Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menegaskan urgensi menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama geopolitik dan pusat inovasi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta pada Jumat (22/5/2026). Dalam forum strategis tersebut, Presiden ke-5 RI ini menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi kekayaan hayati luar biasa, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai basis kemandirian bangsa.
Latar belakang pandangan Megawati berakar pada konsep geostrategis yang menempatkan laut bukan sekadar sebagai batas wilayah, melainkan sebagai ruang hidup dan sumber kekuatan ekonomi masa depan. Dengan luas perairan yang mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa biodiversitas laut yang melimpah. Megawati menekankan bahwa kekayaan ini harus diterjemahkan menjadi kemajuan melalui riset dan pengembangan teknologi, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan dunia industri.
Sinergi dan Orkestrasi Pembangunan Kelautan
Dalam pidatonya, Megawati menggarisbawahi pentingnya orkestrasi besar dalam pembangunan nasional. Ia menilai bahwa selama ini, pembangunan sering kali berjalan secara parsial tanpa integrasi yang solid antarlembaga. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, merdeka, dan berdikari di sektor maritim, diperlukan satu irama dan arah yang sama. Pembangunan ekonomi biru (blue economy) bukan hanya sekadar slogan, melainkan sebuah kebutuhan untuk menggeser ketergantungan dari daratan ke lautan.
Menurut Megawati, laut Indonesia memiliki potensi yang sangat luas untuk dikembangkan menjadi basis industri farmasi berbasis biota laut, pengembangan bioteknologi kelautan, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) seperti energi gelombang, arus laut, dan panas laut. Selain itu, ekonomi karbon biru melalui konservasi ekosistem mangrove dan padang lamun dipandang sebagai peluang strategis Indonesia dalam berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global, sekaligus menjadi sumber pendanaan baru melalui perdagangan kredit karbon.
Peran Strategis Universitas dalam Ekosistem Riset
Menyambut dorongan tersebut, Rektor UGM, Ova Emilia, menyatakan kesiapan perguruan tinggi nasional untuk menjadi mitra strategis BRIN dalam memperkuat ekosistem ekonomi biru. UGM memandang bahwa kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) merupakan kunci dalam merumuskan arah kebijakan maritim yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
Keterlibatan universitas dalam narasi ini sangat vital. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga dalam hilirisasi riset. Banyak hasil penelitian kelautan di tingkat laboratorium yang sering kali terhenti tanpa aplikasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, integrasi antara riset BRIN dengan kapasitas inovasi di perguruan tinggi diharapkan mampu menjembatani celah antara teori dan implementasi industri. UGM berkomitmen untuk terus mendorong riset kelautan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut untuk generasi mendatang.
Data dan Potensi Kelautan Indonesia
Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut yang menempatkan negara ini di posisi puncak dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan riset BRIN, Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Potensi ekonomi dari sektor kelautan, atau yang dikenal dengan istilah Blue Economy, diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun jika dikelola dengan pendekatan teknologi yang tepat.
Secara geopolitik, posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia) memberikan keunggulan akses perdagangan global. Jalur laut Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), merupakan jalur distribusi energi dan barang dunia yang paling sibuk. Dengan memanfaatkan teknologi satelit dan kecerdasan buatan (AI) yang kini dikembangkan oleh BRIN, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah strategis ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Tantangan dan Implikasi Geopolitik
Mendorong laut menjadi pusat geopolitik nasional membawa implikasi besar terhadap postur pertahanan dan keamanan negara. Geopolitik bukan hanya bicara mengenai ekonomi, melainkan juga kedaulatan. Dalam perspektif Megawati, kedaulatan laut harus diimbangi dengan kemampuan riset yang mandiri. Ketergantungan pada teknologi asing dalam mengeksplorasi laut dalam (deep sea exploration) harus dikurangi secara bertahap melalui penguatan kapasitas riset nasional.
Implikasi dari visi ini adalah perlunya reformasi kebijakan yang mendukung riset maritim secara masif. Anggaran riset yang selama ini terbagi-bagi harus diarahkan pada proyek-proyek prioritas nasional di bidang kelautan. Jika Indonesia berhasil menjadi pemimpin dalam inovasi farmasi kelautan dan teknologi energi terbarukan laut, posisi tawar Indonesia di forum internasional akan meningkat secara signifikan. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok teknologi tinggi berbasis sumber daya kelautan.
Kronologi dan Arah Kebijakan Masa Depan
Forum yang digelar di UGM ini menandai babak baru dalam integrasi kebijakan maritim nasional pasca-pembentukan BRIN. Sejak BRIN dibentuk, terjadi konsolidasi besar-besaran terhadap lembaga-lembaga riset di Indonesia. Langkah Megawati mendorong laut sebagai pusat inovasi ini merupakan kelanjutan dari mandat untuk mempercepat hilirisasi riset.
Berikut adalah kerangka strategis yang diharapkan muncul dari dialog kebijakan tersebut:
- Peningkatan Kapasitas Riset: Peningkatan alokasi dana dan fasilitas riset untuk eksplorasi laut dalam dan bioteknologi.
- Hilirisasi Industri: Pendampingan bagi pelaku industri lokal untuk mengadopsi teknologi hasil riset nasional dalam pengolahan produk kelautan.
- Pendidikan Berbasis Maritim: Kurikulum pendidikan tinggi yang lebih fokus pada tantangan dan peluang di sektor kelautan.
- Diplomasi Maritim: Memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional terkait tata kelola laut dan ekonomi biru.
Analisis Dampak: Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia
Secara objektif, visi yang disampaikan Megawati memiliki basis rasional yang kuat. Indonesia sedang menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan pada energi fosil dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi. Laut menawarkan solusi bagi kedua masalah tersebut. Dengan mengintegrasikan ekonomi karbon biru ke dalam peta jalan ekonomi nasional, Indonesia dapat menarik investasi hijau yang lebih berkelanjutan.
Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Seringkali, ego sektoral menjadi penghambat utama dalam eksekusi kebijakan di lapangan. Kehadiran Dewan Pengarah BRIN diharapkan mampu menjadi jembatan untuk memastikan bahwa riset tidak hanya berakhir di atas kertas, melainkan menjadi dasar bagi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.
Selain itu, keberhasilan strategi ini juga sangat bergantung pada keterlibatan komunitas nelayan dan masyarakat pesisir. Inovasi yang dikembangkan di universitas dan laboratorium BRIN harus bersifat aplikatif dan mudah dijangkau oleh masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan secara merata. Jika teknologi budidaya laut atau pengolahan hasil laut yang inovatif dapat diadopsi oleh nelayan, maka kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dari wilayah terluar.
Kesimpulan
Langkah Megawati Soekarnoputri dalam mendorong laut sebagai pusat geopolitik dan inovasi nasional merupakan langkah strategis yang visioner. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim, laut tetap menjadi aset terbesar yang dimiliki Indonesia. Melalui orkestrasi yang tepat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri, Indonesia memiliki peluang emas untuk mengubah narasi kelautan dari sekadar wilayah administratif menjadi pusat pertumbuhan peradaban baru.
Komitmen UGM dan institusi pendidikan lainnya untuk menjadi mitra strategis merupakan sinyal positif bahwa sinergi lintas sektor sedang terbangun. Dengan landasan riset yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah target yang sangat mungkin dicapai dalam dekade mendatang. Keberhasilan ini akan menentukan bagaimana generasi mendatang memandang laut: bukan sebagai pemisah antar pulau, melainkan sebagai perekat dan penyokong utama kemajuan bangsa.
