Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi memberikan dorongan strategis bagi pengembangan sektor pariwisata nasional dengan menginstruksikan para gubernur di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan partisipasi daerah dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2026. Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan audiensi antara Wakil Presiden dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Langkah ini dipandang sebagai manifestasi konkret dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pariwisata sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengintegrasikan potensi wisata dari berbagai provinsi ke dalam satu panggung internasional, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan pasar mancanegara sekaligus menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara.
Konteks Strategis Bali and Beyond Travel Fair 2026
Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) bukan sekadar pameran wisata biasa; ajang ini telah menjadi kalender tahunan yang paling dinanti oleh pelaku industri pariwisata global. Dijadwalkan berlangsung pada 28-30 Mei 2026 di Bali, BBTF ke-13 ini memegang peranan krusial sebagai platform business-to-business (B2B) yang mempertemukan para penyedia jasa wisata Indonesia dengan pembeli internasional.
Ketua DPD ASITA Bali, I Putu Winastra, mengungkapkan bahwa antusiasme pasar internasional terhadap destinasi Indonesia tetap tinggi meskipun dunia saat ini dihadapkan pada situasi geopolitik yang tidak menentu. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat lebih dari 400 pembeli (buyers) dari 44 negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Selain itu, terdapat 280 peserta pameran (exhibitors) dari empat negara yang siap menampilkan paket wisata unggulan mereka. Kehadiran delegasi internasional dalam jumlah besar ini merupakan indikator kuat bahwa daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global masih memiliki daya tawar yang tangguh di pasar kompetitif.
Sinergi Lintas Sektoral dan Peran Diplomatik
Kesuksesan BBTF 2026 tidak lepas dari kolaborasi erat antara sektor swasta dan pemerintah. Dukungan penuh diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan ajang ini memberikan dampak maksimal.
Kementerian Luar Negeri, melalui jaringan perwakilan RI di luar negeri, berperan aktif dalam melakukan promosi secara masif di negara-negara target pasar utama. Strategi diplomasi pariwisata ini bertujuan untuk mengundang lebih banyak operator tur internasional untuk datang ke Indonesia dan melihat langsung kualitas layanan serta diversifikasi destinasi yang ditawarkan. Di sisi lain, Kementerian Pariwisata memfasilitasi kehadiran para pembeli internasional yang berkualitas, guna memastikan adanya transaksi riil yang terjadi selama pameran berlangsung.
Sinergi ini merupakan bentuk implementasi nyata dari kebijakan pemerintah yang ingin menggeser paradigma pariwisata dari yang tadinya bersifat parsial menjadi terpadu. Dengan keterlibatan aktif para gubernur, setiap daerah diharapkan mampu menampilkan narasi wisata yang lebih kuat, unik, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan memperkaya portofolio wisata Indonesia di mata dunia.
Analisis Ekonomi: Target Devisa dan Kontribusi PDB
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026 untuk sektor pariwisata. Secara nasional, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara berada pada rentang 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan pada tahun 2026. Sementara itu, untuk pasar domestik, pemerintah menargetkan sekitar 1,18 miliar perjalanan wisatawan nusantara.
Target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah memproyeksikan perolehan devisa dari sektor pariwisata dapat mencapai 22 hingga 24,7 miliar dolar AS. Jika target ini terealisasi, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan berada di kisaran 4,5 hingga 4,7 persen.
Dalam perspektif ekonomi, setiap ajang seperti BBTF menjadi katalisator bagi perputaran modal di daerah. Partisipasi gubernur di sini sangat krusial, karena mereka bertindak sebagai representasi daerah yang memiliki wewenang untuk menyiapkan infrastruktur dan ekosistem wisata agar siap menyambut arus wisatawan. Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi dan ketidakpastian ekonomi global, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata tidak hanya terkonsentrasi di Bali, tetapi juga merata ke destinasi-destinasi baru lainnya di seluruh Nusantara.
Peran ASITA sebagai Duta Pariwisata Indonesia
Sebagai asosiasi yang menaungi 365 biro perjalanan wisata, ASITA Bali memposisikan diri sebagai "ambasador" bagi promosi wisata Indonesia. Mayoritas anggota ASITA merupakan pelaku industri yang bergerak di sektor inbound, yakni mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.
ASITA menegaskan bahwa komitmen mereka untuk mempromosikan destinasi di luar Bali merupakan prioritas utama. Dengan mempromosikan destinasi seperti destinasi di kawasan Indonesia Timur, Sumatra, atau Kalimantan melalui jaringan global yang mereka miliki, ASITA membantu mendistribusikan kunjungan wisatawan agar lebih merata. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengembangkan "Bali Baru" dan destinasi super prioritas lainnya yang tersebar di berbagai pelosok Tanah Air.
Implikasi Kebijakan: Mengapa Partisipasi Gubernur Sangat Penting?
Instruksi Wakil Presiden agar gubernur terlibat aktif dalam BBTF membawa beberapa implikasi strategis bagi tata kelola pariwisata daerah:
- Peningkatan Kualitas Promosi Daerah: Gubernur didorong untuk tidak hanya mengandalkan anggaran promosi standar, tetapi juga memanfaatkan platform B2B internasional seperti BBTF untuk melakukan pemasaran yang lebih terukur dan efisien.
- Standardisasi Layanan: Dengan berinteraksi langsung dengan pembeli internasional, pemerintah daerah akan mendapatkan umpan balik (feedback) mengenai standar layanan yang diharapkan oleh wisatawan mancanegara, yang pada akhirnya memicu perbaikan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah.
- Investasi Pariwisata: Kehadiran delegasi daerah dalam BBTF membuka peluang bagi masuknya investasi asing ke sektor akomodasi, transportasi, dan destinasi wisata di daerah-daerah yang sedang berkembang.
- Resiliensi Ekonomi: Ketergantungan ekonomi yang terdiversifikasi ke sektor pariwisata di berbagai daerah akan menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang lebih baik dalam menghadapi guncangan eksternal.
Kronologi dan Langkah Selanjutnya
Penyelenggaraan BBTF 2026 akan dimulai pada 28 Mei mendatang. Sebelumnya, persiapan telah dilakukan selama berbulan-bulan melalui koordinasi antara ASITA, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
- Kuartal I 2026: Koordinasi awal antara ASITA Bali dan Kementerian Pariwisata terkait penentuan tema dan target pasar.
- April 2026: Pembukaan pendaftaran bagi peserta pameran dan konfirmasi pembeli internasional.
- Mei 2026: Audiensi dengan Wakil Presiden untuk menggalang dukungan politik tingkat tinggi, guna memastikan partisipasi seluruh kepala daerah.
- 28-30 Mei 2026: Pelaksanaan puncak acara BBTF 2026 di Bali.
- Pasca-Event (Juni 2026): Evaluasi hasil transaksi B2B dan pemantauan tindak lanjut komitmen kerja sama antara pelaku industri daerah dengan mitra internasional.
Kesimpulan
Ajakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada para gubernur merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di peta pariwisata global. Dengan memanfaatkan momentum BBTF 2026, pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan, tetapi juga pada kualitas pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, dukungan diplomatik, dan keterlibatan aktif pemerintah daerah diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target ekonomi yang telah ditetapkan.
Ke depan, keberhasilan inisiatif ini akan diukur dari sejauh mana keterlibatan daerah dalam ajang internasional mampu mendongkrak devisa negara dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal di seluruh pelosok Indonesia. Dengan dukungan politik yang kuat dari tingkat pusat, BBTF 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi pariwisata nasional untuk terus bertumbuh dan memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
