Tokoh perempuan adat sekaligus pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang akrab disapa Mama Sinta, resmi melaporkan dugaan pelanggaran data pribadi ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 29 Mei 2026. Laporan ini dilayangkan sebagai respons atas kekecewaan mendalam Mama Sinta setelah mendapati wajahnya ditampilkan dalam film dokumenter berjudul "Pesta Babi" tanpa adanya persetujuan tertulis maupun lisan dari dirinya selaku subjek data.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, pihak pelapor mendasarkan tuntutannya pada Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Langkah hukum ini menandai ketegasan para tokoh adat dalam memandang hak atas citra diri di ruang digital dan media audiovisual.
Kronologi Peristiwa dan Kekecewaan Sang Tokoh Adat
Peristiwa ini bermula ketika Mama Sinta menghadiri sebuah undangan acara yang menurut pemahamannya merupakan kegiatan terkait adat. Namun, setibanya di lokasi, ia justru mendapati bahwa agenda tersebut adalah pemutaran film dokumenter berjudul "Pesta Babi". Tanpa sepengetahuan sebelumnya, wajah Mama Sinta muncul dalam beberapa adegan film tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media di Polda Metro Jaya, Mama Sinta mengungkapkan rasa sakit hati dan keterkejutannya. Ia merasa martabatnya sebagai tokoh adat telah disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau dokumentasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ia perjuangkan. "Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta," tegasnya.
Mama Sinta didampingi oleh kuasa hukumnya, TS Hamonangan Daulay, tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 17.00 WIB. Proses pelaporan berlangsung cukup panjang, mencakup pemberian keterangan awal hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan di dalam ruang pemeriksaan, Mama Sinta keluar pada pukul 21.40 WIB dengan membawa surat tanda terima laporan.
Konteks Pelindungan Data Pribadi dalam Karya Dokumenter
Kasus yang menimpa Mama Sinta ini membawa implikasi luas mengenai batasan etika dalam pembuatan film dokumenter, khususnya yang melibatkan subjek masyarakat adat. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi acuan dalam laporan ini mengatur secara ketat mengenai pemrosesan data pribadi, termasuk data biometrik dan citra wajah seseorang.
Secara hukum, Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data. Penggunaan wajah seseorang dalam karya audiovisual tanpa izin (informed consent) masuk dalam kategori pelanggaran serius terhadap privasi.
Dalam konteks dokumenter, sering terjadi perdebatan mengenai "kebebasan artistik" dan "hak subjek". Namun, pakar hukum media berpendapat bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh menabrak hak-hak dasar individu. Persetujuan tertulis (written consent) menjadi standar emas yang wajib dipenuhi oleh para pembuat film, terutama ketika subjek yang ditampilkan memiliki posisi sebagai tokoh publik atau perwakilan masyarakat adat.
Analisis Implikasi Hukum dan Sosial
Dampak dari pelaporan ini diprediksi akan menjadi yurisprudensi penting dalam industri film dokumenter di Indonesia. Selama ini, banyak kreator konten atau sineas independen yang sering kali mengabaikan prosedur perizinan dengan asumsi bahwa "merekam di ruang publik" atau "mengambil gambar di acara adat" tidak memerlukan izin individu.
Secara sosial, kasus ini menyoroti kerentanan masyarakat adat terhadap eksploitasi media. Mama Sinta bukan hanya seorang individu, melainkan representasi dari perjuangan lingkungan di Merauke. Penggunaan wajahnya dalam narasi yang mungkin tidak sejalan dengan visinya dapat dianggap sebagai bentuk distorsi karakter atau narasi yang merugikan kredibilitasnya di mata masyarakat adat setempat.
Pihak rumah produksi atau individu yang terlibat dalam pembuatan film "Pesta Babi" kini menghadapi tantangan hukum yang serius. Jika terbukti melanggar Pasal 67 UU PDP, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda administratif yang signifikan. Ancaman sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera agar para pelaku industri kreatif lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi subjek film.
