Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mengukuhkan eksistensi Indonesia di kancah diplomasi perdagangan internasional. Dalam World Trade Organization (WTO) Chairs Programme (WCP) Annual Conference 2026 yang berlangsung pada 1–3 Juli 2026 di Jenewa, Swiss, Indonesia melalui PSPD UGM menegaskan komitmennya dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Dr. Maharani Hapsari, selaku Direktur PSPD UGM sekaligus Indonesia Chair Holder dari WTO Chairs Programme, menjadi representasi kunci dalam pertemuan strategis yang melibatkan para akademisi, pakar ekonomi, dan pengambil kebijakan dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, serta Amerika Latin dan Karibia.
Konferensi tahunan WCP ini bukan sekadar ajang temu wicara formal, melainkan ruang evaluasi kritis terhadap dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan tantangan rantai pasok global, peran institusi akademik seperti PSPD UGM menjadi sangat krusial dalam menjembatani riset teoretis dengan kebutuhan praktis para negosiator perdagangan.
Konteks Latar Belakang dan Urgensi WTO Chairs Programme
WTO Chairs Programme merupakan inisiatif global yang diluncurkan oleh WTO untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas penelitian di negara-negara berkembang terkait isu-isu perdagangan internasional. Sejak awal pendiriannya, program ini bertujuan untuk menciptakan jejaring pakar yang mampu memberikan masukan berbasis bukti (evidence-based) bagi pemerintah dalam menghadapi perundingan di tingkat multilateral.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam WCP menjadi pintu gerbang strategis untuk memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam kebijakan perdagangan dunia. PSPD UGM telah menjadi bagian integral dari jejaring ini selama belasan tahun, memainkan peran ganda sebagai penghasil riset akademik sekaligus mitra strategis bagi pemerintah dalam merumuskan posisi tawar Indonesia di forum WTO. Keberlanjutan keanggotaan Indonesia dalam program ini mencerminkan pengakuan internasional atas kualitas kapasitas riset dan advokasi yang dihasilkan oleh UGM.
Tiga Flagship Utama PSPD UGM dalam Kerangka WCP
Dalam paparannya di Jenewa, Dr. Maharani Hapsari menegaskan bahwa PSPD UGM telah mengintegrasikan tiga pilar utama ke dalam program kerjanya. Ketiga pilar ini dirancang untuk menjawab tantangan perdagangan modern yang tidak lagi hanya berkutat pada tarif, melainkan mencakup isu keberlanjutan dan tata kelola digital.
Pertama, dinamika perdagangan global dan pemerintahan. Pilar ini memfokuskan pada bagaimana sistem multilateral WTO merespons perubahan pola konsumsi dan produksi dunia. Kedua, persaingan internasional, yang menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan main global agar pasar tetap kompetitif bagi negara berkembang. Ketiga, perdagangan yang adil dan berkelanjutan, yang menjadi isu paling krusial di tengah menguatnya tuntutan standar lingkungan dalam perdagangan komoditas strategis.
Implementasi ketiga pilar tersebut dilakukan melalui pendekatan berlapis, mulai dari skala mikro (edukasi mahasiswa), regional (kolaborasi dengan lembaga riset ASEAN), nasional (konsultasi dengan kementerian), hingga global (kontribusi dalam riset WTO).
Kontribusi Intelektual: Journal of World Trade Studies (JWTS)
Salah satu capaian paling signifikan dari keterlibatan PSPD UGM dalam WCP adalah pengelolaan Journal of World Trade Studies (JWTS). Jurnal ini telah menjadi rujukan akademik yang diakui secara internasional sejak diluncurkan pada tahun 2010. Hingga tahun 2026, JWTS telah menerbitkan sepuluh volume, sebuah pencapaian yang menunjukkan dedikasi konsisten dalam mengkaji sistem perdagangan dari perspektif negara berkembang.
JWTS berfungsi sebagai media bagi akademisi untuk mengkritisi, menganalisis, dan memberikan alternatif solusi terhadap hambatan-hambatan perdagangan multilateral. Keberadaan jurnal ini menjadi bukti bahwa institusi akademik Indonesia mampu menyejajarkan diri dengan lembaga riset global dalam memproduksi pengetahuan yang relevan bagi kebijakan dunia. Fokus jurnal pada isu-isu bilateral hingga multilateral menjadikannya alat bantu penting bagi para pembuat kebijakan untuk memahami implikasi regulasi perdagangan dunia terhadap ekonomi domestik.
