Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, secara resmi mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan fundamental dalam sistem manajemen guru di Indonesia. Desakan ini muncul sebagai respons atas terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penugasan guru non-ASN di lingkungan sekolah negeri. Menurut Lalu, kebijakan tersebut hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar permasalahan ketidakpastian karier para pendidik. Ia menegaskan bahwa negara harus berani mengambil langkah berani dengan menghapus sistem klasterisasi guru—yang membedakan antara PNS, PPPK, dan honorer—dan menetapkan status PNS sebagai satu-satunya standar status guru nasional.
Pernyataan ini mencerminkan keresahan panjang di kalangan legislatif mengenai disparitas kesejahteraan dan status sosial guru di Indonesia. Dalam pandangan Komisi X, keberadaan berbagai label status kepegawaian justru menciptakan ketimpangan yang berdampak pada motivasi kerja serta kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Akar Masalah dan Kritik terhadap Kebijakan Jangka Pendek
Kebijakan yang tertuang dalam SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 pada dasarnya menjamin pembayaran gaji guru honorer hingga 31 Desember 2026. Meski langkah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial sementara bagi ribuan guru non-ASN, Lalu Hadrian Irfani menilai bahwa kebijakan ini hanyalah upaya "menambal" masalah tanpa memberikan solusi permanen.
Kritik utama yang disampaikan adalah mengenai fenomena "kastanisasi" dalam profesi guru. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan Indonesia terjebak dalam dikotomi antara guru yang memiliki jaminan hari tua dan tunjangan tetap (PNS) dengan mereka yang berada dalam ketidakpastian administratif (honorer atau PPPK). Disparitas ini tidak hanya terjadi pada aspek finansial, tetapi juga pada akses terhadap pengembangan kompetensi dan peluang promosi jabatan.
Lalu menekankan bahwa selama pemerintah masih mempertahankan sistem klasterisasi, selama itu pula diskriminasi dalam tata kelola guru akan terus terjadi. Ia menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan intervensi strategis dengan mengakhiri sistem PPPK dan PPPK Paruh Waktu, serta mengalihkan seluruh tenaga pendidik ke skema PNS yang terintegrasi secara nasional.
Kronologi dan Evolusi Status Guru di Indonesia
Untuk memahami urgensi tuntutan ini, perlu menilik sejarah kebijakan rekrutmen guru dalam dua dekade terakhir. Awalnya, rekrutmen guru sangat bergantung pada pengangkatan PNS secara masif. Namun, seiring dengan adanya moratorium rekrutmen PNS di banyak daerah, sekolah-sekolah negeri mulai mengalami krisis tenaga pendidik. Untuk mengisi kekosongan tersebut, kepala sekolah terpaksa merekrut guru honorer yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau anggaran daerah.
Pada tahun 2019, pemerintah mulai memperkenalkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi untuk mengakomodasi guru honorer. Namun, implementasi kebijakan ini menemui banyak kendala, mulai dari masalah penggajian yang tidak konsisten, hingga keterbatasan kuota yang menyebabkan ribuan guru tetap terjebak dalam status honorer selama bertahun-tahun.
Tahun 2026 menjadi titik krusial di mana pemerintah mencoba menertibkan kembali data guru melalui SE No. 7 Tahun 2026. Namun, bagi Komisi X, langkah administratif ini dipandang tidak memadai. Keinginan untuk kembali ke sistem PNS tunggal merupakan sinyal bahwa legislatif menginginkan adanya sentralisasi tata kelola guru agar tidak lagi bergantung pada kemampuan fiskal daerah yang tidak merata.
Data Pendukung: Urgensi Penataan Ulang SDM Pendidik
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah guru honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia masih mencapai ratusan ribu orang. Ketidakpastian status ini berdampak langsung pada distribusi guru yang tidak merata. Wilayah-wilayah terpencil seringkali kekurangan guru berstatus ASN, sementara daerah perkotaan justru mengalami penumpukan.
