Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan penegasan krusial di tengah transisi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia. Meski pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai entitas pengelola ekspor baru, kewenangan penerbitan izin dan regulasi teknis ekspor tetap berada di bawah kendali Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pernyataan ini disampaikan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026), sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di tengah dinamika kebijakan nasional.
Kepastian ini menjadi krusial mengingat sistem ekspor Indonesia selama ini telah terintegrasi melalui platform digital yang mapan. Persetujuan Ekspor (PE) yang selama ini dikeluarkan oleh Kemendag melalui sistem INATRADE dan terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (SINSW) akan tetap menjadi instrumen utama dalam memvalidasi kelayakan setiap pengiriman komoditas ke luar negeri. Evaluasi atas PE tersebut mencakup pengecekan ketat terhadap neraca komoditas, pemenuhan rekomendasi teknis dari kementerian teknis terkait, serta kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku.
Latar Belakang Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia
Pembentukan PT DSI oleh Danantara merupakan langkah strategis pemerintah untuk merombak tata kelola ekspor SDA yang selama ini dianggap masih rentan terhadap kebocoran pendapatan negara. Selama bertahun-tahun, pemerintah mencatat adanya praktik under-invoicing (pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga pasar) dan transfer pricing yang merugikan penerimaan pajak, royalti, serta devisa negara.
DSI hadir sebagai platform pengawasan yang lebih transparan. Perusahaan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekspor memiliki validitas data yang akurat, mencakup volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas. Dengan adanya DSI, pemerintah berharap dapat meminimalisir manipulasi data perdagangan yang seringkali terjadi pada komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan produk paduan besi (ferroalloy).
Transformasi Operasional DSI: Dua Tahap Strategis
Implementasi peran PT DSI dalam ekspor nasional akan dilakukan melalui dua tahapan utama untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas pasar global.
Tahap pertama dimulai pada 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026. Dalam periode ini, DSI akan beroperasi sebagai lembaga penilai sekaligus perantara antara penjual (produsen/eksportir) dan pembeli di pasar internasional. Peran utama DSI di sini adalah melakukan verifikasi harga dan memastikan bahwa transaksi yang terjadi mencerminkan harga pasar yang wajar.
Memasuki tahap kedua, yakni Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader atau pedagang penuh. Pada fase ini, DSI tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga entitas yang membeli komoditas langsung dari eksportir, memegang kendali atas barang tersebut, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional. Strategi ini diharapkan mampu memberikan daya tawar yang lebih kuat bagi Indonesia di pasar global.
Salah satu target utama dari transformasi ini adalah optimalisasi devisa. Hasil penjualan komoditas di masa depan akan diterima dalam mata uang asing, namun sistem akan dirancang sedemikian rupa agar dana tersebut masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia secara penuh, mengikuti praktik perdagangan internasional yang akuntabel.
Relevansi Regulasi Teknis dan Peran Kemendag
Meskipun DSI memegang peranan dalam pengelolaan transaksi, Mendag Budi Santoso menekankan bahwa regulasi teknis akan tetap diformulasikan oleh Kemendag melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan segera diterbitkan. Ini menunjukkan adanya sinergi antar-lembaga di mana DSI berfungsi sebagai pelaksana operasional pengawasan, sementara Kemendag bertindak sebagai regulator yang menetapkan koridor hukum.
Bagi para pelaku usaha, kepastian bahwa mekanisme ekspor tidak berubah secara fundamental merupakan sinyal positif untuk menjaga keberlangsungan ekspor. Eksportir tetap harus menempuh prosedur melalui INATRADE, dengan penyesuaian teknis pada verifikasi harga yang akan diintegrasikan dengan sistem DSI. Pemerintah memastikan bahwa penyesuaian ini tidak akan menambah birokrasi, melainkan meningkatkan transparansi data yang nantinya akan menguntungkan iklim investasi dan kepastian harga komoditas Indonesia di mata dunia.
Analisis Dampak Ekonomi dan Tantangan Ke Depan
Langkah pemerintah membentuk DSI dipandang oleh banyak ekonom sebagai upaya untuk mengambil kembali kontrol atas kekayaan SDA nasional. Data historis menunjukkan bahwa ketimpangan antara data ekspor di Indonesia dengan data impor di negara tujuan seringkali menjadi indikasi kuat terjadinya manipulasi harga. Dengan DSI, pemerintah memiliki alat untuk menekan praktik tersebut secara sistematis.
Namun, tantangan besar yang akan dihadapi adalah kesiapan infrastruktur digital dan SDM dalam menangani volume transaksi ekspor yang sangat besar. Pada tahun 2027, saat DSI berperan sebagai trader, perusahaan ini akan memikul tanggung jawab besar atas risiko pasar. Fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara dan CPO memerlukan manajemen risiko yang mumpuni agar negara tidak mengalami kerugian finansial saat harga komoditas anjlok.
Selain itu, integrasi antara DSI dan sistem ekspor eksisting harus benar-benar mulus. Jika terjadi tumpang tindih kewenangan antara kebijakan Permendag dan peran operasional DSI, hal ini berisiko menciptakan hambatan bagi eksportir. Oleh karena itu, koordinasi intensif antara Kemendag, Danantara, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Kesimpulan dan Proyeksi
Langkah Mendag Budi Santoso untuk memastikan aturan ekspor tetap konsisten di bawah payung Kemendag, meski dengan kehadiran DSI, menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah untuk tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekspor nasional. Dengan menempatkan DSI sebagai instrumen pengawasan di bawah payung regulasi yang sudah ada, pemerintah mencoba menyeimbangkan antara perlunya transparansi data dengan kelancaran arus barang.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari dua indikator utama: pertama, peningkatan penerimaan devisa dan pajak dari sektor SDA; kedua, stabilitas volume ekspor yang tidak terganggu oleh proses verifikasi yang dilakukan DSI. Jika inisiatif ini berhasil, Indonesia akan memiliki kendali yang jauh lebih kuat atas harga komoditas strategisnya, sekaligus memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Para pelaku industri diharapkan segera melakukan adaptasi teknis terhadap regulasi terbaru yang akan segera diterbitkan dalam Permendag. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan koordinasi agar transisi ini tidak menciptakan guncangan pada pasar komoditas nasional yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Dengan tata kelola yang lebih transparan, diharapkan kekayaan SDA Indonesia benar-benar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi celah bagi hilangnya potensi pendapatan negara di pasar internasional.