Sinergi Akademisi dan Praktisi: Program Peningkatan Kapasitas
Komitmen PSPD UGM melampaui ranah publikasi akademik. Sejak April 2026, PSPD UGM telah menjalankan program intensif peningkatan kapasitas negosiasi dan diplomasi luar negeri, khususnya untuk komoditas strategis. Kolaborasi ini dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Program ini bertujuan membekali para negosiator Indonesia dengan data teknis dan pemahaman hukum internasional yang mendalam, sehingga mereka dapat mempertahankan posisi Indonesia dalam menghadapi isu-isu seperti hambatan non-tarif, standar keberlanjutan produk (seperti kelapa sawit dan komoditas unggulan lainnya), serta sengketa dagang. Sinergi ini merupakan contoh nyata dari quadruple helix—kolaborasi antara akademisi, pemerintah, komunitas, dan sektor swasta—yang menjadi model ideal dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif.
Analisis Dampak: Implikasi terhadap Kebijakan Perdagangan Nasional
Partisipasi aktif dalam WCP memberikan implikasi luas bagi Indonesia. Pertama, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan WTO. Dengan riset yang didukung oleh data primer dan analisis mendalam dari PSPD UGM, Indonesia dapat menyajikan argumen yang lebih kuat dan objektif saat berhadapan dengan negara-negara maju.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang diplomasi perdagangan. Melalui forum-forum diskusi yang diinisiasi oleh PSPD UGM, para praktisi perdagangan di Indonesia mendapatkan akses terhadap pemikiran mutakhir yang sedang berkembang di tingkat global. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi perubahan regulasi perdagangan yang sangat dinamis, seperti penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) atau standar lingkungan baru yang seringkali berdampak pada ekspor negara berkembang.
Ketiga, memperluas jejaring internasional. Dengan bergabung dalam WCP, Indonesia mendapatkan akses ke jaringan pakar dari berbagai negara. Pertukaran ide dan perspektif dalam konferensi di Jenewa membuka peluang bagi riset kolaboratif lintas negara, yang pada gilirannya akan memberikan Indonesia perspektif lebih luas mengenai bagaimana negara lain menghadapi tantangan serupa.
Langkah Ke Depan: Forum Lintas Negara Berbasis Bukti
Menatap masa depan, PSPD UGM berencana untuk lebih memperdalam perannya sebagai penghubung antara dunia akademik dan praktisi. Fokus utama ke depan adalah membangun forum diskusi lintas negara di antara anggota WCP. Pendekatan yang diusung adalah evidence-based policy, di mana setiap diskusi mengenai isu strategis perdagangan harus didasarkan pada data dan penelitian yang mutakhir.
Maharani Hapsari menegaskan bahwa forum ini nantinya akan berfungsi sebagai wadah tukar pikiran bagi para pakar dan negosiator. Harapannya, kesenjangan pemahaman antara pemikir di menara gading akademik dan praktisi di lapangan dapat diminimalisir. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan kebijakan perdagangan yang lebih adaptif, resilien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan: Konsistensi Peran Akademisi dalam Sistem Multilateral
Keikutsertaan PSPD UGM dalam WCP Annual Conference 2026 bukan sekadar kehadiran seremonial, melainkan perwujudan tanggung jawab akademisi dalam mengawal agenda pembangunan ekonomi nasional. Dalam dunia yang kian terfragmentasi, sistem perdagangan multilateral yang inklusif menjadi satu-satunya jaminan bagi stabilitas ekonomi negara berkembang.
Melalui riset, edukasi, dan advokasi yang konsisten, PSPD UGM telah membuktikan bahwa akademisi Indonesia memegang peran vital dalam navigasi perdagangan global. Dengan tetap memegang teguh nilai-nilai objektivitas dan integritas riset, kontribusi UGM dalam WTO Chairs Programme diproyeksikan akan terus menjadi pilar penopang bagi diplomasi perdagangan Indonesia di masa depan, memastikan bahwa suara Indonesia tetap terdengar lantang dan diperhitungkan di meja perundingan Jenewa.
