Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bantul mengambil langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan efisiensi layanan melalui evaluasi komprehensif terhadap strategi komunikasi publik. Dalam pertemuan monitoring yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Juni 2026, di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tim Humas dan tim Pengelola Pengaduan merumuskan kembali pola interaksi digital guna merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut kecepatan dan akurasi informasi terkait pertanahan.
Langkah ini mencerminkan komitmen instansi pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelaraskan diri dengan tuntutan keterbukaan informasi publik di era transformasi digital. Mengingat kompleksitas urusan pertanahan yang sering kali menyentuh aspek hukum dan hak milik, peran media sosial kini bergeser dari sekadar kanal publikasi menjadi instrumen krusial dalam mitigasi konflik dan edukasi masyarakat.
Urgensi Strategi Komunikasi di Sektor Pertanahan
Sektor pertanahan merupakan salah satu bidang layanan publik yang paling krusial di Indonesia. Berdasarkan data nasional, intensitas interaksi masyarakat dengan Kantor Pertanahan cenderung meningkat seiring dengan program percepatan sertifikasi tanah. Di Kabupaten Bantul, sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan properti yang dinamis, volume permintaan informasi serta pengaduan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur.
Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai garda terdepan. Berdasarkan analisis perilaku digital tahun 2026, masyarakat cenderung mencari klarifikasi awal melalui kanal daring sebelum memutuskan untuk datang langsung ke kantor fisik. Oleh karena itu, jika informasi yang tersedia di media sosial tidak akurat atau respons terhadap pengaduan lambat, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunnya tingkat kepercayaan publik (public trust).
Kronologi dan Fokus Monitoring
Kegiatan monitoring yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Sofi Puspasari, merupakan bagian dari siklus evaluasi rutin yang bertujuan untuk memetakan efektivitas kanal komunikasi. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut:
- Perencanaan Konten (Content Planning): Evaluasi dilakukan terhadap relevansi konten yang diunggah. Tujuannya adalah memastikan bahwa materi yang disebarkan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan edukatif, seperti tata cara pengurusan sertifikat, update status pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dan tips menghindari penipuan pertanahan.
- Standardisasi Respons: Sinkronisasi antara tim Humas dan tim Pengelola Pengaduan menjadi titik tekan utama. Keterlambatan dalam membalas komentar atau pesan langsung (direct message) di media sosial sering kali dipicu oleh ketidaksiapan data di lini teknis. Monitoring ini memastikan adanya alur koordinasi yang lebih singkat.
- Manajemen Krisis Komunikasi: Tim membahas mekanisme penanganan jika terjadi gelombang pertanyaan atau komplain massal dari masyarakat terkait isu pertanahan tertentu di media sosial.
- Pengukuran Kinerja (KPI): Menetapkan indikator keberhasilan komunikasi yang mencakup waktu rata-rata respons (response time), tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi yang diberikan, serta jangkauan edukasi informasi.
Sinergi Humas dan Pengelola Pengaduan: Sebuah Kebutuhan
Sofi Puspasari dalam arahannya menekankan bahwa efektivitas komunikasi bukan terletak pada seberapa sering unggahan dibuat, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. "Media sosial adalah jembatan komunikasi. Jika jembatan ini tidak kokoh, maka informasi yang sampai ke masyarakat bisa terdistorsi, yang pada akhirnya memicu persepsi negatif terhadap kinerja instansi," ujar Sofi.
Sinergi antara tim Humas dan tim Pengelola Pengaduan menjadi krusial karena keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Humas berperan dalam membangun narasi positif dan memberikan informasi proaktif, sementara tim Pengaduan berfungsi sebagai kanal reaktif yang menampung keluhan untuk segera diselesaikan. Integrasi data antara keduanya akan memudahkan kantor pertanahan dalam memetakan isu-isu yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat di lapangan.
Analisis Implikasi Digitalisasi Pelayanan Pertanahan
Pergeseran pola komunikasi dari konvensional ke digital membawa implikasi besar terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam skala makro, keterbukaan informasi yang dikelola secara profesional oleh Kantah Bantul dapat mengurangi praktik perantara ilegal atau pungutan liar yang selama ini menjadi musuh utama di sektor pertanahan.
Ketika informasi mengenai syarat, biaya, dan durasi pengurusan sertifikat tersedia secara gamblang, akurat, dan mudah diakses melalui platform digital, maka ruang gerak bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat akan tertutup. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai kanal pengaduan memberikan data real-time kepada pimpinan mengenai titik-titik layanan yang masih memerlukan perbaikan.
Ditinjau dari sisi government public relations, langkah Kantah Bantul ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam jangka panjang, digitalisasi ini diharapkan dapat menurunkan beban operasional di loket pelayanan fisik, karena sebagian besar keraguan masyarakat telah terjawab melalui kanal digital.
Tantangan ke Depan
Meskipun langkah penguatan strategi komunikasi telah dilakukan, Kantah Bantul tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pertama, adalah tantangan literasi digital masyarakat yang heterogen. Tidak semua lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kelompok usia lanjut, memiliki akses atau kemudahan dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang dirancang harus bersifat omnichannel—tetap mengandalkan media sosial bagi generasi digital, namun tetap menyediakan kanal komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat konvensional.
Kedua, kecepatan arus informasi. Di era media sosial, sebuah isu dapat berkembang menjadi bola liar dalam hitungan menit. Dibutuhkan ketangkasan (agility) dari tim Humas untuk melakukan monitoring isu secara real-time dan memberikan klarifikasi yang faktual sebelum isu tersebut meluas menjadi ketidakpercayaan publik.
Ketiga, keberlanjutan sumber daya manusia. Pengelolaan komunikasi publik memerlukan keahlian khusus, mulai dari desain grafis, penulisan kreatif, hingga kemampuan analisis data dan manajemen emosi dalam menangani komplain. Pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi staf humas di tingkat kabupaten menjadi prasyarat mutlak agar strategi yang disusun tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Kesimpulan dan Proyeksi
Langkah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam memonitor dan memperkuat strategi komunikasi publik merupakan refleksi dari kesadaran bahwa instansi pemerintah harus bertransformasi menjadi organisasi yang lebih terbuka dan responsif. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan diukur dari jumlah pengikut (followers) di media sosial, tetapi dari penurunan angka pengaduan yang berlarut-larut serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan secara keseluruhan.
Dengan menjadikan media sosial sebagai alat utama untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, Kantah Bantul berupaya membangun ekosistem layanan pertanahan yang lebih profesional, modern, dan terpercaya. Komitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala menunjukkan bahwa instansi ini siap beradaptasi dengan perubahan zaman, memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas tanah dapat dikelola dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel.
Sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan aset paling berharga milik warga negara, transparansi komunikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Dengan berjalannya strategi komunikasi yang terukur, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan di Kabupaten Bantul akan terus meningkat, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakat pun diharapkan dapat terus bersinergi, memanfaatkan kanal komunikasi yang ada untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
