Polemik penutupan sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri tengah menjadi sorotan tajam di dunia akademik Indonesia. Kebijakan yang kerap dibungkus dalam jargon link and match ini menuai kritik dari berbagai pakar, terutama terkait dengan kekhawatiran bahwa orientasi pendidikan tinggi kini mulai bergeser menjadi sekadar perpanjangan tangan pasar kerja jangka pendek. Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menilai bahwa langkah tersebut merupakan penyederhanaan masalah yang berbahaya dan berpotensi memangkas esensi dari sebuah institusi pendidikan tinggi.
Perdebatan ini muncul seiring dengan gencarnya upaya pemerintah dan pihak universitas untuk melakukan efisiensi akademik guna merespons dinamika pasar kerja global. Banyak pihak berargumen bahwa kampus harus mampu mencetak lulusan yang siap pakai guna menekan angka pengangguran terdidik. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah pasar kerja harus menjadi penentu tunggal arah pengembangan kurikulum dan keberlangsungan sebuah program studi?
Dinamika Pasar Kerja dan Ilusi Prediktabilitas
Argumen utama yang sering digunakan untuk membenarkan penutupan prodi yang sepi peminat adalah ketidaksesuaian antara keahlian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun, asumsi bahwa kebutuhan industri bersifat stabil dan dapat diprediksi jangka panjang patut dipertanyakan. Data dari World Economic Forum (WEF) memberikan peringatan keras bahwa lanskap pekerjaan dunia sedang mengalami transformasi masif. Sekitar 44 persen keterampilan kerja yang dianggap krusial saat ini diprediksi akan mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun ke depan.
Dalam konteks ini, memaksa institusi pendidikan tinggi untuk mengejar kebutuhan industri saat ini justru dianggap seperti berlari mengejar bayangan. Ketika kurikulum disesuaikan secara kaku dengan kebutuhan industri saat ini, risiko yang muncul adalah lulusan akan menghadapi masa depan di mana keterampilan teknis mereka telah usang sebelum mereka meniti karier profesional yang panjang. Perubahan teknologi yang eksponensial membuat keterampilan yang sangat spesifik memiliki masa kedaluwarsa yang sangat singkat.
Ancaman Otomatisasi dan Jebakan Keterampilan Teknis
Dunia sedang bergerak menuju era otomatisasi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) dan robotika. Laporan dari McKinsey & Company memperkirakan bahwa hingga 30 persen aktivitas kerja global berpotensi diotomatisasi pada tahun 2030. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif, administratif, hingga koding tingkat dasar berada di urutan teratas untuk digantikan oleh sistem cerdas.
Kondisi ini menegaskan bahwa strategi pendidikan yang hanya berfokus pada pelatihan keterampilan teknis semata adalah sebuah jebakan jangka pendek. Jika kampus berperan layaknya balai latihan kerja (BLK) yang hanya berfokus pada tren industri sesaat, maka lulusan yang dihasilkan akan sangat rentan terhadap disrupsi. Sebaliknya, keterampilan yang bersifat abadi dan tidak mudah tergantikan oleh mesin justru terletak pada kapasitas intelektual yang lebih mendalam, seperti berpikir kritis, kemampuan analitis, komunikasi strategis, dan empati sosial.
Data dari National Association of Colleges and Employers (NACE) secara konsisten menempatkan kemampuan problem solving, kolaborasi (teamwork), dan komunikasi sebagai kompetensi yang paling dicari oleh pemberi kerja di berbagai sektor. Menariknya, keterampilan-keterampilan fundamental ini justru menjadi inti dari bidang-bidang ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial—bidang yang sering kali menjadi target penutupan karena dianggap kurang memiliki nilai jual di pasar kerja.
Paradoks STEM dan Kepemimpinan Masa Depan
Narasi yang menyebutkan bahwa hanya bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika) yang memiliki nilai ekonomi tinggi sering kali mengabaikan fakta sejarah dan realitas kepemimpinan global. Jika kita membedah latar belakang pendidikan para pemimpin perusahaan besar di dunia—termasuk yang masuk dalam daftar Fortune 500—kita akan menemukan keberagaman disiplin ilmu yang luar biasa.
