Kawasan perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam tiga tahun terakhir mengalami ledakan pertumbuhan destinasi wisata yang digerakkan secara swadaya oleh masyarakat. Fenomena ini memunculkan puluhan objek wisata baru, mulai dari gardu pandang seperti Pule Payung dan Gunung Gajah, hingga wisata agrikultur seperti kebun teh dan kawasan bunga krisan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh. Namun, di balik geliat pariwisata yang masif tersebut, muncul kritik tajam dari legislatif mengenai minimnya kehadiran intervensi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem kepariwisataan di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, menyoroti adanya kesenjangan antara semangat kemandirian masyarakat dengan peran strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo. Menurutnya, meskipun sektor pariwisata digadang-gadang sebagai salah satu tulang punggung ekonomi baru pasca-beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), pemerintah daerah dinilai belum mampu menghadirkan dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang memadai bagi destinasi-destinasi rintisan warga.
Kesenjangan antara Inisiatif Masyarakat dan Kebijakan Publik
Kritik yang dilayangkan DPRD berfokus pada tiga aspek utama: kurangnya dukungan promosi terintegrasi, lambatnya pembangunan infrastruktur penunjang di titik-titik wisata, serta sistem manajemen retribusi yang dinilai masih rentan terhadap kebocoran. Akhid Nuryati menegaskan bahwa sebagai kawasan penyangga Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) Borobudur, Kulon Progo memiliki urgensi tinggi untuk melakukan akselerasi.
"Keinginan untuk menaikkan industri pariwisata belum diimbangi dengan kehadiran nyata Dinas Pariwisata di lapangan. Kita melihat destinasi tumbuh pesat berkat kreativitas masyarakat, namun ketika berbicara tentang aksesibilitas, sarana prasarana, dan sistem manajemen yang profesional, Pemkab belum hadir secara signifikan," ujar Akhid.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa manajemen retribusi wisata di sejumlah titik masih bersifat konvensional. Ketidakterbukaan dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor wisata ini berpotensi menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong adanya modernisasi sistem tiket masuk dan penataan akses masuk agar wisatawan merasa lebih nyaman dan sistem pelaporan keuangan menjadi lebih transparan.
Program Bedah Menoreh: Jawaban Pemkab atas Tantangan Aksesibilitas
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo menekankan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemkab telah meluncurkan program strategis berskala besar yang dikenal dengan sebutan "Bedah Menoreh". Program ini dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif untuk membenahi seluruh lini pendukung pariwisata, mulai dari infrastruktur jalan, pengembangan komoditas perkebunan, hingga penguatan nilai budaya lokal.
Fokus utama dari program Bedah Menoreh adalah pembangunan aksesibilitas jalan yang menghubungkan wilayah Temon (lokasi Bandara YIA) menuju kawasan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jalur ini membentang melalui rute strategis: Temon – Kokap – Girimulyo – Samigaluh – Kalibawang – Borobudur. Pembangunan infrastruktur jalan ini dipandang sebagai kunci untuk mengubah posisi Kulon Progo dari sekadar tempat transit penumpang pesawat menjadi destinasi wisata yang memiliki daya tarik untuk menginap.
Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa sinkronisasi pembangunan jalan ini melibatkan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Daerah DIY dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Kami sadar bahwa tanpa akses yang layak, potensi keindahan alam di perbukitan Menoreh akan sulit dijangkau oleh wisatawan mancanegara maupun domestik dalam skala besar. Bedah Menoreh adalah jawaban atas tantangan tersebut," ungkapnya.
Konteks Strategis: Kulon Progo sebagai Penyangga KSPN Borobudur
Penetapan Borobudur sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah pusat memberikan beban sekaligus peluang bagi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai tetangga terdekat, Kulon Progo diproyeksikan menjadi pintu masuk utama bagi wisatawan yang datang melalui udara. Oleh karena itu, kesiapan SDM, kelembagaan wisata, dan standardisasi pelayanan menjadi mutlak diperlukan.
Saat ini, terdapat lebih dari 15 objek wisata di Kecamatan Girimulyo yang memiliki keunikan geologis dan budaya, seperti wisata gua, curug (air terjun), dan wisata religi. Di sisi lain, kawasan Kebun Teh Nglinggo-Tritis di Samigaluh telah dipersiapkan sebagai etalase pariwisata premium yang mengedepankan pengalaman agrowisata. Pemkab mengklaim sedang melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat agar objek-objek tersebut tidak hanya sekadar indah, tetapi juga ramah bagi wisatawan dan berkelanjutan secara ekologis.
Analisis Implikasi: Tantangan Keberlanjutan Pariwisata
Secara sosiologis, keterlibatan masyarakat yang dominan dalam pengembangan wisata di Kulon Progo merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat positif. Namun, jika dibiarkan berjalan tanpa regulasi dan dukungan infrastruktur yang memadai, fenomena ini berisiko menimbulkan beberapa masalah jangka panjang:
- Degradasi Lingkungan: Pertumbuhan objek wisata yang tidak dibarengi dengan manajemen limbah dan penataan lahan yang benar dapat mengancam ekosistem kawasan perbukitan Menoreh yang rentan longsor.
- Jenuh Pasar (Market Saturation): Tanpa diversifikasi produk wisata yang didukung oleh riset pasar dari Dinas Pariwisata, objek-objek wisata yang serupa akan saling mematikan (kanibalisasi pasar).
- Standar Layanan yang Tidak Merata: Ketiadaan pelatihan SDM yang sistematis dari Pemkab berpotensi menciptakan kualitas layanan yang fluktuatif, yang pada akhirnya dapat merusak citra pariwisata Kulon Progo di mata wisatawan internasional.
Implikasi dari kritik DPRD dan rencana aksi Pemkab ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran paradigma. Pemerintah dituntut untuk tidak lagi sekadar menjadi regulator yang pasif, melainkan menjadi fasilitator aktif. Kolaborasi antara pelaku wisata lokal yang memiliki pengetahuan tentang medan dan kearifan lokal dengan Pemkab yang memiliki akses terhadap sumber daya anggaran dan kebijakan, menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan pengembangan sektor pariwisata.
Menuju Integrasi Sistematis
Menjelang akhir tahun, urgensi integrasi antara promosi wisata dengan kesiapan sarana prasarana semakin mendesak. Tim promosi wisata Kulon Progo dinilai sudah cukup efektif dalam membangun brand awareness melalui kanal-kanal digital. Namun, keberhasilan promosi tersebut seringkali menjadi bumerang ketika wisatawan yang datang mendapati fasilitas jalan yang rusak atau sistem parkir yang belum teratur.
Dalam upaya jangka panjang, Pemkab Kulon Progo diharapkan dapat merealisasikan peta jalan (roadmap) pariwisata yang lebih terukur. Ini mencakup penataan zonasi pariwisata, sertifikasi pelaku wisata lokal, dan digitalisasi sistem retribusi. Jika sinergi antara aspirasi masyarakat yang kritis dan kebijakan pemerintah yang taktis dapat tercapai, Kulon Progo memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari wilayah penyangga menjadi pemain utama dalam peta pariwisata nasional.
Perjalanan panjang pengembangan kawasan Bukit Menoreh kini berada pada titik krusial. Keberhasilan pembangunan infrastruktur "Bedah Menoreh" yang saat ini sedang dikebut akan menjadi tolok ukur utama apakah pemerintah daerah mampu mewujudkan visi pariwisata yang berbasis masyarakat, berbudaya, dan berdaya saing global, atau justru terjebak dalam birokrasi yang lamban sementara potensi wisata di depan mata terus berkembang secara sporadis.
