Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026 kini memasuki babak baru yang semakin kompleks. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, secara resmi mengungkap adanya temuan pengadaan fiktif berupa kamera pengawas atau CCTV serta perangkat sidik jari yang seharusnya digunakan untuk memantau distribusi gizi di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengungkapan ini disampaikan usai Sony menjalani pemeriksaan maraton selama sembilan jam oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut menambah daftar panjang dugaan penyelewengan dalam proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tersebut. Menurut keterangan pihak Sony, pengadaan ini bahkan telah direncanakan dan dikontrakkan sebelum ia menjabat di BGN, yang mengindikasikan adanya sistem yang sudah dirancang untuk menyimpang sejak awal.
Kronologi dan Modus Operandi Pengadaan Fiktif
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada penyidik, pengadaan perangkat CCTV dan sidik jari tersebut ditujukan untuk memantau efektivitas distribusi makanan di 1.000 titik SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Rencananya, setiap unit SPPG diwajibkan memiliki lima unit CCTV dan satu set alat pemindai sidik jari. Secara total, terdapat kebutuhan pengadaan sebanyak 5.000 unit CCTV serta perangkat pendukung sidik jari yang terintegrasi langsung dengan sistem pusat pemantauan BGN.
Sistem ini dirancang dengan narasi teknis bahwa setiap penerima manfaat wajib melakukan pemindaian sidik jari sebelum menerima jatah makanan, di mana data tersebut nantinya akan tersinkronisasi dengan sistem SPPG untuk memastikan transparansi dan akurasi jumlah penerima bantuan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan realitas yang sangat berbeda.
Krisna Murti mengungkapkan bahwa ketika Sony Sonjaya mencoba melakukan klarifikasi kepada pihak vendor sebelum masa kontrak berakhir pada 19 Februari 2026, vendor tersebut gagal membuktikan pemasangan perangkat tersebut di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Dalam inspeksi acak di salah satu sekolah, tidak ditemukan satu pun perangkat CCTV atau sidik jari yang terpasang sesuai dengan spesifikasi kontrak. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengadaan tersebut hanyalah "kertas di atas meja" tanpa adanya realisasi fisik, yang oleh pihak Sony dikategorikan sebagai total loss atau kerugian negara secara penuh pada pos anggaran tersebut.
Konteks dan Latar Belakang Kasus MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan yang digulirkan pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan nutrisi anak-anak Indonesia. Mengingat skala program yang sangat masif, anggaran yang dialokasikan mencapai triliunan rupiah dengan cakupan distribusi yang menjangkau jutaan siswa setiap harinya.
Namun, sejak awal tahun 2026, program ini mulai diterpa isu tata kelola yang tidak transparan. Kejaksaan Agung kemudian memulai penyelidikan setelah mencium adanya kejanggalan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa serta pemilihan vendor. Sebelum pengungkapan kasus CCTV fiktif ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka utama yang terdiri dari jajaran petinggi BGN serta pihak swasta.
Para tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, serta dua pihak swasta yakni Asep Yusuf Soemantri dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono. Penetapan para tersangka ini didasarkan pada bukti awal mengenai adanya mark-up anggaran dan pengondisian vendor tertentu dalam proyek penyediaan sarana prasarana SPPG.
Analisis Implikasi Hukum dan Kerugian Negara
Pengungkapan mengenai pengadaan fiktif ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan indikasi korupsi sistemik. Jika 5.000 unit CCTV dan sistem sidik jari tidak pernah terpasang, maka dana yang telah dicairkan oleh negara untuk pengadaan tersebut diduga kuat mengalir ke pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam jaringan korupsi ini.
Secara hukum, temuan "total loss" pada item pengadaan ini akan memperberat posisi para tersangka di mata penyidik Jampidsus. Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dihitung dari selisih harga (mark-up), tetapi mencakup seluruh nilai anggaran yang dikeluarkan untuk barang yang tidak pernah ada. Jika dikalikan dengan harga per unit perangkat teknologi pengawasan yang lazim, total kerugian pada satu pos pengadaan ini saja diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Selain itu, temuan ini membuka pintu bagi penyidik untuk mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk mereka yang menyetujui kontrak tersebut sebelum Sony Sonjaya masuk ke dalam jajaran pimpinan BGN. Terdapat dugaan bahwa ada "titipan" vendor yang telah dikondisikan sejak tahap perencanaan anggaran, yang melibatkan sejumlah pihak yang memiliki pengaruh dalam penentuan titik lokasi SPPG.
Tanggapan Pihak Terkait dan Proses Hukum
Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung masih terus mendalami keterangan Sony Sonjaya. Meskipun Sony memilih untuk bungkam di hadapan awak media usai pemeriksaan, kuasa hukumnya secara eksplisit menyatakan bahwa kliennya berusaha kooperatif untuk mengungkap alur kebijakan yang salah sejak awal. Strategi hukum yang diambil oleh pihak Sony adalah memposisikan dirinya sebagai pihak yang mencoba melakukan pembersihan sistemik terhadap kontrak-kontrak bermasalah yang ia warisi saat menjabat.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung menyatakan akan melakukan konfrontasi data antara keterangan Sony dengan tersangka lainnya serta bukti dokumen kontrak yang telah disita. Jaksa penyidik juga tengah melakukan audit forensik digital untuk melacak aliran dana yang keluar dari kas BGN ke rekening vendor yang diduga fiktif tersebut.
Pakar hukum tata negara menyoroti bahwa kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Program yang memiliki misi sosial mulia seperti MBG seharusnya memiliki sistem pengawasan internal (internal control) yang ketat sejak dari hulu ke hilir. Kegagalan dalam mendeteksi pengadaan fiktif dalam skala 5.000 unit menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di lembaga tersebut.
Dampak Luas bagi Program Makan Bergizi Gratis
Dampak dari skandal ini sangat luas. Selain kerugian materiil, kepercayaan publik terhadap efektivitas program Makan Bergizi Gratis terancam menurun. Pemerintah kini dituntut untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor yang terlibat dalam program MBG di seluruh Indonesia.
Kementerian terkait dan BGN harus segera mengambil langkah mitigasi agar distribusi nutrisi kepada anak-anak tetap berjalan, sementara proses hukum terus berjalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa target penurunan angka stunting nasional tidak terhambat oleh kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Masyarakat sipil dan lembaga pengawas korupsi terus memantau jalannya persidangan dan penyidikan ini. Terdapat desakan agar Kejaksaan Agung tidak berhenti pada lima tersangka yang telah ditetapkan, melainkan mengusut tuntas siapa saja "aktor intelektual" di balik pengondisian vendor dan pengadaan fiktif tersebut.
Dengan terungkapnya dugaan pengadaan CCTV fiktif ini, publik kini menunggu langkah konkret dari Kejaksaan Agung untuk menyeret para pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi lembaga-lembaga negara agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, terutama untuk proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat banyak. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kerugian negara dapat dipulihkan kembali melalui mekanisme hukum yang berlaku.