Tanggapan dan Harapan ke Depan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak produser atau distributor film "Pesta Babi". Namun, desakan dari pihak Mama Sinta sangat jelas: penghentian peredaran film tersebut secara total. "Dihentikan! Mulai dari hari ini dihentikan! Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu," ujar Mama Sinta dengan tegas di hadapan awak media.
Tuntutan penghentian penayangan ini menjadi langkah preventif agar kerugian yang dialami Mama Sinta tidak semakin meluas. Langkah ini juga menjadi peringatan bagi ekosistem perfilman nasional untuk meninjau kembali protokol etika produksi mereka. Transparansi dan penghormatan terhadap hak individu harus ditempatkan di atas kepentingan artistik maupun komersial.
Keberanian Mama Sinta dalam menempuh jalur hukum diapresiasi oleh berbagai aktivis hak asasi manusia dan pemerhati data pribadi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat luas, terutama masyarakat adat, untuk lebih berani mempertahankan hak atas data pribadi mereka di tengah gempuran teknologi informasi dan media sosial yang masif.
Peran Kepolisian dan Penegakan UU PDP
Polda Metro Jaya kini memiliki tanggung jawab besar untuk mengusut tuntas perkara ini. Mengingat ini adalah salah satu kasus menonjol yang menggunakan instrumen UU PDP, penyidikan ini kemungkinan akan melibatkan ahli pidana, ahli ITE, dan ahli hukum perlindungan data pribadi.
Keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur efektivitas UU PDP dalam melindungi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Polisi diharapkan tidak hanya melihat dari aspek pidana, tetapi juga mempertimbangkan kerugian moril dan dampak sosial yang dialami oleh subjek data.
Pentingnya Literasi Digital bagi Masyarakat Adat
Kasus ini juga menyisakan catatan penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah terkait perlunya peningkatan literasi digital di wilayah-wilayah pelosok. Masyarakat adat sering kali menjadi subjek dokumentasi oleh berbagai pihak, baik peneliti, jurnalis, maupun pembuat film dokumenter. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak privasi, mereka berisiko menjadi objek eksploitasi.
Edukasi mengenai apa itu "persetujuan" (consent) dan hak-hak yang dimiliki subjek data perlu disosialisasikan secara masif. Ketika seseorang diwawancarai atau diambil gambarnya, mereka berhak mengetahui untuk tujuan apa gambar tersebut digunakan, di mana akan disebarluaskan, dan apakah ada implikasi hukum di masa depan.
Kesimpulan
Perjalanan hukum Mama Sinta baru saja dimulai. Langkah beliau menyambangi Polda Metro Jaya bukan sekadar tindakan emosional, melainkan upaya mencari keadilan atas martabat yang merasa tercederai. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan Polda Metro Jaya.
Apakah film "Pesta Babi" akan ditarik dari peredaran? Apakah pihak rumah produksi akan menyampaikan permohonan maaf dan bertanggung jawab secara penuh? Semua mata kini tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di era informasi, wajah dan identitas seseorang adalah aset berharga yang tidak boleh dipublikasikan tanpa izin yang sah. Kepatuhan pada regulasi pelindungan data pribadi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap insan kreatif di Indonesia.
Melalui kasus Mama Sinta, Indonesia sedang belajar menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan hak asasi individu. Semoga proses hukum yang ditempuh dapat memberikan rasa keadilan yang setimpal bagi Mama Sinta, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh industri kreatif nasional agar senantiasa menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap karya yang dihasilkan.
Daftar Poin Utama Kasus:
- Pelanggaran: Penggunaan citra wajah tanpa izin dalam film dokumenter.
- Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Status Hukum: Laporan resmi diterima Polda Metro Jaya (LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya).
- Tuntutan Pelapor: Penghentian peredaran film secara total dan proses hukum bagi pihak terkait.
- Konteks: Perlindungan hak asasi dan privasi tokoh adat di ruang publik digital.
Dengan berjalannya proses hukum ini, diharapkan integritas personal Mama Sinta dapat dipulihkan dan hak-haknya sebagai warga negara terlindungi sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
