Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi memberikan klarifikasi menyusul mencuatnya polemik dugaan manipulasi data atau fraud dalam riset yang dipresentasikan di ajang konferensi internasional ISPPD di Kopenhagen, Denmark, pada 17-21 Mei 2026. Nama salah satu alumni program magister FMIPA ITB, Prihantini, terseret dalam pusaran isu tersebut setelah adanya laporan mengenai kejanggalan pada materi riset yang dipresentasikan oleh kelompok periset asal Indonesia.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Kamis (28/5/2026), ITB menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan murni merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan akademik maupun tesis yang pernah diselesaikan oleh yang bersangkutan saat menempuh pendidikan di ITB. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi reputasi akademik institusi yang telah dibangun selama puluhan tahun di kancah global.
Kronologi Singkat Peristiwa di Kopenhagen
Isu ini pertama kali mencuat ke permukaan publik melalui media sosial Threads pada Senin (25/5/2026). Ida Bagus Mandhara Brasika dan Wa Ode Dwi Daningrat, dua peneliti dari Departemen Ilmu Kelautan Universitas Udayana yang hadir langsung dalam konferensi tersebut, melaporkan adanya temuan mencurigakan.
Menurut laporan mereka, sekelompok periset asal Indonesia—yang terdiri dari Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti—mempresentasikan hasil riset yang diklaim sebagai temuan luar biasa dalam bidang pneumonia. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam oleh para peserta konferensi dan rekan peneliti lainnya, ditemukan indikasi kuat bahwa data yang disajikan bersifat fabrikasi. Disinyalir, tindakan ini dilakukan sebagai modus untuk mendapatkan dana hibah (grant) atau pengakuan dalam ajang ilmiah internasional tersebut.
Kehadiran para periset ini di Denmark menjadi sorotan tajam karena klaim riset mereka dianggap melampaui logika ilmiah yang lazim, memicu investigasi informal oleh rekan sejawat di lokasi kejadian hingga akhirnya menjadi viral di media sosial nasional.
Klarifikasi Akademik ITB
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB, Aep Patah, memberikan rincian mendalam mengenai status alumni tersebut. Prihantini merupakan alumni Program Magister Matematika FMIPA ITB angkatan 2020 yang telah dinyatakan lulus pada tahun 2022.
Aep Patah menegaskan bahwa materi yang dipresentasikan di Kopenhagen sama sekali tidak bersinggungan dengan tesis yang bersangkutan selama di ITB. Tesis Prihantini, yang berjudul "Kajian Analitik Gelombang Air Akibat Longsoran pada Pantai Miring", merupakan karya ilmiah yang telah melalui proses bimbingan dan sidang sesuai prosedur akademik yang ketat.
"ITB memandang sikap bahwa tindakan Saudari Prihantini tersebut merupakan tindakan hukum sebagai seorang individu. Dengan demikian, jika terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, maka ITB sangat menghormati upaya hukum dimaksud," ujar Aep dalam keterangannya. Pernyataan ini sekaligus menutup ruang spekulasi mengenai keterlibatan ITB sebagai lembaga dalam praktik yang diduga tidak etis tersebut.
Respons Kementerian Diktisaintek
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) merespons cepat isu ini. Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa pemerintah sedang memantau secara saksama perkembangan kasus tersebut. Berdasarkan penelusuran awal pihak kementerian, ketiga nama yang disebut dalam laporan tidak terdaftar sebagai dosen atau peneliti aktif di universitas maupun lembaga riset di Indonesia.
Meskipun pelaku bukan bagian dari institusi resmi, Brian menekankan bahwa pemerintah tetap memandang kasus ini sebagai ancaman bagi kredibilitas ekosistem riset nasional. "Ini menjadi perhatian serius bagi kementerian karena dapat memengaruhi persepsi komunitas internasional terhadap kualitas dan integritas peneliti dari Indonesia secara keseluruhan," ungkap Brian.
Integritas Riset dan Dampak Reputasi
Kasus dugaan fabrikasi data di forum internasional seperti ISPPD memiliki dampak sistemik. Dunia akademik sangat bergantung pada kepercayaan (trust). Ketika satu atau sekelompok peneliti melakukan kecurangan, komunitas ilmiah internasional cenderung memberikan pengawasan lebih ketat (scrutiny) terhadap peneliti lain yang berasal dari negara yang sama di masa depan.
