Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas menepis narasi publik yang menyebutkan bahwa dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah berpindah tangan menjadi wilayah kedaulatan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026). Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial dan sejumlah kanal informasi mengenai "hilangnya" desa tersebut merupakan kekeliruan persepsi yang tidak didasarkan pada fakta administratif maupun teknis lapangan.
Isu ini sempat memicu keresahan di tingkat akar rumput terkait integritas wilayah perbatasan Indonesia. Tito menjelaskan bahwa narasi yang berkembang seolah-olah Indonesia kehilangan dua desa tersebut adalah tidak akurat. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa persoalan batas wilayah merupakan proses teknis yang panjang, melibatkan negosiasi antarnegara, dan tidak bisa disederhanakan sebagai pengalihan hak milik wilayah secara sepihak.
Akar Sejarah dan Kompleksitas Perbatasan di Pulau Sebatik
Pulau Sebatik, yang secara geografis terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia, memiliki sejarah batas wilayah yang sangat kompleks. Garis batas di pulau ini merupakan warisan sengketa kolonial antara Belanda dan Inggris pada masa lalu. Traktat Anglo-Dutch Convention tahun 1891 menjadi rujukan utama dalam menentukan garis batas darat di Pulau Sebatik, yang membelah pulau tersebut tepat di tengah-tengah.
Namun, implementasi garis batas tersebut di lapangan seringkali menghadapi kendala teknis, terutama terkait dengan kondisi topografi, pemukiman penduduk yang melintasi garis imajiner, hingga perubahan alur sungai atau vegetasi. Selama puluhan tahun, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan terus melakukan upaya sinkronisasi garis batas agar memiliki ketetapan hukum yang kuat (Outstanding Boundary Problems/OBP).
Proses penegasan batas ini bukan sekadar urusan garis di atas peta, melainkan menyangkut nasib masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan. Pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa proses delimitasi dan demarkasi dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.
Klarifikasi Teknis: Pertukaran Wilayah yang Menguntungkan
Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), memberikan klarifikasi mendalam mengenai data teknis pertukaran wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dalam proses penyesuaian garis batas yang dilakukan secara bilateral, terdapat lahan seluas 127,3 hektar yang secara administratif dan geografis berada di sisi Malaysia.
Namun, lanjut Tito, pemerintah Indonesia berhasil melakukan negosiasi strategis yang memberikan kompensasi wilayah jauh lebih besar kepada Indonesia. Dalam skema penyesuaian ini, Indonesia mendapatkan lahan seluas 5.700 hektar yang sebelumnya masih menjadi perdebatan atau berada di wilayah yang berpotensi menjadi sengketa.
"Secara kalkulasi, kita justru diuntungkan. Luas 127 hektar di dua desa tersebut disesuaikan dengan garis batas yang telah disepakati, namun sebagai gantinya, kita mengamankan 5.700 hektar wilayah yang masuk ke sisi Indonesia. Ini adalah langkah diplomatik yang sangat signifikan untuk memperkuat integritas wilayah kita," jelas Tito di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Langkah ini membuktikan bahwa pemerintah tetap memegang teguh kedaulatan negara dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap perundingan batas wilayah. Kompensasi 5.700 hektar ini memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di perbatasan.
Penguatan Kedaulatan Melalui Pembangunan PLBN
Salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sejauh ini, Indonesia telah berhasil membangun 15 PLBN yang tersebar di berbagai titik perbatasan strategis. Pembangunan ini bukan hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk barang dan manusia, tetapi juga sebagai etalase kedaulatan negara.
Tito Karnavian mengakui bahwa jumlah 15 PLBN tersebut masih belum mencukupi untuk mengcover seluruh titik perbatasan yang panjang dan memiliki tantangan geografis yang berat. Pemerintah saat ini tengah memetakan titik-titik baru yang krusial untuk dibangun infrastruktur perbatasan, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
"Tantangan di perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, masih memerlukan kehadiran negara secara fisik. Kami sedang mengidentifikasi titik-titik krusial lainnya yang harus segera dilengkapi dengan sarana pendukung, seperti PLBN dan infrastruktur pendukung ekonomi," imbuh Tito.
Pembangunan PLBN terpadu mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung imigrasi, bea cukai, karantina, hingga fasilitas pendukung bagi warga lokal seperti pasar perbatasan dan pusat pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada infrastruktur atau pusat ekonomi dari negara tetangga.
Implikasi Geopolitik dan Kedaulatan Wilayah
Isu mengenai batas wilayah seringkali menjadi isu sensitif yang mudah dipolitisasi. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk memahami bahwa proses penentuan batas wilayah (border demarcation) adalah proses yang dinamis dan memerlukan transparansi. Implikasi dari penyelesaian OBP di Pulau Sebatik ini sangat luas, tidak hanya dari sisi luas wilayah, tetapi juga dari sisi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sana.
Dengan adanya kejelasan batas, pemerintah dapat lebih mudah memberikan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tanpa harus terkendala sengketa wilayah. Selain itu, kepastian batas ini akan mengurangi potensi gesekan di tingkat lokal antara warga di kedua sisi perbatasan.
Pakar Hukum Internasional dan Diplomasi Perbatasan, yang memantau perkembangan ini, menilai bahwa langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan pertukaran lahan (land swap) yang menguntungkan Indonesia merupakan praktik lazim dalam diplomasi perbatasan internasional. Selama dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan diakui secara internasional, maka hal tersebut memperkuat legitimasi Indonesia atas wilayah perbatasan yang disepakati.
Peran BNPP dan Koordinasi Lintas Sektoral
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki peran vital sebagai koordinator dalam penyelesaian masalah perbatasan. Dalam operasionalnya, BNPP tidak bekerja sendirian. Sinergi dengan Kementerian Luar Negeri sangat penting untuk sisi diplomatik, sementara Kementerian Pertahanan dan TNI menjaga kedaulatan melalui patroli dan pengawasan di lapangan.
Koordinasi lintas kementerian ini sangat krusial guna memastikan bahwa setiap inci tanah Indonesia terlindungi dari klaim pihak luar. Pernyataan Mendagri Tito Karnavian di hadapan DPR RI menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki kendali penuh atas wilayah perbatasan dan selalu melakukan pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan.
Kesimpulan dan Harapan Publik
Klarifikasi Mendagri mengenai isu dua desa di Nunukan diharapkan dapat mengakhiri spekulasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan negara dengan cara-cara yang bermartabat dan berdasarkan hukum internasional.
Pembangunan di wilayah perbatasan, sebagaimana ditekankan oleh Tito, adalah prioritas nasional. Dengan adanya penambahan luas wilayah melalui skema kompensasi yang menguntungkan, diharapkan potensi ekonomi di perbatasan Kalimantan dapat dikembangkan lebih maksimal. Fokus pemerintah kini beralih pada pemanfaatan 5.700 hektar lahan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat setempat, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di titik-titik perbatasan lainnya.
Ke depan, edukasi publik mengenai pentingnya pemahaman batas wilayah menjadi sangat relevan. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan isu kedaulatan negara. Melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia optimistis dapat menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dengan lebih baik dan efektif di masa depan.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap proses negosiasi batas wilayah di masa depan akan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan, kesejahteraan rakyat perbatasan, dan hubungan baik dengan negara tetangga, sebagai bagian dari visi besar menjaga integritas wilayah Republik Indonesia yang utuh dan berdaulat.
