Komisi VII DPR RI secara resmi mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan negosiasi strategis guna meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun anggaran 2027. Dalam rapat kerja yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026), Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan bahwa penyesuaian plafon KUR dari Rp297 triliun menjadi Rp350 triliun merupakan langkah krusial untuk menggerakkan sektor riil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suntikan dana APBN secara langsung. Langkah ini dipandang sebagai katalisator utama untuk mencapai target nasional dalam penciptaan 2 juta wirausaha baru, sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah yang lebih efektif dan inklusif.
Konteks Strategis Kebijakan KUR dalam Struktur Ekonomi Nasional
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini telah menjadi tulang punggung pembiayaan bagi sektor UMKM di Indonesia. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, KUR dirancang sebagai instrumen permodalan produktif yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan perbankan. Dengan skema subsidi bunga dari pemerintah, KUR memungkinkan pelaku usaha kecil mengakses modal dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan kredit komersial biasa.
Sejak diluncurkan pertama kali, KUR telah bertransformasi menjadi jaring pengaman sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data historis menunjukkan bahwa setiap kenaikan plafon KUR berbanding lurus dengan peningkatan volume transaksi di sektor informal dan mikro. Namun, di tengah tantangan ekonomi global yang fluktuatif pada tahun 2026, DPR memandang bahwa plafon saat ini sudah saatnya dievaluasi kembali agar relevan dengan kebutuhan pasar dan laju inflasi.
Rincian Usulan dan Argumen Legislatif
Dalam paparannya di hadapan Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Saleh Partaonan Daulay menggarisbawahi bahwa Kementerian UMKM tidak boleh hanya berfokus pada pengajuan tambahan anggaran kementerian untuk operasional atau program kerja internal. Sebaliknya, kementerian harus memiliki keberanian untuk melakukan advokasi kebijakan pembiayaan yang lebih luas.
"Memang kementerian tidak memegang langsung uang tersebut, karena dana KUR disalurkan melalui sistem perbankan. Namun, efektivitas dampaknya terhadap masyarakat jauh lebih besar dibandingkan jika anggaran hanya terserap dalam struktur internal kementerian," ujar Saleh.
Kenaikan dari Rp297 triliun ke Rp350 triliun diproyeksikan akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi jutaan pelaku usaha mikro yang selama ini mengalami kendala akses permodalan. Menurut Saleh, skenario pinjaman kecil—seperti Rp3 juta hingga Rp5 juta untuk pedagang makanan, warung kelontong, atau usaha jasa—adalah instrumen paling efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tingkat akar rumput.
Transformasi Target 2 Juta Wirausaha Baru
Target pemerintah untuk menciptakan 2 juta wirausaha baru bukanlah perkara mudah. Tantangan utamanya bukan sekadar memberikan pelatihan teknis, melainkan bagaimana memastikan bahwa para wirausahawan baru tersebut memiliki modal kerja yang memadai untuk memulai dan mempertahankan operasional bisnis mereka.
Ketersediaan plafon KUR yang lebih besar akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha pemula. Tanpa dukungan permodalan yang masif, banyak wirausahawan baru yang terpaksa terjebak dalam pinjaman ilegal atau rentenir yang memiliki bunga sangat tinggi, yang justru dapat mematikan usaha mereka sejak tahap awal. Dengan menaikkan plafon KUR, pemerintah secara tidak langsung melakukan intervensi untuk melindungi ekosistem UMKM dari jeratan praktik ekonomi yang tidak sehat.
Pengawasan Distribusi: Memastikan KUR Tepat Sasaran
Salah satu poin krusial yang diangkat dalam rapat tersebut adalah kekhawatiran mengenai kebocoran distribusi KUR. Selama ini, terdapat narasi bahwa akses permodalan murah justru lebih mudah dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses perbankan yang lebih baik, sementara pelaku usaha mikro justru sering mengalami kesulitan persyaratan atau kuota yang terbatas.
Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diungkapkan oleh Saleh, telah memberikan perhatian khusus terkait pengawasan distribusi kredit perbankan agar tidak terkonsentrasi pada korporasi besar yang memiliki kontribusi pajak atau dampak ekonomi yang minim bagi rakyat kecil. DPR menegaskan bahwa Kementerian UMKM harus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan penyalur (Himbara) untuk memastikan bahwa kenaikan plafon di tahun 2027 benar-benar terserap oleh pelaku usaha mikro yang berhak.
Analisis Dampak Ekonomi dan Implikasi Kebijakan
Jika usulan kenaikan plafon ke angka Rp350 triliun ini disetujui, dampaknya diprediksi akan menyentuh beberapa aspek ekonomi makro:
- Peningkatan Daya Beli: Dengan semakin banyaknya unit usaha yang beroperasi, perputaran uang di daerah akan meningkat. Hal ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat lokal.
- Penyerapan Tenaga Kerja: Sektor UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pertumbuhan unit usaha baru secara otomatis membuka peluang lapangan kerja, minimal bagi anggota keluarga atau masyarakat sekitar tempat usaha tersebut berdiri.
- Ketahanan Ekonomi Nasional: Diversifikasi usaha melalui UMKM menciptakan ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal. Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada ekspor komoditas besar, melainkan memiliki basis ekonomi domestik yang kuat.
- Inklusi Keuangan: Akses perbankan bagi pelaku usaha yang selama ini unbankable akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional.
Respons Kementerian UMKM dan Langkah Selanjutnya
Menteri UMKM Maman Abdurahman menyambut baik masukan dari Komisi VII DPR RI. Ia mengakui bahwa koordinasi dengan pihak perbankan dan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, akan menjadi kunci untuk merealisasikan peningkatan plafon tersebut. Kementerian UMKM berkomitmen untuk melakukan kajian teknis mengenai kebutuhan riil di lapangan guna mendukung argumen kenaikan plafon tersebut saat pembahasan anggaran negara (RAPBN) tahun 2027 dimulai.
Langkah selanjutnya akan melibatkan diskusi intensif antara Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan perbankan penyalur KUR. DPR RI berjanji akan memberikan dukungan politik penuh agar kebijakan ini dapat masuk dalam prioritas nasional. Proses komunikasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada rapat internal, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur penyaluran di tingkat cabang bank daerah.
Tantangan ke Depan
Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini tetap terletak pada sisi manajemen risiko perbankan. Meningkatkan plafon KUR berarti juga meningkatkan risiko Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Oleh karena itu, di samping mendesak kenaikan plafon, DPR juga menekankan pentingnya pendampingan usaha (mentoring) bagi para penerima KUR. Kementerian UMKM harus memastikan bahwa penerima KUR bukan hanya diberi uang, tetapi juga dibekali dengan kemampuan manajemen keuangan dan akses pasar agar usaha mereka berkelanjutan.
Sinergi antara pembiayaan yang mudah dan pendampingan yang intensif akan menjadi penentu keberhasilan target 2 juta wirausaha baru pada 2027. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam menerjemahkan aspirasi ini menjadi kebijakan fiskal yang nyata, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.
Dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, serta pengawasan yang ketat dari publik, kenaikan plafon KUR diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan di masa depan.