Dalam konteks global, integritas riset mencakup beberapa poin krusial yang harus dipatuhi:
- Kejujuran (Honesty): Menyampaikan hasil riset apa adanya tanpa manipulasi.
- Objektivitas: Menghindari bias dalam interpretasi data.
- Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas setiap langkah penelitian yang dilakukan.
- Transparansi: Membuka metodologi agar dapat direplikasi oleh peneliti lain.
Tindakan yang diduga dilakukan oleh kelompok periset ini mencakup fabrikasi data (membuat data palsu), yang merupakan salah satu pelanggaran etika ilmiah paling berat. Dalam standar riset internasional, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme (FFP) adalah "dosa besar" yang dapat menyebabkan pencabutan gelar, pelarangan publikasi di jurnal bereputasi, hingga sanksi hukum.
Langkah Preventif ITB dalam Menjaga Standar Akademik
Pasca-peristiwa ini, ITB menyatakan akan semakin mengencangkan standardisasi pengawasan karya ilmiah. Rektorat ITB berkomitmen untuk menjamin bahwa seluruh ekosistem pendidikan di lingkungan kampus tetap berjalan di atas koridor kejujuran ilmiah.
Langkah konkret yang biasanya dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi isu serupa meliputi:
- Penguatan Etika Akademik: Menanamkan pendidikan integritas sejak mahasiswa masuk ke jenjang pendidikan tinggi.
- Audit Riset: Melakukan pemeriksaan berkala terhadap publikasi yang mengatasnamakan afiliasi universitas.
- Sanksi Tegas: Memberikan konsekuensi bagi civitas akademika yang terbukti melakukan pelanggaran etika, baik itu teguran, skorsing, hingga pemecatan atau pencabutan gelar.
ITB menekankan bahwa publik perlu objektif dalam memisahkan antara ranah pribadi individu dengan integritas kelembagaan. Kampus tidak akan mentoleransi tindakan yang mencederai nilai-nilai ilmiah, namun juga tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan personal alumni yang telah menyelesaikan masa studinya.
Implikasi bagi Ekosistem Riset Indonesia
Kasus di Kopenhagen ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperketat mekanisme pengiriman peneliti ke luar negeri. Seringkali, individu atau kelompok swasta dapat dengan mudah mengatasnamakan riset Indonesia tanpa melalui verifikasi ketat dari institusi resmi.
Diharapkan, Kementerian Diktisaintek ke depan dapat membuat sistem verifikasi riset yang lebih terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peneliti yang membawa nama Indonesia di forum internasional memang memiliki rekam jejak yang valid dan didukung oleh lembaga yang bertanggung jawab.
Dampak dari kasus ini juga diharapkan tidak menyurutkan semangat peneliti muda Indonesia untuk terus berkarya. Namun, karya tersebut harus dibangun di atas fondasi kejujuran dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Reputasi riset sebuah bangsa dibangun dalam waktu yang lama, namun dapat rusak dengan cepat hanya karena tindakan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.
Kesimpulan
Kasus dugaan fraud riset yang menyeret nama alumni ITB di Denmark merupakan pengingat keras tentang pentingnya integritas dalam dunia akademik. ITB telah mengambil langkah tegas dengan melakukan klarifikasi dan menjaga jarak institusional dari tindakan pribadi tersebut. Fokus saat ini harus beralih pada bagaimana sistem riset nasional dapat diperkuat agar insiden serupa tidak terulang kembali, serta bagaimana komunitas ilmiah Indonesia dapat terus menjaga standar tinggi dalam setiap publikasi dan konferensi internasional.
Ke depannya, kolaborasi antarlembaga, kementerian, dan komunitas peneliti akan sangat krusial. Transparansi dan pengawasan yang lebih baik akan menjadi kunci agar riset Indonesia tetap dihormati dan diakui oleh komunitas global sebagai riset yang jujur, inovatif, dan berintegritas tinggi. Masyarakat pun diharapkan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu hasil investigasi resmi dari otoritas terkait di Denmark maupun dari pihak berwenang di Indonesia.
