Sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah mengalami fase pertumbuhan yang signifikan namun diiringi dengan tantangan tata kelola yang kompleks. Seiring dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan penetapan kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), wilayah perbukitan Menoreh yang mencakup Kecamatan Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh kini menjadi magnet baru bagi wisatawan. Kendati demikian, muncul kritik tajam dari legislatif terkait kesenjangan antara pesatnya inisiatif pariwisata berbasis masyarakat dengan keterlibatan konkret pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai.
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, menyoroti ketimpangan peran antara pelaku wisata mandiri dengan instansi terkait dalam setahun terakhir. Menurutnya, meski puluhan objek wisata baru seperti Pule Payung, Gunung Gajah, hingga kawasan agrowisata bunga krisan dan sentra kopi-teh bermunculan secara swadaya, kehadiran Dinas Pariwisata belum terasa secara signifikan. Kondisi ini menciptakan celah operasional yang berpotensi menghambat keberlanjutan sektor pariwisata daerah di masa depan.
Kronologi dan Pertumbuhan Destinasi Berbasis Masyarakat
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kawasan Bukit Menoreh telah bertransformasi menjadi pusat atraksi wisata alam dan edukasi. Fenomena ini bermula dari kesadaran masyarakat lokal untuk memanfaatkan potensi geografis perbukitan yang menawarkan pemandangan asri dan udara sejuk. Data menunjukkan bahwa di Kecamatan Girimulyo saja, terdapat sedikitnya 15 objek wisata baru yang mencakup ekowisata gua, curug, hingga wisata religi.
Namun, pertumbuhan pesat ini tidak disertai dengan sinkronisasi kebijakan. Para pengelola objek wisata masyarakat kerap menghadapi kendala aksesibilitas jalan, minimnya sarana pendukung (amenitas), serta ketidaksiapan kelembagaan. DPRD menilai bahwa tanpa intervensi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar dan pendampingan SDM, destinasi-destinasi tersebut berisiko mengalami stagnasi atau penurunan kualitas pelayanan saat menghadapi lonjakan pengunjung.
Kritik Legislatif: Evaluasi Tata Kelola dan Retribusi
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh pihak legislatif adalah buruknya sistem penarikan retribusi wisata. Akhid Nuryati menegaskan bahwa sistem yang berlaku saat ini masih rentan terhadap kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan belum mencerminkan tata kelola modern. Hingga saat ini, belum ada inovasi sistem yang diterapkan untuk mengintegrasikan retribusi secara digital guna meningkatkan akuntabilitas dan kenyamanan pengunjung.
Selain masalah retribusi, DPRD juga memberikan catatan kritis terhadap kesenjangan antara promosi dan kesiapan destinasi. Pihak legislatif mengapresiasi keberhasilan tim promosi pariwisata dalam menjangkau pasar, namun mengingatkan bahwa promosi tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan berujung pada kekecewaan wisatawan. Tanpa sistem yang memadai untuk menangkap potensi pengunjung, upaya promosi hanya akan menjadi langkah jangka pendek yang tidak berdampak pada loyalitas wisatawan untuk berkunjung kembali.
Strategi Pemerintah Daerah: Program Bedah Menoreh
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki cetak biru pengembangan wilayah melalui program "Bedah Menoreh". Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebuah pendekatan komprehensif yang mencakup pembenahan infrastruktur jalan, sektor perkebunan, moda transportasi, hingga revitalisasi budaya lokal.
Fokus utama dari strategi ini adalah konektivitas. Pemerintah saat ini tengah mengupayakan penyelesaian jalur Bedah Menoreh yang menghubungkan Bandara YIA di Temon menuju kawasan Borobudur di Jawa Tengah. Rute strategis ini melintasi Kecamatan Temon, Kokap, Girimulyo, Samigaluh, hingga Kalibawang. Pembangunan infrastruktur jalan ini diharapkan dapat mengubah status Kulon Progo dari sekadar kawasan transit menjadi destinasi wisata utama yang layak huni dan nyaman bagi pelancong.
Hasto menegaskan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian jalur tersebut. Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga tengah menyiapkan standardisasi pengelolaan objek wisata agar lebih profesional dan ramah lingkungan, dengan menjadikan kawasan Kebun Teh Nglinggo-Tritis sebagai pilot project penyangga KSPN Borobudur.
Analisis Implikasi: Tantangan Integrasi dan Keberlanjutan
Dilihat dari perspektif ekonomi makro, posisi Kulon Progo sebagai penyangga KSPN Borobudur memberikan peluang emas sekaligus tantangan berat. Implikasi dari tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah dan masyarakat adalah ketidaksiapan destinasi dalam menyambut wisatawan mancanegara maupun domestik dalam skala besar.
- Kapasitas SDM dan Kelembagaan: Pengembangan destinasi wisata memerlukan SDM yang terlatih dalam hospitality. Saat ini, ketergantungan pada pengelolaan mandiri oleh masyarakat tanpa intervensi pendidikan pariwisata dari pemerintah akan menyebabkan standar pelayanan yang tidak merata.
- Konektivitas dan Aksesibilitas: Keberadaan bandara YIA adalah modal utama. Namun, tanpa infrastruktur jalan yang mampu menampung volume kendaraan wisata yang besar, kemacetan akan menjadi hambatan utama yang menurunkan pengalaman wisatawan.
- Keamanan dan Kenyamanan: Penataan sistem retribusi dan zonasi wisata sangat penting untuk menjamin keamanan pendapatan daerah serta kenyamanan pengunjung. Kebocoran retribusi, jika tidak segera diatasi, akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah.
Langkah Strategis Menuju Pariwisata Berkelanjutan
Untuk menyeimbangkan dinamika ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret:
- Integrasi Data dan Teknologi: Implementasi sistem tiket terpadu berbasis digital di seluruh destinasi wisata di Bukit Menoreh akan memudahkan pemantauan jumlah pengunjung dan memastikan transparansi retribusi.
- Pendampingan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis): Pemerintah tidak harus mengelola secara langsung, namun wajib memberikan fasilitasi berupa pelatihan manajemen destinasi, tata kelola keuangan, dan pemasaran digital kepada komunitas lokal yang sudah lebih dulu bergerak.
- Penguatan Infrastruktur Pendukung: Selain jalan raya, penyediaan fasilitas sanitasi, penerangan jalan, serta rambu penunjuk arah yang standar internasional di kawasan Menoreh menjadi mutlak diperlukan sebagai pendukung citra pariwisata yang profesional.
- Sinergi Lintas Sektoral: Kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan perlu diperkuat agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan kesiapan destinasi wisata.
Kesimpulan
Perjalanan Kulon Progo untuk menjadi destinasi wisata berkelas nasional dan internasional masih panjang. Kritikan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo merupakan sinyal penting bagi eksekutif untuk segera mengevaluasi pola komunikasi dan aksi di lapangan. Dengan potensi alam yang luar biasa di kawasan Bukit Menoreh, integrasi antara inisiatif masyarakat yang organik dengan dukungan kebijakan pemerintah yang sistematis akan menjadi kunci utama keberhasilan pariwisata daerah.
Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa pariwisata di Kulon Progo tidak hanya sekadar menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi masyarakat lokal tanpa harus merusak ekosistem budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menentukan apakah Kulon Progo mampu bertransformasi menjadi destinasi utama atau sekadar menjadi wilayah lintasan dalam peta pariwisata nasional.