Analisis dari berbagai pengamat pendidikan menunjukkan bahwa disparitas status kepegawaian berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Guru PNS memiliki akses terhadap tunjangan sertifikasi dan kenaikan pangkat yang jelas, sementara guru honorer seringkali menerima gaji di bawah standar upah minimum regional (UMR). Kondisi ini memaksa banyak guru berbakat untuk mencari pekerjaan sampingan atau bahkan meninggalkan profesi mengajar demi stabilitas ekonomi.
Jika usulan Komisi X untuk menjadikan semua guru sebagai PNS diwujudkan, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, Lalu Hadrian Irfani berargumen bahwa investasi ini merupakan prasyarat mutlak untuk membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Tanpa guru yang sejahtera dan memiliki status hukum yang jelas, mustahil bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa secara nasional.
Implikasi Kebijakan Satu Status Guru Nasional
Usulan untuk menyeragamkan status guru menjadi PNS bukan tanpa tantangan besar. Terdapat beberapa implikasi strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah:
- Sentralisasi Rekrutmen: Dengan satu sistem nasional, pemerintah pusat akan memegang kendali penuh atas rekrutmen, penempatan, dan distribusi guru. Hal ini dapat meminimalisir nepotisme di tingkat daerah dan memastikan guru-guru terbaik ditempatkan di daerah yang paling membutuhkan (daerah 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal).
- Standardisasi Kompetensi: Penyeragaman status kepegawaian akan memudahkan kementerian dalam melakukan pemetaan kompetensi. Dengan satu sistem karier, pengembangan profesi (seperti pelatihan berkelanjutan) dapat diberikan secara merata kepada seluruh guru tanpa sekat status kepegawaian.
- Beban Fiskal Negara: Perubahan status menjadi PNS akan meningkatkan beban APBN secara signifikan. Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi anggaran pendidikan yang saat ini porsinya masih banyak terserap untuk biaya operasional sekolah dan sarana prasarana, agar bisa dialokasikan lebih besar untuk kesejahteraan pendidik.
- Kepastian Karier: Bagi guru, status PNS memberikan perlindungan hukum dan karier yang lebih stabil. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas guru terhadap institusi pendidikan dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Tanggapan dan Proyeksi ke Depan
Hingga saat ini, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memberikan respons resmi secara mendetail mengenai tuntutan penghapusan PPPK dan pengalihan ke status PNS. Namun, wacana ini telah memicu diskusi luas di kalangan akademisi dan organisasi profesi guru.
Beberapa pihak berpendapat bahwa transisi dari sistem PPPK ke PNS memerlukan waktu dan desain kebijakan yang sangat matang agar tidak menimbulkan kegaduhan baru. Di sisi lain, asosiasi guru menyambut positif desakan Komisi X sebagai bentuk keberpihakan terhadap nasib tenaga pendidik yang selama ini terpinggirkan.
Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses ini. Dalam rapat dengar pendapat mendatang, Komisi X berencana memanggil pihak kementerian terkait untuk memaparkan proyeksi kebutuhan guru secara akurat dan simulasi anggaran jika kebijakan "Satu Status Guru Nasional" diterapkan.
"Negara harus hadir. Kita tidak bisa lagi membiarkan guru-guru kita bekerja dalam ketidakpastian. Guru adalah fondasi pembangunan bangsa. Jika fondasinya rapuh karena ketidakpastian status, maka bangunan pendidikan kita pun tidak akan berdiri kokoh," tegas Lalu dalam keterangan persnya.
Kesimpulan
Langkah Komisi X DPR RI untuk mendesak pemerintah mengubah status seluruh guru menjadi PNS merupakan tantangan besar bagi kabinet saat ini. Meskipun memerlukan persiapan fiskal dan administratif yang sangat kompleks, tuntutan ini mencerminkan kebutuhan nyata akan reformasi birokrasi di sektor pendidikan. Penghapusan klasterisasi guru diharapkan dapat menjadi titik balik bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan nasional.
Ke depannya, publik akan menantikan bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran dengan janji untuk menyejahterakan para pendidik. Konsistensi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mentransformasi sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih profesional, adil, dan berdaya saing tinggi. Fokus utama saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan sistem yang ada, melainkan berani melakukan evaluasi radikal demi masa depan generasi penerus bangsa yang sangat bergantung pada kualitas para guru di seluruh pelosok negeri.
