Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui evaluasi Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Persetujuan ini menandai langkah strategis lembaga legislatif dalam merampingkan dan menyesuaikan arah kebijakan hukum nasional dengan kebutuhan dinamika sosial-politik terkini.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin jalannya sidang, mengetuk palu setelah mendapatkan persetujuan bulat dari seluruh perwakilan fraksi partai politik yang hadir. Keputusan ini akan menjadi landasan bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk segera menindaklanjuti agenda legislasi yang telah disepakati melalui mekanisme tata tertib yang berlaku.
Latar Belakang dan Kronologi Penyusunan Prolegnas
Penyusunan Prolegnas bukanlah proses yang terjadi secara mendadak. Evaluasi ini merupakan muara dari serangkaian proses koordinasi intensif antara DPR RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa perubahan kedua ini didasarkan pada hasil rapat kerja (raker) yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 April 2026.
Dalam raker tersebut, Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum RI dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI telah melakukan penyelarasan mendalam terkait daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap mendesak untuk diselesaikan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa target legislasi tidak hanya sekadar memenuhi kuantitas, tetapi juga relevan dengan tantangan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
Secara kronologis, evaluasi ini merupakan bagian dari siklus evaluasi rutin yang dilakukan untuk merespons perubahan prioritas pemerintah. Mengingat tahun 2026 merupakan periode krusial dalam siklus pembangunan jangka menengah, penyesuaian daftar RUU menjadi sangat krusial agar selaras dengan agenda kerja pemerintah pusat dan kebutuhan hukum masyarakat.
Rincian Target Legislasi Tahun 2026
Berdasarkan kesepakatan dalam rapat paripurna tersebut, terdapat penyesuaian signifikan terhadap beban kerja legislasi DPR RI. Saat ini, sebanyak 68 RUU telah ditetapkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Selain itu, untuk agenda jangka panjang periode 2025-2029, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati total 198 RUU yang akan digarap secara bertahap.
Angka 68 RUU untuk prioritas satu tahun merupakan tantangan besar bagi DPR RI. Hal ini menuntut efisiensi dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari penyusunan naskah akademik, harmonisasi, hingga pembahasan di tingkat komisi.
Fokus Utama Perubahan: Pergeseran Inisiatif dan Substansi
Salah satu poin krusial dalam perubahan kedua Prolegnas ini adalah pergeseran status inisiatif beberapa RUU penting. Baleg DPR RI mencatat beberapa penyesuaian strategis, di antaranya:
- RUU Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Omnibus Law): RUU ini sebelumnya merupakan usulan pemerintah, namun kini telah dialihkan menjadi inisiatif DPR RI dalam perubahan ketiga Prolegnas 2025-2029. Perubahan status ini menunjukkan komitmen DPR untuk lebih proaktif dalam merancang kerangka hukum yang bersifat komprehensif atau omnibus.
- Penambahan RUU Prioritas Baru: Baleg memasukkan empat RUU inisiatif baru ke dalam Prolegnas Prioritas 2026, yaitu RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Profesi Kurator, RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Perubahan Nomenklatur: Demi memberikan kejelasan arah kebijakan, beberapa RUU mengalami penyesuaian judul. RUU tentang Pelelangan Aset kini disederhanakan menjadi RUU tentang Pelelangan, sementara RUU tentang Masyarakat Hukum Adat kini berubah menjadi RUU tentang Masyarakat Adat.
- Alih Status Inisiatif: Beberapa RUU krusial seperti RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang sebelumnya merupakan usulan pemerintah, kini resmi menjadi inisiatif DPR RI.
Bob Hasan menegaskan bahwa evaluasi ini secara tegas tidak memasukkan daftar RUU komulatif terbuka. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan yang jelas agar daftar prioritas lebih fokus dan terukur.
Implikasi Politik dan Hukum
Langkah DPR RI dalam melakukan evaluasi Prolegnas ini memiliki implikasi yang luas bagi tata kelola hukum di Indonesia. Pertama, dengan menempatkan banyak RUU sebagai inisiatif DPR, lembaga legislatif menunjukkan dominasi fungsi legislasi yang lebih kuat. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya DPR untuk lebih cepat merespons aspirasi konstituen dibandingkan menunggu draf dari pihak eksekutif.
Kedua, pengunaan model omnibus law dalam sektor perumahan menunjukkan bahwa DPR semakin percaya diri dalam menggunakan metode ini untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih (hyper-regulation). Namun, tantangan besar yang membayangi adalah kualitas partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Dengan target 68 RUU dalam satu tahun, DPR harus memastikan bahwa proses penyusunan undang-undang tidak mengabaikan masukan dari para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat sipil.
Ketiga, masuknya RUU tentang Masyarakat Adat ke dalam daftar prioritas merupakan respons terhadap desakan lama terkait perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Selama bertahun-tahun, RUU ini sering kali terhambat dalam proses legislasi. Dengan masuknya ke dalam Prolegnas Prioritas 2026, terdapat harapan baru bagi kepastian hukum bagi komunitas adat di seluruh nusantara.
Analisis Beban Kerja Legislatif
Jika ditelaah dari sisi beban kerja, target 68 RUU dalam setahun menuntut ritme kerja yang sangat intensif. Secara historis, DPR RI sering kali mengalami kendala dalam memenuhi target Prolegnas karena berbagai faktor, mulai dari dinamika politik internal, kompleksitas substansi hukum, hingga keterbatasan waktu dalam masa persidangan.
Pakar hukum tata negara sering kali mengingatkan bahwa kuantitas undang-undang tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hukum. Oleh karena itu, keberhasilan evaluasi Prolegnas ini akan sangat bergantung pada kemampuan Baleg DPR RI dalam melakukan seleksi substansi yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, bukan sekadar pemenuhan target administratif.
Tanggapan dan Harapan Publik
Respon dari berbagai kalangan terhadap keputusan ini cukup beragam. Sebagian pihak mengapresiasi keberanian DPR untuk memasukkan isu-isu krusial seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Lingkungan Hidup. Namun, terdapat juga kekhawatiran mengenai efektivitas pembahasan RUU yang bersifat omnibus jika dilakukan dalam waktu singkat.
Ke depan, koordinasi antara DPR RI dan pemerintah akan menjadi kunci utama. Tanpa dukungan teknis dari kementerian terkait dan kesiapan naskah akademik yang matang, target legislasi yang telah disepakati ini berisiko kembali mengalami revisi di masa depan.
Kesimpulan
Persetujuan evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas Tahun 2026 oleh Rapat Paripurna DPR RI merupakan tonggak penting dalam agenda legislasi nasional. Dengan 68 RUU yang masuk dalam daftar prioritas dan 198 RUU untuk jangka panjang 2025-2029, DPR telah menetapkan "peta jalan" yang ambisius. Keberhasilan pelaksanaan target ini akan sangat bergantung pada integritas, efektivitas, dan keterbukaan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi selama sisa masa persidangan tahun 2026. Publik kini menanti realisasi dari janji legislasi ini, khususnya terkait perlindungan hak masyarakat adat, pembaruan hukum acara perdata, dan penguatan sektor perumahan yang telah lama dinantikan.
