Yogyakarta menjadi sorotan strategis dalam diskusi ketahanan nasional setelah Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) RI melakukan kunjungan kerja dalam negeri ke wilayah tersebut pada Selasa (23/6/2026). Kunjungan ini menegaskan posisi Yogyakarta bukan sekadar destinasi wisata atau pendidikan, melainkan laboratorium hidup dalam implementasi ketahanan nasional berbasis budaya dan keistimewaan daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Dekan FMP Unhan RI, Mayjen TNI Priyanto, menekankan bahwa budaya merupakan elemen fundamental dalam sistem pertahanan negara yang harus dijaga kemurniannya di tengah arus globalisasi.
Budaya sebagai Komponen Utama Ipoleksoshankam
Dalam kerangka sistem ketahanan nasional Indonesia, pertahanan tidak lagi dipandang secara konvensional sebagai kekuatan militer semata. Konsep Ipoleksoshankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan) menempatkan budaya sebagai fondasi moral dan sosial yang menyatukan bangsa. Mayjen TNI Priyanto menegaskan bahwa Yogyakarta dipilih sebagai lokus pembelajaran bagi para mahasiswa pascasarjana Unhan karena konsistensi daerah tersebut dalam merawat identitas budayanya di tengah modernitas.
Secara teoritis, ketahanan budaya mencakup kemampuan sebuah masyarakat untuk bertahan dari infiltrasi nilai-nilai asing yang merusak integrasi nasional. Ketika sebuah daerah mampu mempertahankan nilai-nilai lokalnya, daerah tersebut secara otomatis memperkuat "imunitas" nasional. Dalam konteks geopolitik saat ini, di mana ancaman non-militer seperti perang informasi dan degradasi nilai bangsa menjadi nyata, ketahanan budaya menjadi garda terdepan. Mahasiswa FMP Unhan diarahkan untuk memahami bagaimana pengelolaan sumber daya di Yogyakarta tidak hanya berorientasi pada profit ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas yang pada akhirnya bermuara pada kesiapan menghadapi ancaman luar.
Keistimewaan DIY: Instrumen Konstitusional dan Strategis
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang mewakili Gubernur DIY, memberikan penjelasan komprehensif mengenai bagaimana status keistimewaan bukan sekadar predikat administratif. Keistimewaan DIY diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan khusus yang diberikan kepada DIY mencakup lima bidang utama: tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa kelima bidang ini merupakan instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan nasional. Kebudayaan di Yogyakarta tidak statis; ia dikelola sebagai energi yang dinamis untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagai contoh, pelestarian tata ruang berbasis kearifan lokal di DIY terbukti mampu meredam dampak urbanisasi yang tidak terkendali, yang seringkali menjadi pemicu konflik sosial di wilayah lain. Dengan kata lain, keistimewaan adalah modal sosial yang memperkukuh kohesi masyarakat, yang merupakan elemen vital dalam pertahanan semesta.
Sinergi Ekonomi dan Pertahanan: Menilik Konteks Geopolitik
Tema kunjungan kerja FMP Unhan kali ini, yakni "Penguatan Ketahanan Nasional melalui Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Daerah Ekonomi dan Pertahanan di DIY," memiliki relevansi mendalam dengan tantangan Indonesia di level regional. Dunia saat ini berada dalam ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik yang memicu krisis energi dan pangan.
Yogyakarta, melalui sektor ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang berbasis pada kebudayaan, menunjukkan model ekonomi yang lebih resilien. Ketika ekonomi daerah berbasis pada komunitas lokal (seperti UMKM dan desa wisata berbasis budaya), ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan dapat diminimalisir. Analisis dari kunjungan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pengelolaan sumber daya mineral, energi, dan pariwisata dengan prinsip pertahanan akan menciptakan kemandirian daerah. Kemandirian inilah yang menjadi kunci utama bagi ketahanan nasional yang tangguh.
Analisis Implikasi: Mengapa Yogyakarta Penting bagi Ketahanan Nasional?
