Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terkait minimnya dukungan nyata bagi pengembangan sektor pariwisata yang dirintis oleh masyarakat. Meskipun kawasan perbukitan Menoreh telah menunjukkan pertumbuhan destinasi wisata yang pesat dalam setahun terakhir, keterlibatan Dinas Pariwisata dinilai belum menyentuh aspek fundamental seperti pembangunan infrastruktur penunjang dan penguatan kelembagaan.
Kritik ini muncul di tengah tingginya ekspektasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan momentum keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) serta penetapan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hingga saat ini, objek-objek wisata seperti Pule Payung, Gunung Gajah, hingga kawasan agrowisata kebun teh dan bunga krisan di wilayah Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh, sebagian besar masih dikelola secara mandiri oleh warga dengan keterbatasan sumber daya.
Dinamika Pariwisata Menoreh: Potensi vs Realitas Lapangan
Kawasan Bukit Menoreh memiliki topografi unik yang menawarkan daya tarik wisata alam yang eksotis. Sejak tiga tahun terakhir, tren wisata berbasis komunitas di wilayah ini tumbuh bak cendawan di musim hujan. Masyarakat di wilayah perbukitan mulai sadar akan potensi lanskap mereka yang menyuguhkan pemandangan spektakuler, udara sejuk, serta budaya lokal yang kental.
Namun, menurut pengamatan pihak legislatif, antusiasme masyarakat ini tidak dibarengi dengan sinkronisasi kebijakan dari Pemkab Kulon Progo. Akhid Nuryati menegaskan bahwa tanpa intervensi pemerintah, potensi yang dimiliki berisiko stagnan atau bahkan menurun kualitasnya karena ketidaksiapan infrastruktur dasar.
"Kita bicara tentang kawasan penyangga KSPN Borobudur. Seharusnya, Pemkab sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai SDM, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan. Faktanya, di lapangan, peran Dinas Pariwisata tidak tampak secara signifikan membantu masyarakat dalam mempromosikan atau memperkuat struktur operasional objek wisata mereka," ungkap Akhid.
Permasalahan Retribusi dan Tata Kelola Keuangan
Salah satu isu krusial yang disorot oleh DPRD adalah sistem penarikan retribusi wisata yang dinilai masih konvensional dan rentan terhadap kebocoran. Sistem manual yang saat ini diterapkan dianggap tidak efektif dalam mendata jumlah kunjungan riil maupun memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
DPRD Kulon Progo mendesak adanya digitalisasi sistem tiket dan integrasi data kunjungan agar transparansi terjaga. Hingga saat ini, belum ada terobosan kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif untuk merombak sistem penarikan retribusi ini. Hal ini menjadi paradoks, di mana di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan kontribusi sektor wisata terhadap ekonomi daerah, namun di sisi lain mekanisme pengumpulan pendapatannya masih tertinggal oleh pesatnya pertumbuhan destinasi wisata itu sendiri.
Meskipun demikian, Akhid memberikan apresiasi terhadap tim promosi wisata yang dianggap telah bekerja cukup baik dalam memperkenalkan destinasi Menoreh ke publik luas. Namun, ia mengingatkan bahwa promosi tanpa kesiapan sarana dan prasarana yang memadai akan berujung pada kekecewaan wisatawan. "Promosi yang bagus harus dibarengi dengan daya tampung dan kualitas pelayanan yang memadai. Jika pengunjung datang sekali lalu kecewa karena infrastruktur minim, mereka tidak akan kembali," tambahnya.
Strategi Pemkab: Proyek Strategis Bedah Menoreh
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menggenjot program unggulan yang diberi nama "Bedah Menoreh". Program ini dirancang bukan hanya sebagai proyek infrastruktur fisik, melainkan sebuah transformasi holistik yang mencakup sektor pariwisata, perkebunan, moda transportasi, hingga pelestarian budaya.
Program Bedah Menoreh menjadi tulang punggung konektivitas strategis yang menghubungkan Bandara YIA di Temon dengan kawasan wisata Borobudur di Jawa Tengah. Rute yang direncanakan melintasi jalur Temon – Kokap – Girimulyo – Samigaluh – Kalibawang. "Kami sedang mengupayakan akselerasi penyelesaian jalan melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah DIY dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelas Hasto.
Pemerintah menyadari bahwa Kulon Progo tidak boleh sekadar menjadi tempat transit bagi wisatawan yang mendarat di bandara. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan wisatawan akan tertarik untuk menetap lebih lama dan mengeksplorasi destinasi di sepanjang jalur perbukitan Menoreh.
Kesiapan Kawasan Penyangga dan Destinasi Unggulan
Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, Pemkab Kulon Progo telah memetakan beberapa titik utama yang akan dikembangkan secara profesional. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Kebun Teh Nglinggo-Tritis yang diproyeksikan sebagai destinasi unggulan penyangga KSPN Borobudur.
Di Kecamatan Girimulyo, terdapat setidaknya 15 titik objek wisata yang kini sedang dalam tahap pembenahan fasilitas, mulai dari wisata gua, curug (air terjun), hingga wisata religi. Hasto menegaskan bahwa filosofi pengembangan wisata di Kulon Progo tetap berpijak pada pemberdayaan masyarakat lokal. "Kami ingin masyarakat menjadi subjek, bukan objek. Kami siapkan infrastruktur dan pendampingan, sementara masyarakat menjaga keaslian alam dan budaya," ujar Bupati.
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana warga lokal mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari setiap kedatangan wisatawan.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan ke Depan
Implikasi dari ketegangan antara DPRD dan Pemkab ini menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan yang lebih erat. Secara objektif, pertumbuhan wisata di Kulon Progo memang didorong oleh inisiatif akar rumput (bottom-up), namun dukungan pemerintah (top-down) sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan.
Beberapa tantangan besar yang harus segera diatasi meliputi:
- Standarisasi Pelayanan: Tanpa panduan dari pemerintah, masing-masing pengelola wisata akan memiliki standar pelayanan yang berbeda-beda, yang berpotensi menurunkan citra pariwisata daerah secara keseluruhan.
- Keamanan dan Keselamatan: Mengingat banyak objek wisata berada di area perbukitan dan medan yang menantang, standardisasi prosedur keselamatan (SOP) menjadi mutlak diperlukan.
- Konektivitas Digital: Integrasi data pengunjung tidak hanya penting untuk retribusi, tetapi juga sebagai basis data untuk pengambilan keputusan strategis ke depannya.
- Daya Dukung Lingkungan: Pertumbuhan objek wisata yang masif di kawasan perbukitan berisiko pada degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan tata ruang yang ketat.
Kesimpulan
Sektor pariwisata Kulon Progo saat ini berada di persimpangan jalan. Keberhasilan pembangunan jalur Bedah Menoreh akan menjadi faktor penentu utama apakah Kulon Progo mampu menangkap peluang ekonomi dari limpahan wisatawan KSPN Borobudur. Kritik dari DPRD harus dimaknai sebagai pengingat agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik jalan raya, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata yang solid dari sisi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku wisata lokal menjadi kunci. Jika Pemkab mampu segera menjawab tantangan mengenai sistem retribusi yang lebih transparan dan memberikan dukungan nyata bagi infrastruktur di titik-titik wisata masyarakat, bukan tidak mungkin Kulon Progo akan menjadi destinasi utama yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Langkah konkret dalam waktu dekat sangat dinantikan oleh masyarakat pelaku wisata untuk memastikan bahwa visi "Bedah Menoreh" benar-benar memberikan dampak kesejahteraan yang nyata.
