Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan penyidikan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan oknum hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok dan PT Karabha Digdaya, sebuah anak usaha di bawah naungan Kementerian Keuangan. Langkah terbaru lembaga antirasuah ini adalah memeriksa Joko Prihanto (JKP), mantan Direktur Lelang di Kementerian Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Karabha Digdaya. Pemeriksaan ini menjadi titik krusial dalam mengungkap alur aliran dana suap yang ditujukan untuk memenangkan sengketa lahan di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/5/2026), menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendalami keterlibatan struktural PT Karabha Digdaya dalam memfasilitasi pemberian suap kepada pihak pengadilan. Penyidik KPK memfokuskan pendalaman pada pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang diduga tidak sah dan ditujukan sebagai pelicin atau gratifikasi dalam perkara eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan dan Awal Mula Kasus
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 5 Februari 2026 di wilayah Depok, Jawa Barat. Operasi senyap tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai praktik korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan yang melibatkan pejabat tinggi pengadilan dan eksekutif perusahaan negara.
Sehari setelah OTT, tepatnya 6 Februari 2026, KPK secara resmi mengungkapkan penangkapan terhadap tujuh orang yang terdiri dari elemen yudikatif dan korporasi. Daftar pihak yang diamankan meliputi Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), serta seorang juru sita PN Depok bernama Yohansyah Maruanaya (YOH). Dari sisi korporasi, KPK menangkap Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI) serta tiga pegawai lainnya, termasuk Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma (BER).
Penyelidikan mendalam pasca-penangkapan menghasilkan penetapan lima tersangka utama dari tujuh orang yang terjaring. Kelima orang tersebut kini berstatus tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap atau janji untuk memengaruhi keputusan terkait eksekusi sengketa lahan di Kecamatan Tapos.
Dinamika Pemeriksaan Saksi dan Kendala Penyidikan
Selain memeriksa Joko Prihanto, KPK sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi kunci lainnya pada 13 Mei 2026. Mereka adalah Komisaris Utama PT Karabha Digdaya yang juga mantan Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Aloysius Yanis Dhaniarto (YNS), dan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial ZUJ yang diketahui bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Namun, baik Aloysius Yanis Dhaniarto maupun ZUJ dilaporkan tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan yang jelas. Ketidakhadiran saksi-saksi kunci ini menjadi catatan tersendiri bagi KPK. Budi Prasetyo menyatakan bahwa tim penyidik akan segera melakukan koordinasi internal untuk mempertimbangkan penjadwalan ulang pemanggilan. Dalam praktik hukum, ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah dapat memicu upaya pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika penyidik memandang keterangan mereka sangat krusial untuk pembuktian perkara.
Jejak Kasus Lain: Gratifikasi Rp2,5 Miliar
Kasus di PN Depok ini tidak berdiri sendiri. Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya dugaan gratifikasi lain yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG).
Data PPATK mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp2,5 miliar yang masuk ke rekening pribadi Bambang dari PT Daha Mulia Valasindo. Temuan ini menambah daftar panjang sangkaan terhadap Bambang, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa lahan di Tapos. Temuan gratifikasi ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelisik lebih jauh mengenai pola-pola korupsi sistemik yang mungkin dilakukan oleh oknum di lingkungan peradilan melalui penggunaan perusahaan-perusahaan cangkang atau pihak ketiga.
Implikasi Terhadap Integritas Lembaga Peradilan
Kasus suap yang melibatkan pimpinan PN Depok memberikan dampak serius terhadap citra lembaga peradilan di Indonesia. Praktik jual beli perkara, terutama yang menyangkut sengketa lahan, merupakan bentuk pelanggaran integritas yang sangat mencederai kepercayaan publik terhadap hukum. Lahan seluas 6.500 meter persegi di Tapos, Depok, menjadi komoditas berharga yang diperebutkan, dan keterlibatan oknum dari anak usaha Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa korupsi telah menembus batasan antara sektor publik dan korporasi negara.
Para pengamat hukum berpendapat bahwa keterlibatan petinggi di perusahaan negara dalam kasus ini mengindikasikan adanya manajemen risiko yang lemah di tingkat internal korporasi. Perusahaan seharusnya memiliki mekanisme pengawasan internal (internal control) yang ketat agar tidak ada dana perusahaan yang digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penyuapan. Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap Komisaris PT Karabha Digdaya menjadi sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan (oversight) yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap direksi dan departemen hukum perusahaan.
Analisis Kebutuhan Reformasi Birokrasi dan Yudisial
Implikasi dari kasus ini menuntut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap integritas hakim dan pejabat publik. Penggunaan data PPATK sebagai alat bukti awal dalam kasus gratifikasi menunjukkan efektivitas sinergi antarlembaga dalam membongkar kejahatan kerah putih (white-collar crime). Namun, tanpa adanya pembenahan sistem rekrutmen dan pengawasan yang lebih ketat, kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang.
KPK, dalam hal ini, memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa struktur perusahaan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan korupsi secara terorganisir. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan korporasi sebagai subjek hukum untuk dihukum, baik berupa denda maupun sanksi administratif, jika terbukti korupsi dilakukan untuk kepentingan perusahaan.
Langkah Selanjutnya bagi KPK
Ke depannya, publik akan menanti perkembangan dari pemanggilan saksi-saksi yang mangkir. Koordinasi dengan instansi tempat para saksi bekerja—dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung—menjadi sangat penting. KPK kemungkinan besar akan terus menelusuri aliran dana dari perusahaan ke pihak pengadilan melalui audit forensik keuangan yang lebih mendalam.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik, khususnya di lingkungan Kemenkeu dan peradilan, bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil akan selalu diawasi oleh lembaga penegak hukum. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pihak-pihak lain yang berniat melakukan praktik serupa.
Dengan total lima tersangka yang sudah ditetapkan dan potensi bertambahnya jumlah saksi yang akan dimintai keterangan, KPK menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa seluruh bukti, baik dokumen keuangan maupun keterangan saksi, dapat dirangkai menjadi satu kesatuan yang kuat di persidangan nanti. Kesuksesan penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan KPK dalam menjaga integritas di sektor peradilan dan korporasi negara pada tahun 2026.
Secara keseluruhan, pemeriksaan terhadap mantan Direktur Kemenkeu yang juga Komisaris PT Karabha Digdaya adalah langkah strategis dalam mengungkap jaringan suap di PN Depok. KPK dipastikan akan terus mendalami sejauh mana peran komisaris dalam kebijakan pengeluaran uang yang diduga digunakan untuk menyuap hakim. Sinergi antara KPK, PPATK, dan pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat membawa perkara ini ke tingkat pengadilan dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, demi memastikan keadilan bagi masyarakat dan menjaga marwah hukum di Indonesia.