Banyak CEO perusahaan raksasa teknologi dan sektor jasa tidak memiliki latar belakang pendidikan teknis murni. Susan Wojcicki, mantan CEO YouTube, merupakan lulusan sejarah dan sastra. Howard Schultz yang membesarkan Starbucks memiliki latar belakang komunikasi, sementara Ken Chenault dari American Express adalah seorang sarjana sejarah. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa kesuksesan di puncak organisasi tidak ditentukan oleh seberapa mahir seseorang dalam satu perangkat lunak atau bahasa pemrograman, melainkan oleh kemampuan dalam membaca konteks, memahami kompleksitas perilaku manusia, dan mengambil keputusan strategis yang berwawasan luas.
Inovasi-inovasi besar dalam dunia digital, kesehatan, hingga kebijakan publik jarang sekali lahir dari spesialisasi yang sempit dan kaku. Sebaliknya, terobosan tersebut lahir dari interaksi lintas disiplin ilmu. Mengurangi peran kampus menjadi sekadar penyedia tenaga kerja siap pakai berarti membunuh ruang eksperimen intelektual yang justru menjadi tempat lahirnya inovasi masa depan.
Implikasi Sosial dan Politik Perguruan Tinggi
Selain dimensi ekonomi, kebijakan menutup prodi yang dianggap tidak "menguntungkan" secara pasar mengabaikan fungsi krusial perguruan tinggi sebagai entitas sosial dan politik. Universitas adalah ruang produksi pengetahuan, tempat di mana kritik dibangun, dan refleksi terhadap kebijakan publik dilakukan. Martha Nussbaum, seorang filsuf terkemuka, telah lama mengingatkan bahwa pengabaian terhadap bidang humaniora akan menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara.
Jika perguruan tinggi kehilangan otonomi intelektualnya karena tunduk sepenuhnya pada logika pasar, maka masyarakat akan kehilangan "kompas" moral dan kapasitas untuk mengoreksi perubahan zaman. Di Indonesia, pendekatan yang terlalu simplistik terhadap relevansi pendidikan berisiko mempersempit cakrawala pembangunan jangka panjang. Bidang-bidang seperti kebudayaan, filsafat, dan ilmu sosial dasar adalah fondasi dari jati diri bangsa yang tidak bisa dinilai hanya melalui statistik serapan kerja jangka pendek.
Menuju Masa Depan: Kampus sebagai Kompas Peradaban
Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi perlu melakukan revaluasi terhadap kebijakan efisiensi prodi ini. Perguruan tinggi bukanlah pabrik yang memproduksi barang jadi sesuai dengan pesanan industri. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah institusi yang membentuk manusia dengan kemampuan adaptasi, kreativitas, dan integritas intelektual.
Tantangan bagi perguruan tinggi di masa depan bukanlah bagaimana menutup program studi yang dianggap tidak relevan, melainkan bagaimana mentransformasi kurikulum agar mampu mengintegrasikan keterampilan fundamental dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan kedalaman berpikir. Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, maka yang akan dihasilkan adalah generasi yang terlatih untuk menjawab tantangan masa lalu, bukan generasi yang siap mengantisipasi masa depan yang penuh ketidakpastian.
Perguruan tinggi harus kembali memposisikan dirinya sebagai kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar baling-baling cuaca yang berputar mengikuti arah angin ekonomi. Keberlanjutan sebuah negara dalam menghadapi disrupsi global sangat bergantung pada kapasitas refleksi dan inovasi yang dihasilkan dari lingkungan kampus yang beragam, terbuka, dan merdeka dari tekanan pasar yang rabun jauh. Keputusan untuk menutup prodi secara sepihak tanpa mempertimbangkan dimensi strategis jangka panjang hanya akan memperlemah daya saing bangsa di masa depan.