Secara akademis dan praktis, terdapat beberapa poin implikasi dari kunjungan ini bagi masa depan pertahanan Indonesia:
- SDM Unggul sebagai Aset Strategis: Mayjen TNI Priyanto menyebutkan bahwa DIY memiliki keunggulan dalam kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif pertahanan, kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi yang dipadukan dengan karakter budaya yang kuat akan menciptakan SDM yang sulit dipengaruhi oleh ideologi radikal atau subversif.
- Tata Kelola yang Adaptif: Pemerintah DIY menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang adaptif adalah kunci. Hal ini merujuk pada kemampuan birokrasi dalam merespons perubahan global tanpa harus kehilangan jati diri. Fleksibilitas ini merupakan aset pertahanan non-fisik yang sangat berharga.
- Ketahanan Nasional Berbasis Kewilayahan: Kunjungan ini menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dibangun secara top-down dari pusat saja. Setiap daerah, dengan karakteristik uniknya, harus memiliki strategi pertahanan yang spesifik. Yogyakarta menjadi model bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik nasional.
Kronologi Kunjungan dan Fokus Akademik
Kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ini merupakan bagian dari kurikulum FMP Unhan yang bertujuan mendekatkan mahasiswa pada realitas empiris di lapangan. Berikut adalah alur kegiatan kunjungan tersebut:
- Pagi Hari (23/6/2026): Rombongan mahasiswa dan staf pengajar FMP Unhan tiba di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan.
- Sesi Paparan: Pemaparan dari Pemda DIY mengenai strategi pembangunan berkelanjutan yang memadukan keistimewaan dengan tuntutan ekonomi global.
- Sesi Diskusi Strategis: Tanya jawab mendalam antara mahasiswa dan pihak Pemda DIY mengenai pengelolaan pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari upaya preventif terhadap ancaman kedaulatan.
- Penutup: Simpulan mengenai perlunya sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan unsur pertahanan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keamanan nasional jangka panjang.
Tantangan ke Depan: Menjaga Keseimbangan
Meskipun model Yogyakarta dianggap berhasil, tantangan ke depan tetaplah besar. Digitalisasi, arus migrasi, dan tuntutan modernisasi industri adalah tantangan yang dapat mengikis kemurnian budaya jika tidak dikelola dengan tepat. Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan bahwa keistimewaan harus tetap relevan dengan zaman. Artinya, pelestarian budaya tidak boleh menjadi penghambat bagi kemajuan teknologi dan ekonomi.
Pemerintah DIY terus berupaya melakukan modernisasi pada sektor-sektor strategis dengan tetap menjadikan kebudayaan sebagai "rem" dan "kompas" arah pembangunan. Dalam konteks ketahanan nasional, ini disebut sebagai smart power—kombinasi antara kekuatan keras (pertahanan) dan kekuatan lunak (budaya dan diplomasi).
Kesimpulan: Integrasi Budaya dalam Doktrin Pertahanan
Secara keseluruhan, kunjungan kerja FMP Unhan RI ke DIY memberikan sinyal kuat bahwa pendekatan pertahanan Indonesia mulai bergeser ke arah yang lebih holistik. Dengan mengakui budaya sebagai elemen ketahanan nasional, Indonesia sebenarnya sedang melakukan penguatan pada level yang paling fundamental.
Budaya bukan sekadar tradisi atau kesenian, melainkan sistem nilai yang mengatur bagaimana sebuah bangsa merespons ancaman, mengelola sumber daya, dan menjaga keutuhan wilayah. Yogyakarta, dengan status keistimewaannya, telah membuktikan bahwa dengan menjaga "kemurnian" budaya, sebuah daerah justru mampu tampil lebih berdaya saing dan lebih tangguh menghadapi dinamika global. Ke depannya, model yang diterapkan di Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia dalam menyusun strategi ketahanan wilayah yang berbasis pada potensi lokal masing-masing, demi terwujudnya pertahanan negara yang kokoh dari akar rumput.
