Sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah berada dalam fase krusial. Di satu sisi, geliat kreatif masyarakat dalam membuka destinasi wisata baru di kawasan Bukit Menoreh menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, di sisi lain, kritik tajam muncul dari legislatif terkait minimnya kehadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mendampingi dan mengelola potensi tersebut secara sistematis. Ketimpangan antara semangat inisiatif warga dengan dukungan kebijakan pemerintah menjadi sorotan utama dalam evaluasi pembangunan daerah satu tahun terakhir.
Kawasan Bukit Menoreh, yang membentang dari Kecamatan Kokap, Girimulyo, hingga Samigaluh, kini telah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata. Sejumlah destinasi yang lahir dari swadaya masyarakat, seperti Pule Payung, Gunung Gajah, hingga kawasan agrowisata kebun teh dan bunga krisan, mampu menarik ribuan wisatawan setiap bulannya. Fenomena ini sebenarnya sejalan dengan visi besar pemerintah daerah untuk menjadikan Kulon Progo sebagai destinasi wisata unggulan, terutama pasca-beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
Kritik DPRD Terhadap Kinerja Dinas Pariwisata
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, menyoroti adanya kesenjangan nyata antara visi pembangunan pariwisata yang dicanangkan dengan realisasi di lapangan. Menurutnya, keberhasilan industri pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam, melainkan pada ekosistem pendukung yang dibangun oleh pemerintah.
"Dalam satu tahun terakhir, kami mengamati bahwa keinginan Pemkab untuk mengangkat industri pariwisata belum membuahkan hasil yang optimal. Kami melihat di destinasi wisata yang dikelola masyarakat, peran Pemkab masih sangat minim atau bahkan tidak tampak," ungkap Akhid.
Pihaknya menekankan bahwa sebagai kawasan penyangga Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) Borobudur, Kulon Progo memikul tanggung jawab besar. Persiapan yang seharusnya dilakukan meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur penunjang, hingga penguatan kelembagaan kepariwisataan. Kritik ini bukan tanpa dasar; DPRD menilai bahwa hingga saat ini, belum ada intervensi yang konkret dari Dinas Pariwisata untuk membantu promosi maupun pembenahan infrastruktur di objek wisata yang dikelola secara mandiri oleh warga.
Selain masalah infrastruktur, DPRD juga menyoroti manajemen retribusi wisata yang dinilai masih konvensional dan rentan terhadap kebocoran. Sistem penarikan retribusi yang buruk dianggap menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, Akhid memberikan apresiasi terhadap tim promosi wisata daerah yang dinilai cukup agresif. Namun, promosi tersebut dianggap tidak seimbang karena tidak disertai dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan kenyamanan jangka panjang bagi pengunjung.
Strategi Bedah Menoreh: Menjawab Tantangan Konektivitas
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berpangku tangan. Pemkab tengah mengintensifkan program strategis yang dikenal dengan nama "Bedah Menoreh". Program ini dirancang sebagai upaya komprehensif untuk membedah hambatan di sektor infrastruktur, perkebunan, transportasi, hingga revitalisasi budaya.
Program Bedah Menoreh berfokus pada pembangunan akses jalan strategis yang menghubungkan Bandara YIA di Temon menuju kawasan Borobudur di Jawa Tengah. Rute ini mencakup jalur Temon – Kokap – Girimulyo – Samigaluh – Kalibawang – hingga Borobudur. Pembangunan jalur ini diharapkan dapat memecah arus wisatawan agar tidak hanya transit di bandara, tetapi juga mengeksplorasi potensi wisata di sepanjang jalur pegunungan tersebut.
"Kami berharap dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta dan status sebagai penyangga KSPN Borobudur, Kulon Progo tidak sekadar menjadi tempat transit, tetapi menjadi destinasi yang layak dan berdaya saing," ujar Bupati. Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah DIY dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut berjalan sesuai target.
Potensi Ekonomi dan Tantangan SDM
Kecamatan Girimulyo sendiri telah menunjukkan diversifikasi wisata yang luar biasa. Terdapat sedikitnya 15 objek wisata yang telah beroperasi, mulai dari wisata alam berupa curug (air terjun), gua, hingga wisata religi. Salah satu fokus utama pemerintah adalah menjadikan kawasan Kebun Teh Nglinggo-Tritis sebagai destinasi unggulan yang ramah bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.
