Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (Dispar DIY) secara resmi menyoroti ketimpangan tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel yang terjadi di berbagai wilayah kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Fenomena ini diduga kuat dipicu oleh menjamurnya penyedia akomodasi alternatif atau penginapan informal yang hingga saat ini belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menegaskan bahwa kehadiran akomodasi non-resmi ini menciptakan distorsi pasar yang signifikan, terutama bagi sektor hotel nonbintang yang selama ini menjadi tulang punggung bagi wisatawan kelas menengah.
Dalam data yang dirilis Dispar DIY per Senin, 25 Mei 2026, tercatat bahwa pada masa puncak kunjungan wisata (peak season), seperti libur panjang, perayaan Lebaran, Natal, maupun pergantian tahun, tingkat okupansi hotel berbintang di Yogyakarta rata-rata hanya mencapai angka maksimal 70 persen. Angka ini berbanding cukup jauh dengan performa hotel nonbintang yang hanya menyentuh angka 24 persen. Rendahnya angka okupansi di sektor hotel nonbintang tersebut menjadi indikator kuat adanya pengalihan preferensi wisatawan ke tempat-tempat penginapan yang tidak terdaftar dalam database resmi pemerintah.
Kronologi dan Pendataan Sektor Akomodasi DIY
Industri pariwisata Yogyakarta memang tengah menghadapi tantangan kompleks terkait pemetaan penyedia jasa akomodasi. Secara administratif, terdapat lebih dari 2.000 unit usaha hotel, baik yang berbintang maupun nonbintang, yang telah terdaftar secara resmi di instansi pemerintah provinsi. Namun, jumlah ini hanyalah puncak gunung es dari total ekosistem penginapan yang ada di lapangan.
Berdasarkan pendataan awal yang dilakukan oleh Dispar DIY, terdeteksi setidaknya 200 hingga 250 penyedia akomodasi non-hotel yang beroperasi di wilayah DIY. Akan tetapi, angka tersebut meledak ketika pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY memberikan data terbaru yang menyebutkan estimasi jumlah penginapan yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar 17.000 unit penginapan. Angka ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pemangku kepentingan industri pariwisata.
Pihak Dispar DIY kini dihadapkan pada tugas mendesak untuk melakukan verifikasi silang (cek dan ricek) terhadap data tersebut. Perbedaan data yang sangat kontras antara pendataan mandiri dinas dengan laporan PHRI menunjukkan adanya celah regulasi yang besar. Ketidakpastian jumlah penyedia jasa ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.
Implikasi Ekonomi dan Risiko Penipuan Wisatawan
Maraknya akomodasi yang belum berizin bukan sekadar masalah persaingan bisnis yang tidak sehat. Imam Pratanadi menekankan bahwa salah satu urgensi dari pendataan ulang ini adalah untuk melindungi konsumen atau calon wisatawan dari potensi tindak penipuan. Seringkali, penyedia akomodasi yang tidak memiliki izin beroperasi melalui platform daring tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menciptakan risiko di mana foto atau deskripsi penginapan yang dipasang di internet tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Ketika wisatawan tertipu oleh akomodasi fiktif atau tempat yang tidak layak huni, citra pariwisata Yogyakarta secara keseluruhan akan terkena dampaknya. Wisatawan yang merasa dirugikan cenderung akan memberikan ulasan negatif yang berdampak pada reputasi destinasi. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk menertibkan perizinan jasa usaha pariwisata dianggap sebagai langkah krusial untuk menjaga kredibilitas Yogyakarta sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.
Selain masalah penipuan, aspek pajak dan retribusi daerah juga menjadi perhatian. Akomodasi yang tidak berizin umumnya tidak memberikan kontribusi pajak hotel kepada pemerintah daerah. Hal ini menciptakan kerugian bagi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Dengan masuknya penginapan-penginapan ini ke dalam sistem legal, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan, keamanan gedung, serta ketaatan pajak.
Tantangan Regulasi di Era Ekonomi Berbagi
Munculnya ribuan unit penginapan informal ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan platform pemesanan akomodasi berbasis daring. Banyak pemilik properti perorangan kini memanfaatkan aset mereka menjadi tempat penginapan tanpa mengikuti prosedur perizinan yang disyaratkan oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
Di sisi lain, PHRI DIY sebagai asosiasi yang menaungi pelaku usaha perhotelan formal telah berulang kali menyuarakan kegelisahan mereka. Menurut pelaku industri hotel formal, mereka terbebani oleh kewajiban pajak, biaya operasional yang tinggi, dan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Sementara itu, akomodasi informal beroperasi dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah karena tidak adanya beban regulasi, sehingga mereka mampu menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif.
Ketimpangan beban biaya ini menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil. "Jika ini dibiarkan terus-menerus, industri perhotelan formal akan kesulitan untuk bertahan, terutama bagi hotel nonbintang yang sangat bergantung pada volume tamu harian," ujar salah satu pengamat ekonomi pariwisata yang enggan disebutkan namanya.
Langkah Strategis Pemerintah Daerah
Menanggapi situasi yang semakin kompleks ini, Dispar DIY berencana untuk mempercepat proses identifikasi dan pendataan. Langkah ini melibatkan kerja sama lintas sektoral, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum, untuk memastikan setiap penginapan memiliki izin usaha pariwisata yang sah.
Pemerintah DIY berkomitmen untuk melakukan penyisiran terhadap akomodasi yang tidak berizin. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, hingga penindakan tegas bagi pelaku usaha yang membandel. Imam Pratanadi menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat mungkin agar tidak terjadi gangguan lebih lanjut pada industri perhotelan.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pendampingan bagi penyedia akomodasi skala kecil untuk mengurus perizinan mereka. Hal ini dilakukan agar mereka tidak hanya sekadar legal, tetapi juga memiliki standar layanan yang dapat mendukung kualitas pariwisata DIY secara keseluruhan. Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku usaha informal agar lebih tertib secara administratif.
Dampak Jangka Panjang bagi Pariwisata Yogyakarta
Jika penertiban ini berhasil dilaksanakan, diharapkan akan ada standarisasi layanan di seluruh akomodasi di Yogyakarta. Wisatawan akan mendapatkan jaminan kualitas dan keamanan ketika memilih tempat menginap, baik itu di hotel berbintang maupun di penginapan kelas melati. Kepercayaan wisatawan adalah aset yang paling berharga bagi industri pariwisata.
Lebih jauh lagi, penertiban ini akan membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan akomodasi di masa depan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam hal pemetaan zona wisata dan penyediaan fasilitas publik. Jika pasokan akomodasi dapat dikelola dengan baik, maka fluktuasi okupansi hotel dapat lebih terjaga, dan distribusi wisatawan tidak hanya menumpuk di pusat kota, tetapi juga tersebar ke wilayah-wilayah kabupaten penyangga.
Kesimpulannya, polemik mengenai akomodasi tak berizin di Yogyakarta adalah cerminan dari dinamika pertumbuhan industri pariwisata yang bergerak lebih cepat daripada regulasi yang ada. Upaya Dispar DIY untuk mengintegrasikan ribuan penginapan informal ke dalam sistem resmi merupakan langkah berani yang diperlukan untuk menyehatkan ekosistem pariwisata di DIY. Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, asosiasi pengusaha (PHRI), serta kesadaran masyarakat pemilik properti untuk patuh pada aturan yang berlaku.
Di masa depan, Yogyakarta diharapkan mampu menjadi model destinasi wisata yang tidak hanya unggul dari sisi atraksi, tetapi juga memiliki tata kelola akomodasi yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, target untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi pelaku industri hotel yang telah berkontribusi lama bagi perekonomian daerah.
