Kawasan Bukit Menoreh di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan destinasi wisata yang lahir dari kreativitas masyarakat lokal. Dari kawasan dataran tinggi Kokap hingga perbukitan Girimulyo dan Samigaluh, puluhan objek wisata baru seperti Pule Payung, Gunung Gajah, hingga kawasan agrowisata kebun teh dan bunga krisan bermunculan. Namun, fenomena pertumbuhan organik ini memicu kritik tajam dari legislatif setempat. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, menyoroti absennya peran nyata pemerintah daerah dalam membina, mendampingi, dan menyediakan infrastruktur pendukung bagi destinasi yang dirintis oleh swadaya masyarakat tersebut.
Kritik ini mencuat di tengah ekspektasi tinggi terhadap peran Kulon Progo sebagai kawasan penyangga utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Menurut Akhid, terdapat ketimpangan yang mencolok antara semangat pemerintah kabupaten yang ingin memacu industri pariwisata dengan implementasi di lapangan yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi pengelola destinasi wisata masyarakat.
Dinamika Pariwisata Berbasis Masyarakat di Perbukitan Menoreh
Sejak pembukaan operasional Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), geliat pariwisata di Kulon Progo seolah mendapatkan momentum baru. Masyarakat lokal merespons peluang ini dengan mengubah lahan-lahan perbukitan menjadi spot wisata swafoto, kedai kopi tematik, hingga kawasan ekowisata. Namun, pertumbuhan yang masif ini tidak dibarengi dengan kesiapan sistemik dari pemerintah daerah.
Berdasarkan pengamatan legislatif, Dinas Pariwisata Kulon Progo dinilai belum hadir secara maksimal dalam dua aspek krusial: pembangunan infrastruktur pendukung dan promosi yang terintegrasi dengan kesiapan destinasi. Pembangunan objek wisata yang dilakukan masyarakat cenderung berdiri sendiri tanpa standar kelembagaan, sistem keamanan, maupun fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung kembali jika pengalaman yang didapatkan tidak konsisten.
Selain masalah infrastruktur, Akhid Nuryati juga menyoroti manajemen retribusi yang dianggap masih konvensional dan rentan terhadap kebocoran. Sistem penarikan retribusi yang belum digital atau terintegrasi dengan baik dinilai menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Padahal, digitalisasi sistem tiket masuk menjadi kunci transparansi dan akurasi data kunjungan wisatawan yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Respons Pemerintah: Proyek Strategis Bedah Menoreh
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemkab Kulon Progo tengah mengeksekusi program jangka panjang yang dikenal dengan nama Bedah Menoreh. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya holistik yang mencakup perbaikan infrastruktur jalan, pengembangan sektor perkebunan, penataan moda transportasi, hingga revitalisasi budaya.
Garis besar program Bedah Menoreh difokuskan pada pembangunan akses jalan yang menghubungkan Bandara YIA di Temon langsung menuju Borobudur melalui jalur perbukitan: Temon – Kokap – Girimulyo – Samigaluh – Kalibawang hingga akhirnya menyambung ke wilayah Jawa Tengah. Proyek ini dipandang sebagai tulang punggung ekonomi baru bagi Kulon Progo agar tidak hanya menjadi tempat transit bagi penumpang pesawat, melainkan menjadi tujuan wisata yang mandiri.
Pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur jalan tersebut. Jalan Bedah Menoreh diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan membuka aksesibilitas ke titik-titik wisata yang selama ini sulit dijangkau karena kondisi geografis yang menantang.
Tantangan Kesiapan SDM dan Kelembagaan
Kritik yang dilayangkan oleh DPRD bukan tanpa dasar. Pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada infrastruktur jalan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur, Kulon Progo dituntut memiliki standar pelayanan yang mumpuni. Hal ini mencakup pelatihan pemandu wisata, manajemen kebersihan, standar keamanan destinasi, hingga literasi digital bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sekitar objek wisata.
Ketimpangan antara promosi wisata yang gencar dilakukan oleh tim promosi dengan kesiapan sarana dan prasarana di lokasi menjadi catatan kritis. Meskipun promosi dinilai sudah cukup efektif menarik perhatian wisatawan, namun tanpa didukung oleh manajemen destinasi yang baik, promosi tersebut justru berisiko menciptakan kekecewaan bagi pengunjung. Pengalaman wisatawan saat berada di lokasi—mulai dari kemudahan akses, ketersediaan fasilitas umum, hingga keramahan layanan—adalah penentu utama keberlanjutan sektor pariwisata.
Pentingnya Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan
Implikasi dari ketidakharmonisan antara inisiatif masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dapat berdampak pada keberlanjutan destinasi wisata. Jika destinasi yang dibangun masyarakat tidak mendapatkan bimbingan teknis, risiko kerusakan lingkungan dan ketidakteraturan tata ruang di kawasan perbukitan Menoreh akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara Dinas Pariwisata, dinas terkait lainnya, dan pengelola wisata lokal.
Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret:
- Formalisasi Kelembagaan: Pemerintah daerah perlu membantu masyarakat membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang legal dan memiliki kapasitas manajerial yang baik.
- Integrasi Data dan Digitalisasi: Implementasi sistem tiket elektronik (e-ticketing) yang terpusat untuk meminimalisir kebocoran retribusi sekaligus memudahkan pengumpulan data statistik wisatawan.
- Pendampingan Teknis: Memberikan edukasi kepada pengelola wisata mengenai pengelolaan limbah, penataan lanskap agar tidak merusak lingkungan, dan standar pelayanan prima.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi masyarakat lokal agar memiliki keterampilan di bidang hospitality, bahasa asing, dan kewirausahaan pariwisata.
Dampak Strategis terhadap Ekonomi Lokal
Pariwisata di Kulon Progo memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomi berlipat (multiplier effect). Dengan mengoptimalkan kawasan seperti kebun teh Nglinggo-Tritis, wisata religi, gua, dan curug di Girimulyo, Kulon Progo memiliki keunggulan kompetitif berupa wisata alam yang otentik. Jika dikelola dengan profesional, sektor ini diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja baru, dan menekan angka pengangguran.
Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengawal transisi dari wisata berbasis swadaya menuju wisata yang terkelola secara profesional. Pemerintah tidak bisa lagi memosisikan diri sebagai penonton. Peran pemerintah harus bergeser menjadi fasilitator, regulator, dan katalisator yang memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis budaya.
Menjelang integrasi penuh KSPN Borobudur, Kulon Progo berada di persimpangan jalan. Keberhasilan dalam membedah Menoreh—baik secara infrastruktur maupun kualitas layanan—akan menentukan apakah kabupaten ini mampu menangkap peluang emas dari kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke kawasan Borobudur. Fokus utama ke depan harus diarahkan pada sinkronisasi antara ambisi pembangunan infrastruktur makro dengan penguatan ekosistem pariwisata di tingkat mikro yang digerakkan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, kritik dari DPRD Kulon Progo menjadi pengingat penting bahwa kebijakan publik yang bersifat top-down harus mampu merangkul aspirasi dan kerja keras masyarakat bawah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk membangun fondasi pariwisata yang tangguh, inklusif, dan mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Pemerintah daerah kini ditantang untuk membuktikan bahwa program Bedah Menoreh tidak hanya akan membedah jalanan, tetapi juga membedah potensi pariwisata masyarakat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kulon Progo secara luas.