Untuk mencapai standar profesional tersebut, Pemkab menyadari bahwa tantangan terbesarnya adalah kesiapan SDM lokal. Wisata berbasis masyarakat membutuhkan pendampingan agar pelaku wisata mampu menjaga keaslian alam sekaligus memberikan pelayanan berstandar tinggi. Pemerintah menargetkan agar pengelolaan di wilayah tersebut dilakukan secara profesional tanpa harus menghilangkan kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama.
Analisis Implikasi: Integrasi Kebijakan dan Partisipasi Publik
Secara analitis, ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Kulon Progo merefleksikan tantangan klasik dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism). Ketika masyarakat lebih cepat bergerak dalam menangkap peluang ekonomi, pemerintah seringkali tertinggal dalam hal regulasi dan penyediaan infrastruktur dasar.
Implikasi dari lambatnya respons pemerintah terhadap destinasi yang dikelola masyarakat adalah risiko ketidakberlanjutan. Objek wisata yang populer karena tren media sosial tanpa dukungan infrastruktur jalan yang layak, sistem parkir yang teratur, dan pengelolaan sampah yang baik, akan cepat kehilangan daya tarik (boredom cycle). Jika Pemkab tidak segera mengambil peran sebagai fasilitator, maka potensi besar di Bukit Menoreh berisiko hanya akan menjadi fenomena sesaat.
Di sisi lain, integrasi program Bedah Menoreh menjadi titik balik yang krusial. Keberhasilan program ini akan menjadi penguji bagi komitmen Pemkab untuk tidak hanya membangun fisik jalan, tetapi juga membangun sistem manajemen pariwisata yang inklusif. Sinergi antara kebijakan pemerintah (top-down) dan inisiatif warga (bottom-up) adalah kunci agar Kulon Progo dapat bertransformasi menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Menyongsong Masa Depan Pariwisata Kulon Progo
Melihat ke depan, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan di Kulon Progo:
- Digitalisasi Retribusi: Untuk mengatasi kebocoran, digitalisasi sistem tiket (e-ticketing) harus segera diimplementasikan di seluruh objek wisata, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.
- Standardisasi Pelayanan: Pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan berkelanjutan bagi pemuda setempat mengenai hospitality, pemandu wisata, dan manajemen keuangan desa wisata.
- Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi: Akses jalan bukan sekadar aspal, melainkan juga harus mencakup penerangan jalan, rambu penunjuk arah yang informatif, serta area rest area yang memadai.
- Perlindungan Lingkungan: Mengingat kawasan Bukit Menoreh merupakan kawasan lindung sekaligus wisata, regulasi ketat mengenai zonasi pembangunan harus ditegakkan agar keasrian alam tidak tergerus oleh pembangunan yang tidak terkontrol.
Secara keseluruhan, Kabupaten Kulon Progo memiliki modalitas yang sangat kuat untuk bersaing di tingkat nasional. Keindahan lanskap Bukit Menoreh yang dipadukan dengan kemudahan aksesibilitas dari Bandara YIA adalah keunggulan komparatif yang jarang dimiliki daerah lain. Namun, modalitas tersebut hanya akan menjadi potensi yang tersia-siakan jika tidak dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan kolaboratif.
Pihak DPRD, melalui fungsi pengawasannya, terus mendesak agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendampingi masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah menaruh harapan besar pada keberhasilan proyek infrastruktur skala besar untuk membuka keran kunjungan wisatawan. Jika kedua belah pihak mampu menyelaraskan visi dan langkah, maka impian Kulon Progo sebagai destinasi wisata kelas dunia bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan.
Transformasi ini memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Wisatawan yang datang ke Kulon Progo mencari pengalaman autentik yang dikemas dengan kenyamanan modern. Dengan menyatukan langkah antara pemerintah dan pelaku wisata, Kulon Progo sedang membangun fondasi ekonomi baru yang tidak hanya berbasis pada angka, tetapi juga pada keberlanjutan budaya dan kelestarian alam Menoreh.
