Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil posisi tegas dalam merespons keterlibatan salah satu anggota staf pengajarnya, Dr. Cahyaningrum Dewojati, dalam dugaan kasus kekerasan yang terjadi di Yayasan Little Aresha. Keputusan institusional ini mencakup penyiapan sanksi disiplin kepegawaian yang berat serta penegasan bahwa universitas tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun kepada yang bersangkutan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen FIB UGM dalam menjaga integritas akademik dan moralitas institusi, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa universitas tidak menoleransi segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama yang melibatkan kekerasan terhadap anak.
Dekan FIB UGM, Prof. Setiadi, dalam pernyataan resminya pada Kamis, 30 April 2026, menegaskan bahwa pihak fakultas telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran rektorat di tingkat universitas untuk memproses status kepegawaian Dr. Cahyaningrum. Keterlibatan oknum dosen tersebut sebagai penasehat di Yayasan Little Aresha, yang kini tengah berada di bawah penyidikan intensif Polresta Yogyakarta, dinilai telah mencederai nama baik institusi. Prof. Setiadi menekankan bahwa proses penegakan disiplin akan dilakukan secara paralel dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian, mengacu pada peraturan disiplin kepegawaian yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
Kronologi dan Latar Belakang Kasus Little Aresha
Kasus yang menyeret nama Dr. Cahyaningrum Dewojati bermula dari laporan adanya dugaan praktik kekerasan dan pengasuhan yang tidak layak di Yayasan Little Aresha, sebuah lembaga yang mengelola layanan penitipan anak (daycare) di wilayah Yogyakarta. Laporan tersebut mencuat ke publik setelah sejumlah orang tua korban melaporkan adanya indikasi trauma fisik dan psikis pada anak-anak mereka yang dititipkan di lembaga tersebut. Penyelidikan kepolisian kemudian mengungkap struktur organisasi yayasan, di mana nama staf pengajar FIB UGM tersebut tercatat sebagai salah satu penasehat.
Keterlibatan seorang akademisi dari universitas ternama dalam struktur organisasi lembaga yang bermasalah memicu reaksi keras dari masyarakat. Sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora, FIB UGM segera melakukan investigasi internal guna memverifikasi sejauh mana keterlibatan stafnya dalam operasional yayasan tersebut. Hasil koordinasi awal menunjukkan bahwa aktivitas Dr. Cahyaningrum di Yayasan Little Aresha dilakukan atas inisiatif pribadi dan tidak memiliki kaitan fungsional maupun struktural dengan tugas-tugas kependidikan yang diembannya di UGM.
Pihak Polresta Yogyakarta sendiri telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Fokus penyidikan tidak hanya menyasar pelaku kekerasan secara langsung, tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam jajaran manajemen dan pengawas yayasan, termasuk dewan penasehat, guna melihat sejauh mana unsur pembiaran atau kelalaian yang terjadi.
Penolakan Pemberian Bantuan Hukum Institusional
Salah satu poin paling krusial dalam pernyataan FIB UGM adalah penolakan untuk memberikan pembelaan hukum secara institusional. Dalam banyak kasus yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) atau staf universitas, lembaga sering kali menyediakan pendampingan hukum jika tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tugas kedinasan. Namun, dalam kasus Dr. Cahyaningrum, FIB UGM secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan yang bersangkutan berada sepenuhnya di luar ranah akademik dan tanggung jawab universitas.
Prof. Setiadi menjelaskan bahwa FIB UGM secara kelembagaan tidak memiliki hubungan hukum maupun keterlibatan operasional apa pun dengan Yayasan Daycare Little Aresha. Oleh karena itu, segala konsekuensi hukum yang timbul dari aktivitas pribadi tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh individu yang bersangkutan. Langkah ini diambil untuk memisahkan secara tegas antara tanggung jawab personal staf dengan reputasi institusi UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bersih dan berintegritas.
"Kami tidak memberikan pembelaan hukum secara institusional terhadap tindakan yang berada di luar ranah kedinasan dan akademik," tegas Prof. Setiadi. Keputusan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara transparan dan objektif tanpa adanya intervensi dari pihak universitas.
Analisis Hukum dan Disiplin Kepegawaian di Lingkungan Universitas
Tindakan disiplin yang disiapkan oleh FIB UGM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (bagi staf berstatus PNS) atau peraturan internal universitas bagi pegawai non-PNS. Berdasarkan aturan tersebut, seorang staf pengajar dapat dikenai sanksi berat jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menurunkan martabat serta kehormatan profesi dosen maupun institusi.
