Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2026 di Yogyakarta menjadi panggung refleksi bagi para pemangku kebijakan daerah mengenai relevansi nilai-nilai luhur bangsa dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Komisi A DPRD DIY, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh sekadar menjadi slogan seremonial, melainkan harus diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat atau pro-poor budgeting. Momentum ini digunakan sebagai kritik tajam terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dinilai menghambat kemandirian daerah.
Konteks Historis dan Filosofis Pancasila
Pancasila yang digali oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 bukan sekadar dasar negara, melainkan sebuah strategi kebangsaan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pidato bersejarahnya, Bung Karno menekankan bahwa gotong royong adalah inti dari saripati Pancasila. Eko Suwanto mengingatkan kembali bahwa semangat "bantu-binantu" atau kerja kolektif adalah kunci utama dalam menghadapi persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga masalah kesehatan masyarakat seperti stunting.
Secara historis, Pancasila lahir dari pemikiran bahwa keberagaman Indonesia hanya bisa dipersatukan melalui keadilan ekonomi. Tanpa adanya pemerataan kesejahteraan, persatuan nasional akan sangat rentan terhadap guncangan. Oleh karena itu, bagi Eko, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara harus memiliki dampak langsung terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah Yogyakarta yang memiliki karakteristik sosial budaya yang unik.
Tantangan Fiskal dan Kebijakan Pusat
Pernyataan Eko Suwanto mengenai "resentralisasi fiskal" merujuk pada fenomena yang terjadi selama dua tahun terakhir di mana pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah. Dalam perspektif tata kelola keuangan negara, kebijakan ini memang bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memberikan beban berat bagi pemerintah daerah.
Banyak pemerintah daerah, termasuk di DIY, kini menghadapi keterbatasan ruang gerak dalam membiayai program-program prioritas seperti pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, dan perbaikan infrastruktur lokal. Eko menyoroti bahwa pemangkasan anggaran pusat seringkali tidak mempertimbangkan disparitas kebutuhan antarwilayah. Hal ini menyebabkan program-program yang telah dirancang untuk pengentasan kemiskinan di tingkat kalurahan menjadi terhambat.
Analisis Dampak: Kesenjangan Antara Pusat dan Daerah
Secara faktual, otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut daerah untuk mandiri secara fiskal. Namun, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Ketika pusat melakukan pemangkasan, dampak yang dirasakan bukan sekadar penurunan angka APBD, tetapi juga terhentinya siklus ekonomi lokal.
Jika anggaran sebesar Rp120 juta per kalurahan yang didorong oleh Eko Suwanto tidak terealisasi karena kebijakan fiskal pusat yang ketat, maka potensi ekonomi di tingkat desa akan tergerus. Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk optimalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pelatihan tenaga kerja muda, dan peningkatan gizi bagi keluarga berisiko stunting. Tanpa adanya ruang fiskal yang memadai, pemerintah daerah hanya akan terjebak dalam rutinitas administratif tanpa mampu melakukan inovasi pembangunan.
Respon dan Harapan Publik
Menanggapi isu ini, para pengamat kebijakan publik melihat adanya kebutuhan mendesak akan dialog antara pemerintah pusat dan daerah terkait reformasi fiskal. Pengamat dari berbagai lembaga riset daerah di Yogyakarta seringkali menyuarakan perlunya model "Pancasila Fiskal", di mana kebijakan anggaran tidak hanya berbasis pada angka-angka teknokratis di pusat, melainkan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Kritik Eko Suwanto mencerminkan suara banyak kepala daerah dan anggota legislatif lokal yang merasa kewenangannya "dikebiri" oleh regulasi pusat. Masyarakat, sebagai pihak yang paling terdampak, berharap agar momentum Harlah Pancasila ini menjadi titik balik bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi yang dianggap kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional yang inklusif.
Implementasi Pro-Poor Budgeting di Yogyakarta
Pemerintah Daerah DIY sendiri sebenarnya telah memiliki komitmen kuat dalam pembangunan berbasis kerakyatan. Namun, komitmen tersebut membutuhkan dukungan dari kebijakan fiskal nasional yang mendukung desentralisasi. Eko Suwanto menekankan bahwa jika pusat serius ingin mempraktikkan Pancasila, maka harus ada keberanian untuk menyerahkan sebagian kewenangan fiskal kepada daerah agar daerah bisa lebih fleksibel dalam merespons krisis ekonomi.
Contoh nyata dari keberpihakan pada rakyat adalah melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran. Di Yogyakarta, fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ketika anggaran daerah dipangkas, sektor-sektor krusial inilah yang paling berisiko mengalami penurunan kualitas layanan.
Kronologi Singkat Peringatan Harlah Pancasila 2026
- Pukul 08.00 WIB: Upacara resmi peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan secara serentak di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan di Yogyakarta dengan tema besar "Gotong Royong untuk Kesejahteraan Rakyat".
- Pukul 10.30 WIB: Eko Suwanto memimpin upacara peringatan internal di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan diskusi mengenai tantangan pembangunan daerah.
- Pukul 14.00 WIB: Diskusi publik mengenai implikasi kebijakan fiskal pusat terhadap efektivitas program pembangunan di daerah.
- Pukul 18.48 WIB: Pernyataan resmi Eko Suwanto kepada media yang menekankan urgensi evaluasi kebijakan fiskal pusat untuk mendukung kemandirian daerah.
Implikasi Jangka Panjang bagi Stabilitas Nasional
Jika polemik fiskal ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan terjadi pelemahan ekonomi di daerah-daerah yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam stabilitas nasional. Pancasila, yang seharusnya menjadi alat pemersatu, justru bisa kehilangan maknanya jika tidak dibarengi dengan keadilan ekonomi.
Oleh karena itu, tuntutan Eko Suwanto untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran adalah langkah preventif yang logis. Kebijakan pro-poor budgeting bukan hanya soal memberikan bantuan, tetapi soal membangun sistem di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.
Penutup: Mengembalikan Pancasila pada Esensinya
Peringatan 1 Juni 2026 harus menjadi momentum untuk kembali ke akar filosofis bangsa. Gotong royong yang digaungkan oleh Bung Karno adalah kerja nyata yang membutuhkan keringat dan dedikasi bersama. Pemerintah Pusat, sebagai pemegang otoritas fiskal tertinggi, memegang tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak meremukkan perekonomian daerah.
Sebaliknya, pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam mengelola sumber daya yang terbatas dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antara pusat dan daerah dalam kerangka Pancasila adalah satu-satunya jalan keluar untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan ke depan memang tidak ringan, namun dengan semangat gotong royong yang konsisten, optimisme untuk mencapai keadilan sosial bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang bisa dicapai bersama.
Sebagaimana kutipan Bung Karno yang kembali diingatkan oleh Eko Suwanto, "Semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua." Inilah esensi dari berbangsa dan bernegara yang harus dijaga dan diperjuangkan, melampaui segala sekat birokrasi dan perbedaan kepentingan politik yang ada saat ini.
