Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, secara tegas menempatkan kolaborasi antara dunia akademik dan sektor industri sebagai motor penggerak utama hilirisasi di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah, hilirisasi bukan sekadar proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, melainkan sebuah transformasi struktural ekonomi yang membutuhkan dukungan riset berbasis teknologi untuk menciptakan nilai tambah yang kompetitif di pasar global. Pernyataan ini disampaikan Rosan dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Sabtu (27/6/2026).
Strategi ini dinilai krusial mengingat tantangan ekonomi global yang semakin dinamis, di mana penguasaan teknologi menjadi penentu utama daya saing sebuah negara. Pemerintah melalui Kementerian Investasi berupaya menjembatani kesenjangan antara inovasi yang dihasilkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan riil di lantai pabrik. Dengan integrasi yang lebih erat, hasil riset diharapkan tidak hanya berakhir di jurnal ilmiah, tetapi dapat diimplementasikan menjadi solusi teknologi yang meningkatkan efisiensi industri nasional.
Menakar Keberhasilan Hilirisasi Sepanjang 2025
Kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah menunjukkan dampak makro yang signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Investasi, realisasi investasi sepanjang tahun 2025 menembus angka Rp1.931,2 triliun. Angka ini mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 12,7 persen secara tahunan (year-on-year) dan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian 101,3 persen.
Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dalam nominal modal yang masuk, tetapi juga pada aspek penyerapan tenaga kerja. Tercatat lebih dari 2,7 juta tenaga kerja langsung terserap oleh proyek-proyek investasi tersebut, meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa hilirisasi telah berhasil memperluas basis ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong produktivitas nasional di berbagai sektor strategis, mulai dari pengolahan nikel, tembaga, hingga industri manufaktur berbasis teknologi tinggi.
Sinergi Riset dan Pengembangan dalam Ekosistem Industri
Dalam pidatonya, Rosan menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam ekosistem hilirisasi. Ia menegaskan bahwa kontribusi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa di bidang Riset dan Pengembangan (R&D) merupakan aset strategis nasional. Ke depan, tantangan utamanya adalah bagaimana mengomersialkan hasil-hasil riset tersebut agar dapat diadopsi oleh pelaku industri.
Keterhubungan antara riset dan industri ini diyakini akan menciptakan ekosistem yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Industri yang didukung oleh riset lokal akan cenderung lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih tanggap terhadap standar keberlanjutan global (Environmental, Social, and Governance/ESG). Selain itu, penguasaan teknologi melalui riset dalam negeri akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada lisensi teknologi asing, yang pada akhirnya akan meningkatkan margin keuntungan dan daya saing produk nasional.
Kebijakan Insentif: Super Tax Deduction sebagai Katalis
Pemerintah menyadari bahwa mendorong riset dan pengembangan membutuhkan insentif fiskal yang memadai. Untuk itu, pemerintah telah mengimplementasikan skema insentif berupa Super Tax Deduction. Skema ini memberikan potongan pajak yang sangat menarik bagi perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan riset dan pengembangan, dengan insentif hingga 300 persen. Selain itu, untuk kegiatan yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah memberikan potongan pajak hingga 200 persen.
Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban biaya perusahaan sekaligus memberikan stimulasi agar sektor swasta lebih berani mengalokasikan anggaran untuk riset. Dengan adanya insentif ini, diharapkan tercipta budaya inovasi di lingkungan industri yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investor berkualitas yang berorientasi pada transfer teknologi dan peningkatan nilai tambah.
Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Fondasi Utama
Di luar aspek teknis dan finansial, Rosan menekankan bahwa agenda hilirisasi tidak akan lengkap tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hilirisasi yang masif memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi. Pembangunan industri harus berjalan linier dengan penguatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan keterampilan teknis, serta standar keselamatan kerja yang tinggi.
Pemerintah menargetkan hubungan industrial yang harmonis guna menjaga iklim investasi tetap kondusif. Hal ini dilakukan melalui dialog yang rutin antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memastikan bahwa manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh elemen masyarakat, terutama dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi para pekerja.
Analisis Dampak dan Proyeksi Masa Depan
Ditinjau dari perspektif ekonomi, dorongan kolaborasi riset dan industri ini memiliki implikasi jangka panjang yang sangat luas. Pertama, transformasi ekonomi Indonesia akan bergeser dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi. Hal ini akan mengurangi volatilitas pendapatan negara akibat fluktuasi harga komoditas global.
Kedua, penguatan riset domestik akan meningkatkan kemandirian industri nasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global (global value chain). Sebagai contoh, jika Indonesia mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dengan teknologi hasil riset dalam negeri, maka posisi Indonesia akan naik kelas, bukan lagi sekadar penyedia bahan baku, melainkan produsen komponen vital teknologi masa depan.
Ketiga, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor pendukung lainnya, seperti sektor jasa, logistik, dan pendidikan. Permintaan akan tenaga kerja terampil di bidang teknologi akan meningkat, yang kemudian akan memicu peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga riset di tanah air.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meskipun arah kebijakan sudah tepat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama adalah sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemudahan berusaha tetap terjaga. Investor sering kali menghadapi hambatan birokrasi di tingkat daerah yang dapat menghambat realisasi proyek. Kedua, kesiapan infrastruktur digital dan laboratorium riset yang memenuhi standar internasional masih perlu terus ditingkatkan agar hasil riset dapat diuji secara akurat sebelum diproduksi secara massal.
Ketiga, membangun kepercayaan (trust) antara pihak akademisi dan pelaku industri. Seringkali terdapat jarak persepsi di mana pihak industri menginginkan solusi cepat dan praktis, sementara pihak akademik berfokus pada kedalaman metodologi dan riset dasar. Di sinilah peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi krusial untuk menciptakan "bahasa yang sama" antara kedua pihak tersebut.
Kesimpulan
Pernyataan Menteri Investasi Rosan Roeslani dalam KSTI 2026 menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan hilirisasi sebagai jalan panjang menuju Indonesia Maju 2045. Dengan mengintegrasikan riset dan pengembangan ke dalam urat nadi industri, Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, tahan banting, dan berdaya saing global.
Keberhasilan langkah ini nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, komitmen para pemangku kepentingan, serta kemampuan Indonesia dalam menyiapkan SDM yang unggul. Jika sinergi antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta dapat berjalan dengan optimal, maka target untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang akan segera terealisasi melalui kemajuan teknologi dan inovasi industri nasional.