Dalam konteks dugaan kekerasan terhadap anak, sanksi disiplin tidak hanya menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pihak universitas memiliki kewenangan untuk melakukan pembebasan tugas sementara guna mempermudah proses pemeriksaan internal dan memastikan proses belajar mengajar di fakultas tidak terganggu oleh polemik tersebut. Jika nantinya terbukti di pengadilan bahwa yang bersangkutan terlibat secara aktif atau melakukan pembiaran terhadap kekerasan, maka sanksi pemecatan secara tidak hormat menjadi konsekuensi logis yang diatur dalam regulasi kepegawaian.
Secara yuridis, keterlibatan seorang penasehat dalam sebuah yayasan yang melakukan pelanggaran hukum dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pengawasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak, pihak manajemen termasuk penasehat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dampak Sosial dan Integritas Akademik
Keterlibatan staf pengajar dalam kasus kekerasan anak memberikan dampak sosiologis yang signifikan, terutama bagi citra fakultas ilmu budaya yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kebudayaan yang luhur. Kasus ini memicu diskusi luas mengenai pentingnya pengawasan terhadap aktivitas luar kampus bagi para akademisi.
UGM sebagai universitas kerakyatan memiliki beban moral untuk memastikan bahwa setiap anggotanya mencerminkan nilai-nilai luhur di mana pun mereka berada. Kasus Dr. Cahyaningrum ini menjadi pengingat bagi seluruh sivitas akademika bahwa status sebagai dosen melekat pada tanggung jawab moral yang besar di tengah masyarakat. Tindakan tegas yang diambil oleh dekanat FIB UGM mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari organisasi pemerhati anak dan alumni, yang memandang bahwa transparansi adalah kunci utama dalam penyelesaian krisis ini.
Selain itu, kasus ini menyoroti urgensi standarisasi dan pengawasan ketat terhadap lembaga penitipan anak (daycare) di Indonesia. Yayasan Little Aresha, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, justru menjadi tempat terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi. Keterlibatan tokoh intelektual di dalamnya menambah kompleksitas masalah, karena masyarakat cenderung memberikan kepercayaan lebih kepada lembaga yang memiliki figur akademisi dalam strukturnya.
Langkah Preventif dan Komitmen Masa Depan
Sebagai tindak lanjut dari peristiwa ini, FIB UGM berkomitmen untuk memperketat pengawasan internal dan memberikan edukasi berkelanjutan mengenai kode etik dosen. Universitas juga akan lebih selektif dalam memberikan izin atau memantau keterlibatan staf pengajar dalam organisasi-organisasi di luar kampus, guna memastikan tidak ada benturan kepentingan atau aktivitas yang berpotensi merugikan nama baik universitas di masa mendatang.
Di sisi lain, FIB UGM menyatakan dukungannya secara penuh kepada para korban dan keluarga korban di Yayasan Little Aresha. Fakultas menegaskan dukungannya terhadap transparansi proses hukum guna memastikan keadilan bagi para korban dapat terpenuhi. Kerja sama dengan Polresta Yogyakarta akan terus dijaga, di mana pihak fakultas bersedia memberikan data atau keterangan yang diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan.
"Langkah-langkah yang kami ambil merupakan upaya menjaga integritas institusi di tengah sorotan publik. Kami berdiri bersama korban dan mendukung penuh penegakan hukum yang berkeadilan," tambah Prof. Setiadi dalam penutup keterangannya.
Kesimpulan dan Harapan Publik
Skandal yang melibatkan Dr. Cahyaningrum Dewojati di Yayasan Little Aresha menjadi ujian serius bagi mekanisme internal Universitas Gadjah Mada dalam menangani pelanggaran etik dan hukum oleh stafnya. Dengan meniadakan bantuan hukum dan menyiapkan sanksi disiplin yang tegas, FIB UGM telah menunjukkan sikap profesional yang mengedepankan kepentingan publik di atas solidaritas korps yang sempit.
Publik kini menunggu hasil penyidikan dari Polresta Yogyakarta untuk mengungkap secara terang benderang peran masing-masing pihak dalam kasus kekerasan tersebut. Keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban harus menjadi prioritas utama, melampaui segala perdebatan administratif institusional. Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia untuk lebih proaktif dalam membina moralitas staf pengajarnya, sehingga nilai-nilai akademis yang diajarkan di dalam kelas sejalan dengan perilaku nyata di tengah masyarakat.
FIB UGM secara paralel akan terus menjalankan proses disiplin internal sembari memantau perkembangan hukum. Langkah kooperatif dengan pihak kepolisian diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tetap terjaga dan integritas akademik UGM sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia tetap tegak berdiri. Pelajaran berharga dari kasus Little Aresha adalah bahwa hukum tidak memandang bulu, dan gelar akademis tertinggi sekalipun tidak dapat menjadi pelindung bagi tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia, terutama anak-anak yang tidak berdaya.
