Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat. Dalam momentum diskusi strategis yang digelar di Gedung DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu, 23 Mei 2026, para senator mendesak pemerintah dan DPR RI untuk memprioritaskan penyelesaian regulasi ini dalam periode legislasi 2026-2027. Pengesahan RUU ini dipandang sebagai instrumen krusial untuk memberikan pengakuan konstitusional, perlindungan hak-hak dasar, serta kepastian hukum bagi jutaan masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menekankan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat bukan sekadar produk legislasi biasa, melainkan fondasi untuk menjaga akar kebudayaan dan kedaulatan bangsa. Menurutnya, keterlambatan dalam memberikan payung hukum yang komprehensif bagi masyarakat adat telah menyebabkan kerentanan yang berkepanjangan, terutama terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam.
Urgensi dan Latar Belakang RUU Masyarakat Hukum Adat
Wacana mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya telah bergulir selama bertahun-tahun di parlemen. Secara historis, kebutuhan akan undang-undang khusus ini muncul sebagai respons atas seringnya terjadi gesekan antara klaim wilayah adat dengan kepentingan investasi maupun proyek strategis nasional. Tanpa adanya aturan yang spesifik, hak-hak masyarakat adat sering kali terabaikan dalam sistem hukum positif yang cenderung administratif dan formalistik.
Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sebenarnya telah menjamin pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam implementasinya, negara memerlukan regulasi turunan yang mampu membedah mekanisme pengakuan tersebut secara teknis. Ketiadaan undang-undang ini menciptakan kekosongan hukum yang memicu konflik agraria berkepanjangan, di mana masyarakat adat sering berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan entitas korporasi maupun kebijakan pemerintah daerah.
Kronologi Perjuangan Legislasi
Perjalanan RUU ini dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah melalui fase pasang surut. Sejak periode 2014, RUU ini terus diusulkan untuk masuk dalam daftar prioritas. Berikut adalah ringkasan perjalanan legislasi yang mencerminkan dinamika politik di Senayan:
- Periode Awal (2014-2019): RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas namun gagal mencapai tahap pembahasan intensif akibat perbedaan pandangan mengenai definisi "masyarakat adat" dan mekanisme verifikasi subjek hukumnya.
- Periode Transisi (2019-2024): Isu masyarakat adat sempat terpinggirkan oleh fokus pemerintah pada omnibus law dan penanganan pandemi. Meski demikian, advokasi dari kelompok masyarakat sipil dan DPD RI terus menguat.
- Periode 2024-2026: Pasca pelantikan anggota legislatif baru, DPD RI menempatkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu dari lima agenda utama yang harus dituntaskan. Diskusi di Yogyakarta pada Mei 2026 menjadi sinyalemen bahwa terdapat tekanan politik yang lebih masif untuk mengeksekusi janji tersebut di tahun 2026 atau selambat-lambatnya 2027.
Analisis Data: Konflik Agraria dan Hak Adat
Data dari berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia dan lingkungan menunjukkan bahwa konflik agraria menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ribuan hektar tanah ulayat dilaporkan mengalami sengketa akibat tumpang tindih perizinan.
Implikasi dari belum disahkannya RUU ini sangat nyata:
- Kriminalisasi: Seringkali terjadi kriminalisasi terhadap warga adat yang mempertahankan tanah leluhurnya karena dianggap menduduki lahan secara ilegal menurut hukum negara.
- Marginalisasi Ekonomi: Ketidakpastian hak atas tanah menghambat masyarakat adat dalam mengakses program pembangunan atau layanan publik yang berbasis wilayah.
- Degradasi Budaya: Hilangnya akses terhadap hutan adat dan wilayah kelola tradisional secara langsung mengancam keberlangsungan praktik budaya, ritual, dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.
Perspektif Pemangku Kepentingan
Dalam diskusi di Yogyakarta, hadir pula Wakil Ketua Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Ajiep Padindang, yang menyoroti pentingnya pelibatan aspirasi dari komunitas adat itu sendiri, termasuk Keraton Yogyakarta sebagai representasi entitas adat yang memiliki legitimasi sejarah kuat. Ajiep menyatakan bahwa proses legislasi harus menyerap suara dari bawah agar undang-undang yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, aktivis hak masyarakat adat, Abdon Nababan, menekankan bahwa pengesahan RUU ini adalah ujian bagi komitmen negara terhadap demokrasi. Menurutnya, masyarakat adat adalah subjek hukum yang setara dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Kehadiran undang-undang diharapkan dapat menyederhanakan proses pengakuan masyarakat adat, yang selama ini dianggap terlalu rumit karena harus melalui prosedur perda yang memakan waktu dan biaya besar.
Implikasi dan Proyeksi ke Depan
Apabila RUU Masyarakat Hukum Adat disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2026 atau 2027, akan ada beberapa perubahan fundamental dalam lanskap hukum di Indonesia:
- Penyelesaian Sengketa: Akan ada mekanisme hukum yang jelas untuk memediasi konflik agraria antara masyarakat adat dan pihak ketiga, dengan posisi masyarakat adat yang lebih terlindungi secara yuridis.
- Administrasi Kewilayahan: Pengakuan wilayah adat akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional maupun daerah.
- Pemberdayaan Sosial: Pengakuan negara akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan ekonomi komunitas.
Pemerintah melalui kementerian terkait saat ini telah menunjukkan indikasi keterbukaan untuk melanjutkan pembahasan. GKR Hemas optimistis bahwa dengan adanya sinergi antara DPD RI, DPR RI, dan pemerintah, hambatan-hambatan teknis yang selama ini menghalangi pembahasan dapat segera diatasi.
Tantangan yang Tersisa
Meskipun dorongan politik sangat kuat, tantangan teknis masih membayangi. Salah satu perdebatan utama adalah mengenai kriteria penetapan suatu komunitas sebagai "masyarakat hukum adat". Pihak pemerintah cenderung menginginkan proses verifikasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan klaim, sementara pihak masyarakat adat menginginkan proses yang partisipatif dan tidak membebani komunitas.
Selain itu, sinkronisasi dengan undang-undang lain, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Pertambangan, menjadi krusial. Tanpa adanya sinkronisasi, RUU Masyarakat Hukum Adat berisiko menjadi undang-undang yang bersifat "macan kertas" atau tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena berbenturan dengan regulasi sektoral lainnya.
Kesimpulan: Menuju Rekognisi Penuh
Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan langkah krusial bagi Indonesia untuk memenuhi janji kemerdekaan dalam melindungi segenap tumpah darah. Keberadaan UU ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan antara negara dan entitas masyarakat adat. Sebagai negara dengan keberagaman budaya yang tinggi, pengakuan terhadap masyarakat adat adalah syarat mutlak bagi terciptanya keadilan sosial yang merata.
Dukungan yang masif dari DPD RI dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, seperti yang ditunjukkan dalam diskusi di Yogyakarta, memberikan harapan bahwa perjuangan panjang ini akan segera mencapai titik terang. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa pembahasan di DPR RI dapat berjalan transparan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat yang selama ini menjadi pilar utama penjaga ekosistem dan kebudayaan Indonesia.
Dengan sisa waktu dalam kalender legislasi 2026-2027, publik kini menanti aksi nyata dari para pembuat kebijakan. Keberhasilan pengesahan RUU ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, memastikan bahwa identitas dan hak-hak masyarakat adat tetap terjaga di tengah arus modernisasi yang semakin cepat. Perjuangan ini bukan sekadar tentang tanah dan sumber daya, melainkan tentang martabat bangsa yang menghargai sejarah dan akar tradisinya.
