Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Turki dan Malaysia dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026. Persetujuan ini menjadi tonggak krusial dalam memperkuat postur pertahanan Indonesia di kancah internasional sekaligus memformalkan kemitraan strategis dengan dua negara sahabat yang memiliki posisi penting dalam dinamika geopolitik global dan regional.
Dua instrumen hukum yang disahkan tersebut adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, serta RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan. Dengan disahkannya kedua RUU ini, pemerintah memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menjalankan aksi-aksi nyata dalam kerangka kerja sama militer, alih teknologi, dan pengembangan industri pertahanan.
Ketua DPR RI Puan Maharani, yang memimpin jalannya rapat paripurna tersebut, memastikan bahwa seluruh fraksi di DPR RI telah memberikan persetujuan bulat. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan mendalam di tingkat komisi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait hingga akademisi dan pakar pertahanan.
Kronologi dan Proses Legislasi
Proses ratifikasi ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Pembahasan mengenai kedua RUU ini sejatinya telah bergulir sejak April 2026. Komisi I DPR RI, sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, memegang peranan vital dalam menyaring substansi perjanjian tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengungkapkan bahwa pembahasan dilakukan secara komprehensif. Komisi I tidak hanya membedah teks perjanjian, tetapi juga mengundang masukan dari masyarakat sipil serta pakar kebijakan luar negeri untuk memastikan bahwa kerja sama yang akan dijalin tidak mengabaikan kedaulatan negara. Proses ini berlanjut hingga pengambilan keputusan tingkat I pada 1 Juli 2026, di mana perwakilan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, menyampaikan kesiapan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut segera setelah ratifikasi selesai.
Sebelum disahkan di paripurna, pemerintah melalui Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menjelaskan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut sebenarnya sudah ditandatangani, namun belum dapat diberlakukan secara efektif (entry into force) karena menunggu penyelesaian prosedur ratifikasi di masing-masing negara. Persetujuan DPR ini menjadi langkah domestik terakhir yang diperlukan bagi Indonesia untuk menuntaskan komitmen internasionalnya.
Mengapa Turki dan Malaysia? Analisis Strategis
Pemilihan Turki dan Malaysia sebagai mitra utama bukan tanpa alasan. Turki, sebagai anggota NATO dengan industri pertahanan yang sangat maju, menawarkan transfer teknologi yang krusial bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Sementara itu, Malaysia merupakan mitra strategis di kawasan ASEAN yang memiliki tantangan keamanan serupa, terutama terkait pengamanan wilayah perbatasan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Secara geopolitik, kerja sama dengan Turki membuka akses bagi Indonesia terhadap teknologi drone, sistem rudal, dan platform angkatan laut yang telah teruji dalam berbagai konflik. Sebaliknya, kerja sama dengan Malaysia lebih menitikberatkan pada interoperabilitas militer, latihan bersama, dan manajemen ancaman lintas batas yang lebih sinkron.
Fraksi-fraksi di DPR RI memandang bahwa pengesahan ini akan memberikan dampak berganda. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) militer melalui pelatihan yang lebih intensif dan terstandarisasi. Kedua, akselerasi kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan adanya payung hukum yang jelas, perusahaan pertahanan milik negara (BUMN) dapat lebih leluasa menjalin kemitraan teknis (joint production) dengan industri pertahanan di Turki maupun Malaysia.
Implikasi Pendanaan dan Pengawasan
Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh Komisi I DPR RI adalah aspek pengawasan dan penganggaran. Anton Sukartono Suratto menekankan bahwa UU ini tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan mekanisme pengawasan yang objektif.
"Pendanaan yang kuat mutlak diperlukan guna memenuhi komitmen secara tepat waktu," tegas Anton dalam pernyataannya. Hal ini merujuk pada kebutuhan biaya untuk pelatihan bersama, pengiriman personel, hingga biaya pemeliharaan teknologi yang didatangkan melalui skema kerja sama tersebut.
DPR berkomitmen untuk terus memantau implementasi dari UU ini. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya menyangkut efisiensi anggaran, tetapi juga efektivitas capaian. Apakah kerja sama tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesiapan operasional TNI? Apakah terjadi transfer teknologi yang signifikan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi fokus dalam agenda pengawasan Komisi I ke depan.
Prinsip Kesetaraan dan Kedaulatan
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama yang diatur dalam kedua UU tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap integritas teritorial. Tidak ada klausul dalam perjanjian tersebut yang mengizinkan intervensi pihak asing terhadap kedaulatan Indonesia.
Hal ini menjadi penting mengingat sensitivitas isu pertahanan di tengah dinamika politik global yang semakin kompetitif. Dengan adanya legalitas yang formal, kerja sama ini menjadi lebih transparan dan akuntabel di mata hukum internasional, sehingga memperkecil risiko kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.
Dampak Jangka Panjang bagi Keamanan Nasional
Dalam jangka panjang, ratifikasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan. Kerja sama pertahanan dengan Turki, misalnya, dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk mengakses teknologi pertahanan canggih yang selama ini sulit didapatkan dari negara-negara Barat karena adanya embargo atau restriksi politik.
Sementara itu, kerja sama dengan Malaysia akan semakin mengukuhkan stabilitas di kawasan perbatasan. Mengingat kedua negara berbagi wilayah laut yang strategis, peningkatan kapasitas militer melalui kerja sama ini secara otomatis akan meningkatkan kemampuan patroli bersama dalam memberantas ancaman seperti terorisme, penyelundupan, dan pencurian sumber daya alam.
Secara makro, langkah DPR ini merupakan manifestasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia menjalin hubungan pertahanan dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga, namun tetap memegang teguh prinsip untuk tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu yang berpotensi memicu ketegangan.
Kesimpulan
Pengesahan RUU ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Turki dan Malaysia merupakan langkah maju yang strategis bagi Indonesia. Di tengah tantangan keamanan global yang kian kompleks, kemampuan untuk membangun kemitraan internasional yang solid adalah sebuah keharusan. Dengan dukungan penuh dari parlemen, pemerintah kini memiliki mandat untuk bergerak lebih cepat dalam mengimplementasikan agenda pertahanan nasional.
Keberhasilan implementasi UU ini nantinya akan sangat bergantung pada sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan TNI sebagai pengguna akhir. Selain itu, peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan akan menjadi kunci agar kerja sama yang terjalin tetap berada pada koridor kepentingan nasional, memberikan dampak nyata bagi modernisasi alutsista, serta meningkatkan kualitas profesionalisme prajurit di lapangan.
Dengan berakhirnya proses legislasi ini, Indonesia kini menatap masa depan pertahanan yang lebih integratif, modern, dan mandiri, selaras dengan visi jangka panjang untuk menjadi kekuatan yang disegani di kawasan regional maupun global. Langkah ini juga mengirimkan sinyal positif kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah mitra yang dapat diandalkan dan serius dalam menjaga stabilitas keamanan bersama.
