Jakarta (ANTARA) – Sinergi strategis antara lembaga legislatif dan regulator sektor keuangan mencapai titik krusial pada Kamis (18/6/2026). Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pertemuan ini menjadi penanda dimulainya era baru dalam pengawasan dan pengembangan pasar modal nasional, dengan fokus utama pada pembenahan tata kelola (governance) dan integritas pasar.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangan persnya seusai pertemuan menegaskan bahwa langkah koordinasi ini merupakan respons atas dinamika pasar yang menuntut transparansi lebih tinggi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa, serta Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Dari sisi regulator, hadir Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi bersama jajaran, serta Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik yang baru saja mengemban amanah untuk periode 2026–2030.
Urgensi Pembenahan Tata Kelola Bursa
Diskusi yang berlangsung intensif tersebut menyoroti perlunya penguatan sistem pengawasan di pasar modal. Menurut Dasco, koordinasi antara DPR, OJK, dan BEI bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk memastikan bahwa bursa saham Indonesia mampu menjadi instrumen investasi yang kredibel bagi investor domestik maupun asing.
"Kami telah melakukan koordinasi dan diskusi panjang mengenai bagaimana OJK yang baru dan direktur BEI yang baru dapat membenahi tata kelola bursa agar lebih baik, transparan, dan akuntabel di masa depan," ujar Dasco. Pihak legislatif menekankan bahwa pengawasan OJK terhadap BEI harus diperketat untuk meminimalisir celah praktik yang merugikan investor publik, seperti manipulasi pasar atau kurangnya keterbukaan informasi emiten.
Komitmen OJK Terhadap Reformasi Integritas
Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, memberikan penekanan khusus pada aspek integritas. Dalam arahannya kepada jajaran direksi BEI yang baru, Friderica menuntut adanya komitmen untuk melanjutkan reformasi integritas yang sempat digulirkan pada periode sebelumnya. Ia memandang bahwa integritas adalah mata uang utama dalam industri jasa keuangan.
"Kami meminta direksi BEI untuk berkomitmen penuh memberikan yang terbaik bagi pengembangan bursa. Ini bukan hanya tentang angka transaksi, tetapi tentang bagaimana kita mengedepankan tata kelola yang bersih dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal," tegas Friderica. Baginya, pasar modal yang maju adalah pasar yang mampu menjaga kepercayaan publik (trust). Jika tata kelola diperbaiki, maka daya saing BEI di kancah global akan meningkat, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Visi BEI Periode 2026–2030: Menuju Bursa Kelas Dunia
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyambut baik arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran direksi periode 2026–2030 telah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk melanjutkan agenda reformasi pasar modal. Fokus utamanya mencakup peningkatan transparansi emiten, efisiensi perdagangan, dan pendalaman pasar (market deepening).
Jeffrey menjelaskan bahwa strategi pendalaman pasar akan menyasar dua sisi sekaligus: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Dari sisi penawaran, BEI berkomitmen untuk mendorong lebih banyak perusahaan berkualitas untuk melantai di bursa melalui proses Initial Public Offering (IPO) yang kredibel. Dari sisi permintaan, edukasi investor akan terus ditingkatkan agar partisipasi masyarakat, khususnya investor ritel, semakin terliterasi.
"Potensi BEI untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar global adalah target yang realistis. Kami akan terus melakukan pembenahan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat integritas agar investor merasa aman dan nyaman bertransaksi di Indonesia," ungkap Jeffrey.
Latar Belakang dan Konteks Pasar Modal Indonesia
Sepanjang tahun 2024 hingga 2026, pasar modal Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari volatilitas ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, hingga penyesuaian kebijakan moneter. Data historis menunjukkan bahwa integritas bursa sering menjadi sorotan ketika terjadi fluktuasi ekstrem pada saham-saham tertentu (seperti saham gorengan).
Keterlibatan DPR dalam memfasilitasi pertemuan ini menunjukkan bahwa legislatif memandang pasar modal sebagai pilar ekonomi strategis. Sebagai informasi, per pertengahan 2026, jumlah investor pasar modal di Indonesia telah menembus angka yang signifikan dengan dominasi generasi muda. Pertumbuhan jumlah investor ini harus dibarengi dengan perlindungan investor yang lebih kuat melalui sistem pengawasan OJK yang berbasis teknologi (RegTech) dan pengawasan manual yang lebih proaktif.
Analisis Implikasi: Kepercayaan Investor sebagai Kunci
Para analis pasar modal menilai bahwa langkah koordinasi ini memberikan sinyal positif bagi para pelaku pasar. Adanya kesepakatan antara DPR, OJK, dan BEI menunjukkan adanya stabilitas kebijakan yang akan meminimalisir ketidakpastian regulasi.
Implikasi jangka pendek dari pertemuan ini kemungkinan besar adalah peningkatan frekuensi audit tata kelola oleh OJK terhadap BEI. Selain itu, BEI diperkirakan akan segera merilis aturan baru terkait keterbukaan informasi yang lebih ketat bagi emiten, serta peninjauan kembali atas prosedur suspensi saham untuk menjaga stabilitas harga.
Dalam jangka panjang, jika reformasi tata kelola ini berhasil diimplementasikan, Indonesia memiliki peluang untuk menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) melalui pasar modal. Kepercayaan investor asing sangat bergantung pada supremasi hukum dan transparansi sistem bursa. Dengan dukungan penuh dari DPR, diharapkan OJK memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam melakukan fungsi pengawasan dan penindakan (enforcement) terhadap pelanggaran di pasar modal.
Garis Waktu Reformasi Pasar Modal 2026
- Awal 2026: Pelantikan jajaran Direksi BEI baru dengan mandat utama restrukturisasi tata kelola.
- Mei 2026: OJK mulai menerapkan sistem pemantauan berbasis AI untuk mendeteksi transaksi tidak wajar di bursa.
- Juni 2026: Pertemuan koordinasi DPR-OJK-BEI untuk menyepakati komitmen reformasi total dan peningkatan transparansi.
- Semester II 2026 (Proyeksi): Implementasi regulasi baru terkait transparansi emiten dan penguatan perlindungan investor ritel.
Kesimpulan
Pertemuan antara DPR RI, OJK, dan BEI pada Kamis, 18 Juni 2026, merupakan langkah krusial dalam upaya menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif. Dengan adanya kesepakatan untuk mengedepankan integritas tata kelola, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas bursa efeknya di mata dunia. Keberhasilan inisiatif ini nantinya tidak hanya akan diukur dari nilai kapitalisasi pasar, tetapi dari sejauh mana perlindungan bagi investor dapat dijamin dan bagaimana pasar modal dapat berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
DPR, melalui komisi terkait, menyatakan akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap implementasi kebijakan yang disepakati, memastikan bahwa reformasi tata kelola tidak hanya berhenti pada retorika, tetapi terwujud dalam kebijakan operasional yang berdampak luas bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia.
