
Kendala Struktural: KUR dan Beban Pajak
Selain ancaman dari barang impor, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan struktural yang cukup kompleks dalam mengakses permodalan resmi. Salah satu program pemerintah yang menjadi sorotan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski secara regulasi KUR dirancang untuk mempermudah akses permodalan tanpa agunan bagi pelaku usaha kecil, realita di lapangan sering kali berbeda.
Banyak pelaku UMKM yang melaporkan bahwa mereka masih diminta untuk memberikan agunan atau jaminan saat mengajukan KUR di perbankan. Ketidakkonsistenan antara kebijakan pusat dan eksekusi di tingkat cabang perbankan menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk mendapatkan suntikan modal kerja. Selain hambatan agunan, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini dirasakan cukup tinggi juga menjadi beban tambahan bagi pengusaha kecil. PPN dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu kenaikan harga jual produk lokal, yang pada gilirannya membuat produk tersebut semakin sulit bersaing dengan barang impor yang mungkin memiliki skema pajak yang lebih ringan atau masuk melalui jalur perdagangan ilegal/shadow economy.
Analisis Implikasi Jangka Panjang
Jika situasi ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang konkret, Indonesia berisiko mengalami deindustrialisasi kecil-kecilan. Ketika pelaku UMKM tidak mampu bersaing, terjadi penutupan usaha secara masif yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dari sisi perbankan, tren penggunaan dana pribadi yang mencapai 88 persen menunjukkan bahwa ada kesenjangan (gap) besar antara produk perbankan dengan kebutuhan nyata pelaku usaha kecil. Perbankan perlu melakukan evaluasi terhadap skema kredit yang ditawarkan agar lebih adaptif terhadap pola arus kas UMKM yang tidak menentu. Produk perbankan yang terlalu kaku dan menuntut syarat agunan yang berat tidak akan relevan bagi UMKM yang sedang berjuang mempertahankan pasar.
Secara makro, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis, seperti:
- Pemberlakuan Tarif Perlindungan (Safeguard Measures): Meninjau kembali struktur tarif impor bagi barang-barang yang sudah bisa diproduksi secara massal oleh UMKM lokal.
- Standardisasi Produk Lokal: Membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi (seperti SNI atau sertifikasi halal) untuk meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen.
- Penyederhanaan Administrasi Kredit: Memastikan program KUR benar-benar dijalankan tanpa agunan bagi pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap bank penyalur.
- Insentif Pajak: Memberikan relaksasi atau insentif pajak bagi UMKM yang terdampak langsung oleh persaingan harga produk impor untuk membantu mereka bertahan dalam masa transisi.
Kronologi Singkat Permasalahan
- Tahun 2024: Gelombang produk impor murah mulai membanjiri pasar daring Indonesia, memicu keluhan dari pedagang lokal di berbagai pusat perbelanjaan.
- Awal 2025: Asosiasi UMKM mulai menyuarakan kegelisahan terkait penurunan omzet yang signifikan akibat disparitas harga produk impor yang mencapai 30-50 persen lebih murah.
- Juni 2026: Perbanas merilis data bahwa 88 persen UMKM memilih pendanaan mandiri, menandakan adanya "krisis kepercayaan" terhadap skema pembiayaan eksternal dan ketakutan akan keberlangsungan bisnis.
- Minggu Ke-3 Juni 2026: Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny, mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perlindungan pasar lokal demi mencegah kebangkrutan sektor UMKM yang lebih luas.
Kesimpulan
Kondisi UMKM saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka dituntut untuk melakukan digitalisasi dan peningkatan kualitas, namun di sisi lain, mereka menghadapi "musuh" berupa barang impor murah yang sulit dibendung tanpa kebijakan negara yang tegas. Keengganan pelaku UMKM untuk mengambil kredit perbankan bukanlah bentuk ketidaktahuan akan literasi keuangan, melainkan bentuk rasionalitas dalam mengelola risiko di pasar yang tertekan.
Pemerintah, perbankan, dan asosiasi industri perlu duduk bersama untuk merumuskan ulang ekosistem bisnis yang lebih protektif dan inklusif. Tanpa adanya keberpihakan nyata, produk UMKM Indonesia akan terus terpinggirkan, dan struktur ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan akan kehilangan pilar utamanya. Ke depan, sinkronisasi kebijakan perdagangan dan kebijakan fiskal menjadi kunci utama untuk memulihkan daya saing UMKM di tanah air sendiri.
