Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi membuka ruang dialog yang lebih luas bagi kalangan akademisi dan perguruan tinggi untuk melakukan telaah kritis terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Langkah strategis ini diwujudkan melalui serangkaian Diskusi Konstitusi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, yang berlangsung pada Rabu (8/6/2026). Inisiatif ini menegaskan komitmen MPR dalam menampung aspirasi masyarakat terkait relevansi konstitusi di tengah dinamika zaman yang terus berubah pasca-reformasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam paparannya di hadapan civitas academica Unhas, menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi sangat krusial karena sifatnya yang objektif dan berbasis riset ilmiah. Menurutnya, evaluasi terhadap pasal-pasal konstitusi adalah proses yang wajar, mengingat UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan signifikan pada periode 1999–2002. Lebih dari dua dekade berlalu, tantangan berbangsa dan bernegara kini menuntut tinjauan apakah permasalahan yang muncul di masyarakat bersumber dari substansi pasal konstitusi itu sendiri atau dari lemahnya tataran implementasi di lapangan.
Konteks Sejarah dan Dinamika Konstitusi Pasca-Reformasi
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan melalui empat tahap pada masa awal reformasi merupakan respon terhadap tuntutan transisi politik yang sangat cepat saat itu. Perubahan tersebut mencakup restrukturisasi lembaga negara, penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hingga pembatasan masa jabatan presiden. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat spektrum aspirasi yang sangat beragam di masyarakat.
Di satu sisi, ada kelompok yang mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh (total review) terhadap hasil amandemen tersebut. Argumen utamanya adalah adanya ketimpangan dalam desain kelembagaan negara yang dianggap belum mampu menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi yang optimal. Di sisi lain, terdapat kelompok yang berpendapat bahwa UUD 1945 saat ini masih sangat relevan sebagai "living constitution", dan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kegagalan sistem operasional, seperti regulasi turunan atau penegakan hukum, bukan pada norma dasar konstitusinya.
MPR RI, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, berada di tengah arus aspirasi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan berbasis akademik menjadi jalan keluar yang paling moderat untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan ke depan didasarkan pada landasan teoritis yang kuat dan data empiris.
Fokus Ekonomi Konstitusional: Pasal 33 dan Kedaulatan Rakyat
Salah satu topik krusial yang diangkat dalam diskusi di Universitas Hasanuddin adalah mengenai arah sistem ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 menjadi rujukan utama dalam perdebatan ini. Siti Fauziah menegaskan bahwa konstitusi Indonesia secara eksplisit menolak sistem ekonomi liberal-kapitalistik yang murni, melainkan mengedepankan demokrasi ekonomi.
Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) memberikan mandat konstitusional bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Begitu pula dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam diskusi tersebut, para pakar hukum dan ekonomi dari Unhas menyoroti relevansi pasal ini dengan Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi serta TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tantangan masa kini, seperti digitalisasi ekonomi, ketimpangan penguasaan lahan, dan dominasi korporasi global, menjadi bahan uji apakah Pasal 33 masih mampu memayungi dinamika ekonomi modern.
Mekanisme Penyerapan Aspirasi dan Peran Komisi Kajian
Hasil diskusi konstitusi yang melibatkan para Guru Besar dan pakar di lingkungan universitas tidak akan berhenti sebagai catatan akademis belaka. MPR RI telah menyiapkan alur penyerapan aspirasi yang sistematis. Seluruh masukan, data, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi di Makassar akan dikompilasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR untuk kemudian diproses melalui dua jalur utama:
- Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI: Bertugas melakukan pendalaman substansi terhadap isu-isu konstitusional yang muncul.
- Badan Pengkajian MPR RI: Bertugas menyusun analisis mendalam terkait urgensi dan kelayakan usulan perubahan atau penyempurnaan norma konstitusi.
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa kolaborasi dengan akademisi memberikan perspektif yang berbeda. Jika politisi cenderung melihat dari kacamata elektoral dan praktis, akademisi memberikan kerangka kerja teoretis yang lebih stabil dan objektif. Jika dalam kajian tersebut ditemukan kebutuhan mendesak, maka hasil akhirnya bisa berupa rekomendasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian UUD 1945 melalui mekanisme yang berlaku.
Implikasi Terhadap Stabilitas Nasional
Upaya MPR untuk membuka diri terhadap masukan akademisi memiliki implikasi positif terhadap stabilitas nasional. Dengan memfasilitasi debat publik yang terstruktur, MPR dapat meredam spekulasi liar di masyarakat mengenai agenda perubahan konstitusi yang seringkali dipolitisasi. Pendekatan ini mengalihkan perdebatan dari "siapa yang berkuasa" menjadi "bagaimana sistem bekerja demi rakyat".
Secara sosiologis, pelibatan kampus seperti Universitas Hasanuddin merupakan langkah demokratisasi dalam perumusan kebijakan tinggi negara. Hal ini juga memperkuat legitimasi MPR sebagai lembaga yang mendengar suara akar rumput melalui perantara kaum intelektual. Bagi masyarakat luas, kehadiran dialog ini memberikan kepastian bahwa konstitusi bukanlah dokumen mati yang sakral dan tidak bisa disentuh, melainkan instrumen hidup yang harus terus disesuaikan dengan tantangan zaman.
Agenda Lanjutan dan Sinergi Institusional
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan Universitas Hasanuddin menjadi simbol dimulainya babak baru dalam penguatan kapasitas riset kebijakan konstitusional. Prof. Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi bangsa, terutama dalam hal-hal mendasar seperti konstitusi yang merupakan "kontrak sosial" seluruh warga negara.
Kedepannya, diharapkan diskusi serupa dapat diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia untuk menangkap keberagaman perspektif dari berbagai latar belakang budaya dan sosiologis di tanah air. Dengan demikian, jika nantinya terjadi perubahan atau penyempurnaan konstitusi, produk hukum tersebut akan memiliki landasan akademis yang sangat kokoh dan didukung oleh konsensus nasional yang lebih luas.
Langkah yang diambil MPR RI ini membuktikan bahwa di era disrupsi, keterbukaan informasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci bagi keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang sehat. Evaluasi konstitusi bukan lagi menjadi tabu, melainkan menjadi agenda bersama untuk memastikan bahwa Indonesia tetap bergerak menuju cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.
