Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin intensif, khususnya perebutan pengaruh dan sumber daya di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia kembali ditegaskan urgensinya untuk memposisikan diri sebagai kekuatan maritim sejati. Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. (HC). Megawati Soekarnoputri, dalam forum National Policy Dialogue di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (22/5), menekankan bahwa laut bukan sekadar bentang alam, melainkan fondasi peradaban dan kunci kedaulatan ekonomi nasional yang selama ini belum tergarap optimal.
Diskusi yang bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia ini menjadi momentum refleksi kritis atas arah pembangunan nasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi ekonomi biru yang masif. Namun, tantangan berupa penguasaan teknologi, perlindungan kekayaan intelektual, dan konsistensi arah kebijakan jangka panjang menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi.
Reorientasi Visi Maritim dalam Bingkai Sejarah dan Pancasila
Pemikiran Megawati berpijak pada gagasan geopolitik Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang memandang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Narasi "Tanah Air" bukan sekadar frasa puitis, melainkan sebuah doktrin yang menyatukan daratan dan lautan sebagai entitas yang tak terpisahkan. Dalam perspektif ini, kedaulatan kelautan tidak dapat dipisahkan dari semangat kemandirian (berdikari) yang berlandaskan pada Pancasila.
Pancasila, sebagai falsafah negara, diusulkan sebagai filter dalam menghadapi arus globalisasi dan kompetisi sumber daya internasional. Megawati menegaskan bahwa riset dan inovasi yang dikembangkan oleh institusi nasional seperti BRIN harus memiliki akar yang kuat pada identitas bangsa. Artinya, setiap kemajuan teknologi kelautan yang dicapai tidak boleh mengabaikan kearifan lokal maupun prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam nilai-nilai universal Pancasila.
Integrasi Riset dan Peran Strategis Perguruan Tinggi sebagai City of Intellect
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah perlunya transformasi peran perguruan tinggi menjadi pusat-pusat keunggulan spesifik atau city of intellect. Megawati memetakan pembagian peran strategis bagi institusi pendidikan tinggi untuk mendukung kedaulatan bangsa:
- Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pusat pengembangan Pancasila dan demokrasi.
- Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan.
- Universitas Indonesia (UI) difokuskan pada pengembangan sistem kesehatan dan sistem keuangan nasional.
- Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai motor penggerak teknologi industri dan pertahanan militer.
Model ini bertujuan untuk mengintegrasikan hasil riset dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik. Selama ini, terdapat kesenjangan (gap) antara riset akademik dengan implementasi di lapangan. Dengan spesialisasi tersebut, diharapkan kebijakan nasional dapat didukung oleh data saintifik yang presisi dan inovasi yang aplikatif. Megawati juga menyoroti pentingnya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atas kekayaan hayati laut Indonesia. Tanpa paten, kekayaan hayati yang melimpah rentan diklaim oleh aktor asing, yang pada gilirannya akan merugikan posisi tawar Indonesia di mata internasional.
Tantangan Ekonomi Biru dan Kerusakan Lingkungan
Pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan seringkali berbenturan dengan praktik ekstraktif yang tidak ramah lingkungan. Megawati secara tegas mengkritik pola pembangunan yang mengutamakan eksploitasi jangka pendek, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar yang seringkali meminggirkan hak-hak masyarakat adat.
Merujuk pada fenomena sosial yang ia saksikan, Megawati mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus menghormati hukum adat dan hak wilayah masyarakat lokal. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh pendekatan ekstraktif tidak hanya mengancam biodiversitas laut dan hutan, tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat yang telah hidup selaras dengan alam selama berabad-abad. Oleh karena itu, kedaulatan maritim harus dibarengi dengan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana masyarakat adat menjadi subjek, bukan objek pembangunan.
Urgensi Haluan Negara dan Keberlanjutan Pembangunan
Dalam konteks stabilitas nasional, Megawati menggarisbawahi kelemahan sistem pembangunan yang bersifat periodik atau berbasis masa jabatan presiden. Ia mendorong perlunya "haluan negara" yang jelas dan mengikat secara jangka panjang. Tanpa adanya visi pembangunan semesta berencana yang berkelanjutan, setiap transisi kepemimpinan nasional berpotensi mengubah arah pembangunan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target strategis bangsa.
Haluan negara ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan riset dan kebijakan maritim agar tidak terputus di tengah jalan. Keberlanjutan adalah kunci dalam ekonomi biru; tanpa perencanaan yang matang selama puluhan tahun, Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan dalam teknologi pengolahan sumber daya laut.
Data dan Konteks Geopolitik Global
Indonesia berada di titik silang perdagangan dunia, di mana lebih dari 40 persen perdagangan global melewati perairan Indonesia. Posisi ini memberikan keuntungan ekonomi sekaligus kerentanan keamanan. Berdasarkan data dari UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), ekonomi biru global diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi terbarukan dari laut, bioteknologi kelautan, dan pariwisata bahari.
Namun, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dan meningkatnya militerisasi di Samudra Hindia menuntut Indonesia untuk memiliki postur pertahanan maritim yang kuat. Inovasi teknologi militer yang ditekankan oleh Megawati, terutama melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri, merupakan respons logis atas ketidakpastian geopolitik tersebut. Kemandirian dalam teknologi pertahanan adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa maritim untuk melindungi kekayaan hayati dan kedaulatan wilayahnya dari intervensi asing.
Implikasi dan Arah Masa Depan
Implikasi dari dialog nasional ini sangat luas bagi masa depan Indonesia. Pertama, adanya dorongan untuk melakukan sinkronisasi antara BRIN, kementerian terkait, dan akademisi dalam memetakan potensi laut secara terpadu. Kedua, adanya urgensi untuk memperkuat sistem hukum terkait HKI hayati, agar setiap penemuan dari kekayaan laut Indonesia memiliki landasan hukum internasional yang kuat.
Ketiga, transformasi paradigma pembangunan dari darat-sentris menjadi maritim-sentris harus tercermin dalam alokasi anggaran dan prioritas kebijakan. Jika selama ini perhatian lebih banyak tercurah pada pembangunan infrastruktur darat, maka ke depan, riset kelautan dan industri berbasis teknologi laut harus mendapatkan porsi yang setara, bahkan lebih besar.
Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri adalah panggilan untuk kembali ke jati diri bangsa sebagai bangsa pelaut yang percaya diri. Kepercayaan diri ini tidak muncul dari kevakuman, melainkan dari penguasaan ilmu pengetahuan, penguatan riset, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa.
Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik. Namun, peluang tersebut hanya akan menjadi potensi yang sia-sia jika tidak dikelola dengan orkestrasi yang tepat antara kebijakan publik yang stabil, inovasi teknologi yang mandiri, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dengan mengintegrasikan sains, sejarah, dan geopolitik, Indonesia diharapkan mampu mengubah lautan dari sekadar "halaman belakang" menjadi "halaman depan" kemajuan peradaban masa depan.
Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor. BRIN, sebagai lembaga yang menaungi riset nasional, dituntut untuk menjadi fasilitator bagi terciptanya ekosistem inovasi yang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. Sementara itu, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan dan riset yang relevan dengan kebutuhan strategis bangsa. Dengan arah yang jelas dan komitmen kolektif, kedaulatan maritim bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas yang akan menopang kejayaan Indonesia di masa depan.
